• Home
  • Berita Nasional
  • Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Nasional
Share this on:

Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

  • Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang
  • Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

JAKARTA - Setelah sempat dikabarkan menghilang, Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar (MSA) akhirnya menyerahkan diri, kemarin. Dia tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pukul 18.30 WIB dan langsung naik ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Gedung Merah Putih (sebutan gedung KPK).

Sementara itu, Bupati (nonaktif) Tulungagung Syahri Mulyo belum terlihat di KPK hingga pukul 23.15 WIB. Dia tampaknya masih ragu untuk menyerahkan diri sebagaimana yang dilakukan Samanhudi. Sebelumnya, Syahri dan Samanhudi mendapat peringatan keras dari KPK.

Dua kepala daerah tersebut diminta untuk segera menyerahkan diri ke KPK seiring dengan status mereka sebagai tersangka, dugaan penerima suap dari Direktur PT Moderna Teknik Perkasa Susilo Prabowo alias Mbun. Syahri dan Samanhudi sempat lenyap dari radar KPK pascaoperasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung dan Blitar pada Rabu (6/6) dan Kamis (7/6).

Keduanya seolah-olah menghilang. KPK sama sekali tidak mengetahui pergerakan Syahri maupun Samanhudi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menghargai penyerahan diri Samanhudi ke KPK. Sikap kooperatif wali kota aktif periode 2016–2021 tersebut dapat memperlancar proses hukum di KPK.

”Kami hargai penyerahan diri tersebut,” ujarnya. Febri juga kembali mengimbau Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo untuk menyerahkan diri seperti Samanhudi.

Syahri dan Samanhudi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (8/6) pukul 00.50 WIB. Penetapan itu merupakan tindak lanjut OTT yang dilakukan komisi antirasuah tersebut di dua wilayah. Yakni, Tulungagung dan Blitar. Syahri diduga menerima suap Rp1 miliar. Adapun Samanhudi menerima Rp1,5 miliar.

KPK juga menetapkan empat orang lain sebagai tersangka. Salah satunya Susilo Prabowo selaku penyuap. Selain itu, ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Sutrisno serta Agung Prayitno dan Bambang Purnomo (swasta) sebagai penerima suap bersama-sama dengan Syahri dan Samanhudi.

Empat tersangka tersebut ditahan KPK sejak kemarin pukul 02.54. Mereka pun mulai menjalani pemeriksaan awal di tingkat penyidikan. Namun, para tersangka itu kompak bungkam ketika ditanya awak media. Baik saat hendak ditahan maupun ketika menjalani pemeriksaan kemarin siang.

Febri menjelaskan, pemeriksaan terhadap para tersangka kemarin merupakan kebutuhan penyidikan. Penyidik perlu mendalami informasi tentang pembangunan proyek peningkatan jalan di Tulungagung dan rencana pembangunan sekolah di Kota Blitar. Dua pekerjaan konstruksi itulah yang menjadi objek suap dalam dua perkara yang berbeda tersebut.

”Dilakukan pendalaman-pendalaman beberapa informasi yang sudah kami dapatkan,” bebernya.

Lantas, apakah KPK bakal memasukkan nama Syahri dalam daftar pencarian orang (DPO) atau melakukan upaya jemput paksa terhadap calon kepala daerah (cakada) incumbent Tulungagung itu? Febri belum berani bersikap tegas. Pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Syahri untuk bersikap kooperatif.

”Itu (upaya paksa, Red) disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Kalau ada iktikad baik menyerahkan diri, tentu akan lebih baik,” tutur mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. Meski belum bersikap tegas, Febri menyebut pihaknya tetap serius menangani perkara politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, sempat terjadi friksi yang cukup alot di internal penyidik sebelum penetapan Syahri dan Samanhudi sebagai tersangka. Itulah yang membuat pengumuman penetapan tersangka keduanya sempat tarik ulur dan diwarnai ”drama” hilangnya Syahri dan Samanhudi.

Menurut sumber tepercaya Jawa Pos itu, penyidik KPK terbelah menjadi dua kubu saat gelar perkara (ekspose). Ada kubu yang memiliki argumen kuat agar Samanhudi dan Syahri ditetapkan sebagai tersangka. Kubu lain menolak keduanya dijadikan tersangka.

Setelah melalui perdebatan, kedua kubu akhirnya sepakat bahwa nama Syahri dan Samanhudi naik ke penyidikan. ”Ada perbedaan pendapat dari kelompok tertentu. Biasa lah,” ujar penyidik KPK yang enggan disebutkan namanya itu.

Apakah upaya kelompok tertentu untuk tidak menetapkan Syahri dan Samanhudi sebagai tersangka itu terjadi karena ada intervensi dari PDIP? ”Sulit membuktikannya,” imbuh dia. Keduanya memang disebut-sebut dikenal ”dekat” dengan sejumlah pengurus DPP PDIP. (tyo/c11/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

AS Hikam Sebut Perusuh Orang-Orang yang Sangat Profesional

AS Hikam Sebut Perusuh Orang-Orang yang Sangat Profesional

Aksi massa 22 Mei kembali rusuh. Massa yang melakukan aksi anarkis bukan peserta aksi massa damai yang telah membubarkan diri.


Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara.


Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menteri, bukan jaminan dipilih rakyat.


Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Sofyan Melawan, Gugat KPK lewat Praperadilan

Dirut PLN (nonaktif) Sofyan Basir mengikuti jejak eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy mengajukan praperadilan.


Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Megawati Minta Tahan Diri, Dewan Pers Dorong Rekonsiliasi

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDI Perjuangan mengimbau semua pihak untuk menahan diri


Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Presiden Jokowi meninjau dari udara lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas kalimantan Tengah, kemarin (8/5).


Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Bukit Soeharto Masuk Nominasi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibukota

Derasanya gagasan yang diusulkan sejumlah daerah guna penempatan lokasi alternatif calon pengganti ibu kota negara, membuat Presiden Joko Widodo langsung berger


Pejabat Daerah Kerap Hidup Glamor

Pejabat Daerah Kerap Hidup Glamor

Penetapan tersangka Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK.


Ibu Kota Negara Bisa di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi

Ibu Kota Negara Bisa di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi

Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa kembali bergaung.


Tersangka Suap, KPK Sita Sejumlah Barang Mewah Bupati Kepulauan Talaud

Tersangka Suap, KPK Sita Sejumlah Barang Mewah Bupati Kepulauan Talaud

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mentapkan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai tersangka kasus dugaan suap.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!