Nasional
Share this on:

Usia Pelamar CPNS Maksimal 40 Tahun

  • Usia Pelamar CPNS Maksimal 40 Tahun
  • Usia Pelamar CPNS Maksimal 40 Tahun

JAKARTA - Dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan jabatan tertentu, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2019. Melalui Keppres ini, pemerintah membuka peluang bagi lulusa Strata 3 (doktoral) dengan batas usia paling tinggi 40 tahun menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan-jabatan tertentu.

Jabatan-jabatan tertentu yang dimungkinkan untuk pelamar berusia paling tinggi 40 tahun itu, menurut Keppres ini, yakni Dokter (Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis) lalu Dosen (Peneliti dan Perekayasa). "Untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis," bunyi diktum KEDUA Keppres tersebut yang disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sedang untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa, menurut Keppres ini, kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor). "Usia pelamar CPNS dihitung saat melamar sebagai CPNS. Bunyi diktum kelima keppres itu," terangnya seraya menegaskan Kepres Nomor 17 Tahun 2019 tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Juli 2019 di Jakarta.

Nah, kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran syarat usia menjadi 40 tahun bagi enam jabatan dalam tes CPNS 2019 tersebut ternyata tidak mampu melunakan hati para honorer K2. Bahkan mereka menilai kebijakan tersebut plin-plan dan tidak mencerminkan keadilan.

Secara tegas, Ketua Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mempertanyakan kebijakan tersebut. Sebab, hal itu bertentangan dengan apa yang menjadi argumen pemerintah saat tidak memberi jalan ikut CPNS bagi honorer K2.

Selama ini, lajut Titi, pemerintah bergeming jika honorer K2 tidak bisa mengikuti CPNS karena usia sudah di atas 35 tahun. Syarat tersebut dinilai mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun nyatanya, pemerintah memberikan kekhususan kepada enam jabatan. "Jadi bohong saja selama ini," tandasnya.

Pelonggaran syarat usia sendiri diterbitkan melalui Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019. Enam jabatan yang diberikan kekhususan adalah dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

Titik menambahkan, pemberian kelonggaran syarat umur kepada enam jabatan sama saja dengan membuat kebijakan khusus. Dengan logika yang sama, dia menilai kebijakan itu semestinya bisa juga diterapkan kepada honorer K2. "Beri juga kami lex spesialis," imbuhnya.

Ia menilai, ada banyak hal yang dapat dijadiin dasar bagi pemerintah untuk memberikan lex spesialis kepada guru honorer K2. Salah satunya adalah masa pengabdian yang sudah lama dilakukan honorer K2. Di sisi lain, honorer K2 sudah terbukti mampu bekerja dan dibuktikan dengan aktivitas mengajar yang berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim menuturkan, saat ini fokus pemerintah adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan menguatkan riset.

Kemenristekdikti saat ini sedang fokus untuk mengerek posisi kampus tanah air di peringkat dunia. Praktis, kualifikasi dosen sebagai tenaga pengajar juga harus meningkat. Melonggarkan batas usia pelamar dosen menjadi 40 tahun dan harus Strata 3 (S3) atau doktor. Begitu juga kaitannya dengan peneliti dan perekayasa.

"Dengan kualifikasi tersebut diharapkan mempunyai kompetensi untuk lebih mengembangkan penelitian dan penerapan teknologi yang lebih tinggi. Itu masih sangat kami butuhkan," tandasnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c


Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) telah merilis jadwal resmi ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020.


Revisi UU KPK Banyak Typo

Revisi UU KPK Banyak Typo

Hingga kini Presiden Joko Widodo belum menandatangani revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


November, Pendaftaran CPNS 2019 Mulai Dibuka

November, Pendaftaran CPNS 2019 Mulai Dibuka

Pekan keempat Oktober 2019, pemerintah akan mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019.


Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larangan Demo

Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larangan Demo

Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Kekerasan.


Istana Mulai Siapkan Draf Perppu

Istana Mulai Siapkan Draf Perppu

Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang


Tahun Depan, Warga Miskin Dapat Rp150.000 per Bulan

Tahun Depan, Warga Miskin Dapat Rp150.000 per Bulan

Pemerintah akan menaikan bantuan kepada rakyat miskin dari sebelumnya Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu tiap bulannya, 2020 mendatang..


KPK Apresiasi Langkah Jokowi

KPK Apresiasi Langkah Jokowi

KPK mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perppu terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


Hari Ini Bertemu Mahasiswa, Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK

Hari Ini Bertemu Mahasiswa, Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!