Nasional
Share this on:

Warga Asing Dibatasi ke Papua

  • Warga Asing Dibatasi ke Papua
  • Warga Asing Dibatasi ke Papua

JAKARTA - Insiden kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, membuat pemerintak ekstra waspada. Peningkatan keamanan terus dilakukan. Salah satunya membatasi warga negara asing (WNA) pergi ke Papua. Pembatasan itu terkait situasi keamanan di Bumi Cenderwasih yang kini sudah kembali pulih.

"Untuk sementara WNA dibatasi pergi ke Papua. Membatasi itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tentu ada filter-filter yang berhubungan dengan masalah keamanan, keselamatan, dan sebagainya," kata Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Selasa (3/9) kemarin.

Alasan keamanan menjadi faktor utama. Pembatasan adalah mata untuk melindungi WNA. Tujuannya agar supaya mereka tidak menjadi korban kerusuhan. Selain itu, jangan sampai WNA juga ikut memperkeruh keadaan. "Kami tidak ingin aparat kesulitan melakukan identifikasi terhadap WNA di Papua. Jangan sampai aparat tidak bisa membedakan mana orang asing yang ikut nimbrung, ngompori, campur tangan dan orang asing yang betul-betul tulus sebagai wisatawan. Kan nggak bisa dibedakan. Sulit sekali, karena mukanya sama," jelas mantan Panglima ABRI ini.

Sementara itu, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto akan menambah kendaraan yang dibutuhkan untuk proses pengamanan di wilayah Papua Barat. Saat ini, situasi keamanan di Papua Barat berangsur pulih. "Dukungan logistik akan terus dikirim melalui Makassar maupun Jakarta. Baik melalui jalur laut maupun udara. Personil dari daerah lain yang bertugas di sini harus dipastikan tidak mengalami kendala," tegas Hadi.

Logistik yang dibutuhkan antara lain, makanan, obat-obatan serta bahan kontak lainnya. Pengiriman akan dilakukan untuk menjamin personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Evaluasi terkait penempatan pasukan keamanan di Papua Barat pascakerusuhan juag dilakukan. Termasuk diantaranya tentang kebutuhan kendaraan pendukung keamanan.

"Kendaraan pengamanan segera dikirim. Diantaranya kendaraan patroli. Melalui pendekatan ini kami berharap Papua Barat benar-benar aman seperti sebelumnya. "TNI, Polri dan pemerintah sama-sama berupaya agar situasi keamanan di Papua dan Papua Barat segera pulih. Dengan demikian pembangunan berjalan lancar dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman," paparnya.

Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp100 miliar untuk merenovasi atau pembangunan khusus perkantoran yang terdampak pascarusuh di Jayapura yang terjadi pada Kamis (29/8) lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran sebesar Rp100 miliar ini akan digunakan untuk membangun kembali perkantoran. Pembangunan akan dimulai pekan mendatang. Menurut Basuki, dana Rp100 miliar untuk pembangunan kembali perkantoran yang terdampak pascarusuh di Jayapura ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2019.

"Anggaran Rp100 miliar ini sudah dihitung oleh Balai Cipta Karya Papua dan disesuaikan dengan tingkat kemahalan di Papua," kata Basuki.

Perkantoran yang terdampak paling parah dari aksi rusuh ini adalah Kantor KPU Provinsi Papua dan Kantor Bea Cukai Jayapura. "Dua perkantoran ini menelan anggaran paling banyak. Misalnya untuk KPU Papua, Gubernur Papua meminta dibangun dua lantai. Sedangkan Bea Cukai, strukturnya terdampak parah. Sehingga harus dirubuhkan dan dibangun ulang. Untuk perkantoran yang hanya memperbaiki, dibutuhkan waktu satu sampai dua bulan. Sedangkan yang parah dan harus dibangun ulang waktunya sekitar enam bulan," pungkasnya.

Pendekatan Psikoantropologi

Terpisah, Buya Syafii Ma'arif meminta pemerintah melakukan pendekatan psikoantropologi untuk menghadapi persoalan di Papua. Menurut Buya, hal ini yang kurang dilakukan pemerintah. Menurutnya, melalui pendekatan psikoantropologi tersebut pemerintah harus memahami betul bagaimana masyarakat Papua.

Mulai dari bagaimana orangnya, tipe orangnya, asal usulnya, pendidikannya dan lainnya. Ia menilai selain pendekatan sosial ekonomi, pendekatan psikoantropologi juga harus dilakukan. "Karena bagaimanapun kondisinya kita harus menyelamatkan Papua. Sebab Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan," tegasnya.

Selain itu, pemerintah maupun masyarakat Papua meningkatkan kearifan nasional. Pemerintah juga harus paham bahwa Papua bergabung dengan Indonesia bukan sejak 1945. Terkait ada dugaan pihak yang menunggangi aksi di Papua, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini menilai itu sebuah kewajaran.

"Ada yang menunggangi kerusuhan itu hal biasa. Mereka berusaha mengobok-obok. Yang penting kita harus kuat," ucapnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Jokowi Setujui 10 Capim KPK
Jokowi Setujui 10 Capim KPK

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


787 Bangunan dan 223 Kendaraan Dibakar, 15 Ribu Warga Eksodus

787 Bangunan dan 223 Kendaraan Dibakar, 15 Ribu Warga Eksodus

Tercatat lebih dari seribu bangunan dan kendaraan bermotor dibakar dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayapura, Senin (23/9) lalu.


Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Berdasarkan hasil survei, 76,3 persen warga Indonesia mendorong presiden Joko Widodo menerbutkan Perppu KPK.


Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Pengamanan di area perusahaan tambang PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, akan diperkuat.


Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Aksi Tiga DPO Terekam CCTV, Tersangka Kerusuhan Wamena Bertambah

Jumlah tersangka kerusuhan kerusuhan di Wamena, Papua terus bertambah. Jika sebelumnya ada tujuh pelaku, kemarin bertambah tiga orang lagi.


Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Benny Wenda Aktor Pengusiran Warga Non-Papua

Kondisi keamanan Wamena, Jayapura, Papua sudah kembali kondusif. Warga pendatang tak perlu lagi eksodus.


Facebook Hapus Ratusan Akun Gerakan Papua Merdeka

Facebook Hapus Ratusan Akun Gerakan Papua Merdeka

Facebook Inc menghapus ratusan laman, grup dan akun di Facebook dan Instagram, karena memunculkan perilaku tidak otentik yang terkoordinasi di Indonesia.


11.646 Warga Eksodus Tinggalkan Wamena

11.646 Warga Eksodus Tinggalkan Wamena

Paska kerusuhan belasan ribu orang eksodus meninggalkan Wamena, Jayawijaya, Papua. Sementara ribuan warga lainnya masih mengungsi di beberapa lokasi di Wamena.


Jokowi Siap Bertemu Benny Wenda

Jokowi Siap Bertemu Benny Wenda

Presiden Indonesia Joko Widodo membuka pintu dialog dengan separatis di wilayah paling bergolak di Papua.


2.600 WNI Pindah Jadi Warga Negara Filipina

2.600 WNI Pindah Jadi Warga Negara Filipina

Konsulat Jendral (Konjen) Republik Indonesia di Davao menyebutkan, sebanyak 2.600 orang warga negara Indonesia (WNI) pindah kewarganegaraan menjadi warga negara



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!