Nasional
Share this on:

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

  • UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK
  • UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

JAKARTA - Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penolakan tersebut tertuang dalam bentuk aksi-aksi demo di berbagai daerah.

Mereka menilai revisi UU KPK berpotensi melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Masyarakat yang tidak setuju dengan revisi UU KPK, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia mempersilakan masyarakat yang ingin menggugat hasil revisiUU KPK itu ke MK. Menurutnya, DPR tidak masalah apabila hal itu dilakukan. "Rakyat punya legal standing dan dapat melakukan gugatan terhadap UU KPK. Tidak ada masalah, silakan saja," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9) kemarin.

Dia mengatakan, DPR sudah sering menghadiri gugatan masyarakat terhadap beragam produk legislasi yang dihasilkan. Mengajukan gugatan ke MK terhadap hasil revisi sebuah regulasi merupakan mekanisme sebuah negara yang menganut paham demokrasi. "DPR sudah menghadiri gugatan ratusan kali. Saya saja sudah hadir berkali-kali, tidak ada masalah kok," imbuhnya.

Selain itu, Fahri juga tidak mempermasalahkan banyak kelompok masyarakat yang melakukan aksi demo menolak revisi UU KPK. Menurutnya, aksi demo tersebut merupakan kebebasan berpendapat. "Nggak masalah orang demo, kan menyatakan pernyataan pendapat. Boleh-boleh saja. Semua harus didengar," jelasnya.

Dia mengaku DPR memang sengaja mempercepat Revisi UU KPK. Alasannya, masa jabatan anggota dewan hanya sampai akhir bulan ini. "Dipercepat karena mendesak. Karena ini sudah di ujung," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, membantah pembahasan revisi UU KPK sengaja digelar secara senyap dan tertutup. Menurutnya pembahasan revisi di tingkat Panja (panitia kerja) berlangsung tertutup sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Sebenarnya tingkat Panja itu setahu saya tertutup. Kecuali diminta anggota dan disetujui seluruh anggotanya baru dibuka. Kita punya UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua pembahasan merujuk pada UU itu," jelas Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Menurutnya, pembahasan RUU harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena jika tidak, rentan dibatalkan MK. "Karena selain substansi, SOP itu juga dinilai oleh MK. Apakah sudah merujuk pada UU atau tidak, Kalau DPR sudah merujuk pada UU ya ngga ada permasalahan," terangnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Dia mengakui rencana revisi UU KPK sudah mengantung sejak tahun 2010. Sehingga perlu disahkan segera karena mendesak. Karena itu, tidak perlu menunggu DPR periode yang baru.

"Pada zaman pemerintahan SBY para anggota dewan juga menerima draft soal revisi UU KPK. Tapi pada tahun 2015 hingga 2016 draft ini mulai menggelinding. Bahkan tertunda hingga 2017," papar Arsul.

Selain itu, kontroversi dan penolakan dari masyarakat saat itu yang membuat akhirnya pemerintah sepakat dengan DPR agar revisi ditunda. "Kalau proses yang sekarang terlihat terburu-buru karena faktornya DPR periode ini akan selesai pada 30 September 2019. Jadi faktor mendesaknya itu. Ini tu jadi pilihan politik DPR dan presiden untuk mengesahkannya pada periode sekarang," tuturnya.

Terkait ruang diskusi soal revisi UU KPK yang tidak mengundang pimpinan KPK, Arsul mengatakan pihaknya sudah membahasnya dalam rapat-rapat dengar pendapat. "Saya ingat dalam rapat dengar pendapat antara DPR dan KPK di bulan November 2015 juga dibahas soal revisi. Dalam fit and proper test oleh para pejabat KPK yang saat itu masih capim juga membahas soal revisi UU KPK," paparnya.

Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, menilai DPR sengaja membahas secara diam-diam untuk merevisi UU KPK. "Mereka DPR secara sengaja membahas diam-diam, sengaja menutup partisipasi masyarakat. Ini inkonstitusional," ucap Asfina kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (17/9).

Menurut Asfina, dalam pembahasan RUU yang lain DPR selalu melibatkan instansi terkait RUU yang dibahas. "Kalau mereka mau, nggak akan sampai disahkan. Ini kekuatan oligarki sudah menguasai DPR dan Presiden/pemerintah. Karena kan mereka tidak lagi bekerja untuk rakyat sesuai konstitusi dan UU. Tapi keuntungan untuk diri dan kelompoknya," tegasnya.

Terkait pernyataan DPR jika tidak setuju bisa mengggugat ke MK, dinilai Asfina sebagai pernyataan orang yang tidak bertanggung jawab. "Ini kan pernyataan tidak bertanggung jawab. DPR ini seakan- akan orang ngak tahu apa-apa tentang MK. Tidak bisa begitu," pungkasnya. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Penderita Gangguan Jiwa akibat Game Online di Indonesia Meningkat

Korban yang mengalami gangguan jiwa akibat game online bertambah banyak. Kasus terakhir terungkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.


Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Nama-nama Menteri Diumukan usai Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo menyebut banyak wajah baru yang akan menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!