Nasional
Share this on:

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

  • Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki
  • Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

JAKARTA - Pemukulan di sekolah yang terekam video dan tersebar menambah daftar panjang kasus kekerasan pada anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam tiga tahun terakhir ada 1.245 laporan kekerasan anak di sekolah.

Kasus kekerasan pada siswa itu juga menjadi atensi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu KPAI, kemarin. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, JK sudah melihat video yang tersebar lewat berbagai aplikasi media sosial itu.

Pada video itu terlihat ada seorang anak sekolah yang sedang dipukuli berkali-kali oleh seorang lelaki. Belum diketahui pasti pemukul itu guru atau bukan.

Ada informasi yang sampai ke KPAI, bahwa lelaki itu adalah orang tua siswa yang diduga putrinya dicabuli murid lelaki. Tapi informasi itupun masih ditelusuri.

”Tadi Pak Wapres bilang saya udah lihat videonya, tapi kalau sadis seperti itu memang enggak layak,” kata Retno. ”Ini sangat parah dan sadis,” imbuh Retno menirukan JK.

Tren kekerasan anak di dunia pendidikan dalam tiga tahun terakhir sebenarnya cenderung turun. Pada 2015, KPAI menerima 538 laporan, turun pada 2016 menjadi 427 laporan. Sedangkan pada tahun ini hingga awal September tercatat 280 pengaduan.

”Empat bulan terakhir 34 persen seluruh kasus pendidikan adalah kekerasan di sekolah,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) itu. Pelaku kekerasan itu mulai dari murid, antarsiswa, hinga kasus tawuran.

Terkait video kekerasan di sekolah yang tersebar di dunia maya itu, dia berharap ada bantuan dari Kemenkominfo dan kepolisian untuk melacak video tersebut. Sebab, hingga kemarin lokasi kekerasan pada video tersebut belum diketahui pasti.

”Tapi dipastikan itu di Indonesia. Sekolah swasta,” imbuh dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengklarifikasi bahwa video kekerasan di kelas yang menjadi viral beberapa hari belakangan bukan kejadian yang ada di SMPN 10 Pangkal Pinang.

"Kejadian di Pangkal Pinang itu kejadian lain yang terjadi sebulan lalu. Tidak merujuk pada video yang viral di mana-mana. Ada indikasi video yang viral kejadian di Kota Pontianak," katanya saat ditemui di kantor Kemendikbud, kemarin.

Hamid menjelaskan, terkait dengan video viral itu, pihaknya sudah menugaskan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan dinas setelempat untuk mencari tahu lokasi kejadian tersebut.

"Kami masih mencari sekolahnya di mana," ucap Hamid.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi awal, diketahui bahwa pelakunya bukan seorang guru seperti yang diberitakan. Melainkan orang tua yang putrinya dicabuli oleh korban pemukulan. "Tapi, informasi awal ini masih perlu dikonfirmasi. Kami terus melakukan koordinasi untuk mendapatkan konfirmasi mengenai hal tersebut," terang dia.

Menanggapi beredarnya video tersebut, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul menjelaskan bahwa Polri menilai tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik itu patut dibawa ke ranah hukum. ”Bagi Polri, perbuatan seperti itu ya harus dipidana,” ungkap dia ketika diwawancarai di kantor Divhumas Polri kemarin.

Tujuannya agar hal serupa tidak terulang. Juga sebagai salah satu langkah untuk menimbulkan efek jera terhadap tenaga pendidik yang masih berani main tangan. Sebab, itu tidak dibenarkan dalam aturan.

”Itu kan mencoreng dunia belajar mengajar,” tegas pria yang akrab dipanggil Martin itu. Dia menilai, proses belajar mengajar tidak seharusnya dilakukan dengan kekerasan.

Karena itu, Martin tegas menyampaikan bahwa tenaga pengajar dalam video tersebut layak dipidana. Dia memastikan, proses hukum pasti ditindajlanjuti oleh Polri. Namun demikian, mereka tidak ingin melangkahi instansi lain yang punya peran lebih mengurus persoalan tersebut. ”Yang lebih berperan penting di sini adalah Kemendikbud,” imbuhnya.

Yang pasti, Polri menilai tindakan tenaga pengajar tersebut sudah melanggar ketentuan. ”Kalau dilihat dari polisi, penyidik itu bertanya bukan sebabnya apa. Namun, yang dilihat adalah apa akibat yang ditumbulkan,” terang mantan kabid humas Polda Metro Jaya itu.

Akibat yang dia maksud di antaranya luka ringan, luka berat, atau luka lain yang bisa berakibat fatal. ”Perbuatan itulah yang dipidana,” tegasnya. (and/syn/jun/jpnn)


Berita Sebelumnya

Ekonomi Indonesia Jalan di Tempat
Ekonomi Indonesia Jalan di Tempat

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

Instansi yang belum terhubung internet ternyata masih banyak. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Memasuki hari keempat penyekapan 1.300 orang warga desa Banti, Timika, Papua, TNI dan Polri belum bisa menjalin komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.


Peraturan Kebiri Terus Digodog

Peraturan Kebiri Terus Digodog

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus marak. Salah satu hukuman yang diusulkan adalah kebiri.


Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.


Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Setelah dua terduga teroris tewas tertembak di Bima, masih ada dua orang lain yang dikejar.


Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Teror penyerangan air keras yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berusia 200 hari, kemarin.


KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

Kementerian Perhubungan terus melakukan sosialisasi revisi Permenhub 26/17 tentang angkutan online sebelum diberlakukan pada 1 November mendatang.


Pelaku Kejahatan Wajib Ganti Rugi Korban

Pelaku Kejahatan Wajib Ganti Rugi Korban

Pada Juli lalu, pengadilan di Jepang mengabulkan permohonan ganti rugi seorang siswa korban bullying di sekolah senilai 148,7 juta Yen atau seitar Rp17 miliar.


Polri Masih Yakin Lanjutkan Densus Tipikor

Polri Masih Yakin Lanjutkan Densus Tipikor

Kendati banyak polemik yang terjadi terkait rencana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi, Polri masih yakin untuk membentuknya.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!