Nasional
Share this on:

Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

  • Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan
  • Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

JAKARTA - Suasana Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/5) malam, sangat ramai. Ratusan aparat kepolisian terlihat bersiaga di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Jalan yang menghubungkan antara Kuningan dan Bundaran HI juga ditutup. Tak ada kendaraan yang boleh melintas. Kawat berduri dipasang di depan Kantor KPU. Selain kawat, polisi juga memasang barrier (beton pembatas). Malam sekira pukul 22.00 WIB, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono memeriksa keamanan di seluruh gedung KPU. Gatot ditemani Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan.

Gatot langsung memimpin pemeriksaan intensif. Seluruh gedung KPU disisir. Kantin, anjungan tunai mandiri, sampai tenda depan KPU diperiksa. "Ini soal pengamanan. Kita cek semuany untuk disterilkan," kata Gatot singkat.

Siangnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan pihaknya tinggal menyelesaikan empat provinsi. Yakni Riau, Sumatera Utara, Maluku dan Papua. Sekira pukul 20.00 WIB, rekapitulasi tersisa dua, yakni Maluku dan Papua.

Arief menegaskan, lembaganya masih fokus pada penyelesaian tugas-tugas. Di luar itu, termasuk pengamanan Arief mengatakan menyerahkan kepada yang berwenang.

Ditanya kapan pengumuman Arief mengatakan pihaknya segera mengumumkan hasil perolehan suaranya yang sudah ditetapkan. "Setelah hasil perolehan suara, kita tunggu dulu dalam tiga hari kedepan. Apakah ada sengketa MK atau tidak. Kalau tidak ada, baru ditetapkan calon terpilihnya," beber Arief, Senin (20/5).

Kepada wartawan Arief menerangkan, penetapan akan dilakukan setelah masa pengajuan sengketa berakhir. Hal ini merupakan waktu bagi peserta pemilu untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi jika menolak hasil pemilu.

"Time line itu kan paling lama tanggal 22. Kalau kita tetapkan misalnya tanggal 20 Mei, maka berikutnya mengikut 3 hari kemudian. Setelah nggak ada sengketa 3 hari berikutnya KPU menetapkan," paparnya.

Hingga sekira pukul 23.30 WIB tadi malam, puluhan awak media masih menunggu di Kantor KPU. Memastikan apakah KPU mengumumkan hasil akhir rekapitutasi suara keseluruhan. (khf/fin/rh/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo menyebut banyak wajah baru yang akan menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Sering Dibatalkan, Apa Salah Ustaz Abdul Somad?

Sering Dibatalkan, Apa Salah Ustaz Abdul Somad?

Pembatalan tablig akbar dan ceramah agama Ustaz Abdul Somad (UAS) di sejumlah tempat mulai dipertanyakan beberapa kalangan.


Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Berdasarkan hasil survei, 76,3 persen warga Indonesia mendorong presiden Joko Widodo menerbutkan Perppu KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!