Nasional
Share this on:

Wakil Ketua KPK Bantah Lobi DPR Soal Capim

  • Wakil Ketua KPK Bantah Lobi DPR Soal Capim
  • Wakil Ketua KPK Bantah Lobi DPR Soal Capim

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah pernah melobi Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa. Ia mengaku hanya mengkampanyekan program kerjanya agar terpilih sebagai pimpinan KPK pada seleksi capim jilid IV.

"Orang yang milih anggota Komisi III ya lobi ke anggota Komisi III. Ini program ane bro Desmon, pilihlah ane, agar yang mau mereka mau milih kita ya enggak? Itu tidak dilarang UU KPK. itu namanya kampanye," ujar Saut kepada wartawan, Senin (9/9) kemarin.

Saut menyatakan, saat itu dirinya belum memiliki kedekatan dan dikenal publik. Menurutnya, proses tersebut merupakan negosiasi bagaimana mengkampanyekan program kinerjanya terkait pemberantasan korupsi agar terpilih sebagai komisioner KPK.

"Apalagi waktu itu kita kan belum dikenal makhluk apa kita ini. Itu namanya the art of negotiations," terang Saut.

Saut menambahkan, dalam pertemuan tersebut, ia tidak membahas transaksi mau pun janji tertentu terkait kasus yang bergulir di KPK. "Saya sama Om Desmond tidak transaksional atau janji-janji, bahkan setelah di KPK. Saya mati detik ini juga kalau ada bahas kasus atau ketemu dia di mana kecuali di rapat dengar pendapat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa bercerita tentang adanya lobi-lobi yang kerap dilakukan dalam proses seleksi pemilihan pejabat negara di DPR. Tidak terkecuali calon pimpinan KPK.

Bahkan dia mengaku pernah dilobi oleh komisioner KPK Saut Situmorang. Politikus Partai Gerindra ini menyebut, lobi politik merupakan hal yang lumrah di DPR RI. Dia menyebut, hampir setiap proses pemilihan pejabat lembaga melakukan lobi.

"Banyak tuh, masa saya sebut orang yang lobi saya, komisioner hari ini komisioner yang lalu semasa saya DPR, minta tolong sama saya, saya tolong-tolong saja. Kalau kurang yakin tanya Saut, ya. Saut lobi saya. Saya ajak makan, saya bayarin," kata Desmond.

Kendati demikian, Desmond menyebut tidak ada kesepakatan antara dirinya dengan Saut. Menurutnya, pertemuannya dengan mantan Staf Ahli Kepala BIN itu hanya menegaskan pada Saut agar menegakkan hukum di Indonesia dengan baik.

"Tapi saya tidak mendeal apa-apa, dan dia juga enggak deal. Saya cuma bilang tegakkan hukum, tanya saut," ucap Desmond.

Pimpinan Komisi III ini pun menyatakan, tidak mempermasalahkan jika adanya lobi dalam proses seleksi pimpinan KPK. Sebab, hasil lobi tersebut tidak akan memiliki pengaruh yang besar.

"Banyak orang tahu. Lobi-lobi biasa, tapi kan pilihan tidak memengaruhi. Kalau terjadi lobi-lobi kan omong kosong. Orang yang melobi berarti sejak awal, bahasanya enggak enak banget orang yang sudah menjual diri gitu lho," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 10 nama Capim KPK periode 2019-2023 ke DPR RI. Mereka akan menjalani proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi III DPR RI.

Sepuluh capim yang akan mengikuti fit and proper test tersebut yakni, Alexander Marwata (Komisioner KPK); Firli Bahuri (Anggota Polri); I Nyoman Wara (Auditor BPK); Johanis Tanak (Jaksa); Lili Pintauli Siregar (Advokat); Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen); Nawawi Pomolango (Hakim); Nurul Ghufron (Dosen); Roby Arya (PNS Sekretaris Kabinet); serta Sigit Danang Joyo (PNS). (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

KPK Minta Perintah Jokowi Dijalankan
KPK Minta Perintah Jokowi Dijalankan

Berita Berikutnya

Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular
Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular

Berita Sejenis

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Lima Tahun Bertugas, JK 601 Kali Pidato

Lima Tahun Bertugas, JK 601 Kali Pidato

Wakil presiden Jusuf Kalla (JK), Jumat (18/10) kemarin, melaksanakan tugas terakhirnya sebagai RI-2. Pada Minggu (20/10) lusa, JK akan meletakkan jabatannya.


Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Rumor Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan semakin kencang. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyampaikan sikap resmi politiknya.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!