Nasional
Share this on:

Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

  • Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas
  • Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

JAKARTA - Kabar peneriman CPNS baru 2018 semakin santer. Pemerintah mengingatkan supaya masyarakat waspada terhadap praktik penipuan maupun berita bohong alias hoax. Sebab sampai saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum memastikan jadwal seleksi.

’’Nanti akan diumumkan,’’ kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir Jakarta kemarin (30/8). Mudzakir mengatakan proses validasi saat ini belum selesai. Dia mengatakan validasi tersebut terkait dengan kebutuhan formasi CPNS baru.

Dia mencontohkan untuk formasi guru, kebutuhan CPNS baru divalidasi hingga di unit kerja atau sekolah mana yang membutuhkan. Melalui sistem validasi seperti ini, diharapkan jumlah CPNS baru benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Mudzakir belum bisa memastikan kebenaran kabar yang menyebutkan bahwa untuk formasi guru, bakal dibuka 100 ribu kursi.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menuturkan rencana rektutmen CPNS baru saat ini memang masih terus dikaji. Di antara kajian mendalam terkait dengan keberadaan tenaga honorer. Politikus partai Golkar itu mengatakan hasil pendataan terkini jumlah tenaga honorer mencapai 353.580 orang.

’’Kalau mereka diangkat semuanya membutuhkan anggaran Rp 37 triliun/tahun untuk gaji dan tunjangan-tunjangan,’’ jelasnya. Sementara itu dari 353 ribuan tenaga honorer tersebut, yang memenuhi kriteria untuk mendaftar CPNS sesuai dengan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya 13.347 orang.

Kriteria tersebut seperti usia di bawah 35 tahun dan minimal bergelar sarjana bagi pelamar formasi guru. Ferdiansyah mengatakan jika pemerintah mengakomodasi pengangkatan 13 ribuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan anggaran baru sebesar Rp 1,1 triliun/tahun untuk gaji dan tunjangan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan sudah mendapatkan lampu hijau dari Menpan RB terkait usulan pengangkatan 100 ribu guru baru. ”Alhamdulillah, sudah kami bicarakan dengan Bapak Wakil Presiden,” kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan bahwa penentuan proporsi guru yang diangkat baik dari honorer maupun kategori guru CPNS jalur umum, bukanlah kewenangannya. Proses seleksi penerimaan CPNS guru sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenpan RB. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya akan menyampaikan kriteria-kriterianya sesuai kebutuhan.

”Jadi 100 ribu itu tidak musti dari honorer semua ya, walaupun honorer tetap akan diprioritaskan untuk mengikuti seleksi,” tutur Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Saat ini paling tidak dibutuhkan 736 ribu guru PNS baru. Kebutuhan tersebut untuk mengganti guru-guru yang pensiun maupun penempatan di sekolah-sekolah baru. Sebagian lagi akan ditempatkan di sekolah-sekolah di daerah khusus.

”Penambahannya dilakukan bertahap setiap tahun mulai tahun ini dengan jumlah kuota yang signifikan setelah beberapa tahun ditetapkan moratorium pengangkatan guru PNS,” ujar Muhadjir. (wan/lyn/tom/jpg)

Berita Sebelumnya

Temukan Perantara Lain Suap PLTU
Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Berita Berikutnya

Dendam Mertua Ditangkap Densus 88
Dendam Mertua Ditangkap Densus 88

Berita Sejenis

Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Gerindra Bisa di Dalam, Bisa Juga di Luar Pemerintahan

Belum ada keputusan apakah Partai Gerindra tetap oposisi atau ikut dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.


Penerimaan ASN 2019 Tersendat

Penerimaan ASN 2019 Tersendat

Kementerian PANRB saat ini masih terus menganalisis total kebutuhan pegawai baru pada seluruh instansi.


Calon Harus Berani dan Loyal

Calon Harus Berani dan Loyal

Belum diketahui persis siapa orangnya. Yang pasti, menteri mendatang harus berani dan loyal.


Penuhi Kebutuhan Industri, Pemerintah Siapkan Kurikulum SMK Terbaru

Penuhi Kebutuhan Industri, Pemerintah Siapkan Kurikulum SMK Terbaru

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan kurikulum dan silabus untuk sekolah menengah kejuruan (SMK).


Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Penanganan PLTSa Tak Tuntas, Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah enam kali dibahas di dalam rapat terba


Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

Presiden Jokowi Segera Teken Amnesti Baiq Nuril

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima berkas permohonan amnesti dari Baiq Nuril, Jumat (12/7) kemarin.


Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Belum tuntas zonasi yang menuai protes, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali bermanuver.


13 Provinsi Belum Miliki Perda RZWP3K

13 Provinsi Belum Miliki Perda RZWP3K

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan 13 provinsi belum memiliki Perda RZWP3K


Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

Moeldoko: Rekonsiliasi Tak Terlalu Penting Dibicarakan Lagi

n. Namun, sampai sekarang belum menyatakan sikap resminya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!