Nasional
Share this on:

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

  • Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji
  • Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

JAKARTA - Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian. Lembaga pengawas pemilu yakin, jika hakim MK akan meminta pandangan Bawaslu terkait usulan revisi tersebut.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu akan melakukan kajian mendalam terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.

Dia mengharapkan, sebelum ada revisi UU Pemilu dan Pilkada, Bawaslu melalui bagian ATP3 telah memiliki dokumen lengkap analisis UU dan naskah akademik Rancangan UU Pemilu. "Kita harus menyiapkan naskah akademik sebelum pembahasan revisi UU Pemilu dimulai," kata Abhan di Jakarta, Senin (14/10).

Dia menjelaskan, analisis dan kajian UU Pemilu dan UU Pilkada harus mendalam. Yakni berasal dari analisis UU Pemilu, penghimpunan pendapat pakar pemilu, dan pengalaman Bawaslu dalam mengawasi sekaligus melaksanakan penegakan hukum pemilu.

Dengan demikian, naskah akademik untuk revisi UU Pemilu adalah gabungan teori, pendapat pakar, dan fakta kerja pengawasan di lapangan. "Bawaslu nanti akan dimintai pendapatnya untuk revisi UU Pemilu. Maka kita berikan yang terbaik sesuai analisis dan pengalaman mengawasi pilkada dan pemilu," paparnya.

Abhan menerangkan, pengalaman Bawaslu saat penyelenggaraan Pilkada 2017, 2018, dan 2020, juga pengawasan Pemilu 2019 adalah data ontentik dan valid. Sehingga, Bawaslu bisa merekomendasikan berbagai masukan untuk perubahan UU Pemilu.

Dengan demikian, pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR diharapkan bisa mempertimbangkan naskah akademik dari Bawaslu. "UU Pemilu ke depan harus sesuai dengan apa yang telah Bawaslu kerjakan," tuturnya.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah mengajukan uji materi ke MK. Dalam sidang pendahuluan, hakim Palguna mengatakan, jika permohonan Perludem berangkat dari asumsi pemilu adalah hal yang sama dengan pilkada. Padahal, apabila dikabulkan akan membawa konsekuensi hukum yang banyak. Termasuk penyelesaian sengketa Pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian ATP3 Bawaslu Ilham mengatakan akan menyusun semua hasil analisis dan kajian yang telah dilaksanakan. Penghimpunan produk, seperti jurnal dan buku baginya bisa memudahkan tim analis Bawaslu dalam mengkaji UU Pemilu dan UU Pilkada. Bagian ATP3 Bawaslu akan merevisi lagi setiap jurnal dan buku-buku tertbitan Bawaslu.

"Kita akan lakukan revisi lagi untuk memperkaya produk ATP3 Bawaslu dengan pengalaman teknis pengawasan pemilu selama ini," tandasya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indonesia Serius Kembangkan Teknologi Nuklir

Indonesia Serius Kembangkan Teknologi Nuklir

Indonesia yakin akan kemampuan untuk mengelola nuklir demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.


Satu Pilkada di Daerah Butuh Rp327 Miliar

Satu Pilkada di Daerah Butuh Rp327 Miliar

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung diamini sejumlah kalangan.


Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan mantan koruptor di Peraturan KPU (PKPU) mendapat penolakan.


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

NasDem Targetkan Menang Pemilu 2024

Partai NasDem secara aklamasi kembali memberikan mandat jabatan ketua umum kepada Surya Paloh.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!