Nasional
Share this on:

Waspadai Gerakan Radikal Kanan

  • Waspadai Gerakan Radikal Kanan
  • Waspadai Gerakan Radikal Kanan

JAKARTA - Perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) hingga kini belum disetujui pemerintah. Selain aktivitasnya sedang dievaluasi, ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh FPI. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan apabila bertentangan dengan ideologi bangsa, FPI bisa dilarang. Yang perlu diwaspadai saat ini adalah gerakan radikal kanan dengan sistem khilafah.

"Semua pihak, termasuk ormas, harus taat kepada Pancasila. Saya kira apa yang disampaikan Presiden sudah jelas. Siapa pun yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, sudah clear. Ini negara Pancasila. Kalau tidak sejalan, silakan cari tempat yang nggak ada Pancasila-nya," tegas Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Senin (29/7) kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut soal kemungkinan FPI bisa dilarang jika apabila tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Menurut Ryamizard, Pancasila adalah perekat bangsa. Karena itu, semua pihak harus mematuhi Pancasila.

"Mematuhi Pancasila ada aturannya. Undang-undang dibuat berdasarkan Pancasila. Itu digunakan sebagai pemersatu dan sebagai pandangan hidup sebagai ideologi negara. Musuh kita sekarang adalah yang akan mengubah Pancasila. Kalau perekat lemnya dicopot, sudah nggak bersatu lagi, bangsa ini bisa pecah. itu tidak boleh terjadi," papar mantan KSAD ini.

Pihak FPI menyebut pemerintah Islamfobia. Namun, hal itu dibantah pemerintah. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyatakan ormas apa saja yang bertentangan dengan Pancasila pasti akan dibubarkan pemerintah. Contohnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Orang selalu menganggap pemerintah Islamfobia. Nggak benar itu. Tidak ada orang yang melakukan perlawanan terhadap hukum dan ajaran Islam di negeri ini. "Organisasi apa saja yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara bertentangan dengan Pancasila, tidak bisa ditoleransi. Buktinya sudah ada yakni HTI," ujar Ngabalin di Jakarta, Senin (29/7).

Seperti diketahui, izin FPI sendiri sudah habis sejak 20 Juni 2019. FPI juga sudah mengajukan perpanjangan izin ke pemerintah. Namun, sampai sekarang izin tersebut belum disetujui pemerintah. FPI menuding ada kepentingan politik yang membuat perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI belum beres. FPI tak sependapat jika alasan yuridis disebut menjadi penyebab SKT Ormas belum didapatkan.

"Presiden akan mendapatkan laporan dari Mendagri, Menkumham terkait dengan status dan kedudukan FPI. Sepanjang ormas itu tidak bertentangan dengan asas negara, no problem," terang Ngabalin.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menegaskan ada dua gerakan radikal yang mengancam keutuhan NKRI. "Bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman radikal. Radikal itu bisa kiri dan kanan," tegas Agum di Jakarta, Senin (29/7).

Menurutnya, gerakan radikal kiri adalah paham komunisme. Sementara gerakan radikal kanan adalah paham radikal agama yang menjadi ancaman dengan sistem khilafah. Agum melihat ancaman gerakan dan paham komunis tidak perlu dikhawatirkan. Karena upaya penanggulangannyan sudah dipayungi dengan Ketetapan MPRS XXV/1966.

"Pak Jokowi, waktu dialog sama santri di Jawa Barat, ada yang bertanya. Pak Jokowi jawabannya tegas. Kita punya Tap MPR. Kalau mereka mau bangkit kembali,kita gebuk," paparnya.

Namun, untuk ancaman gerakan radikal agama memerlukan kewaspadaan yang sangat tinggi. "Ancaman yang satu ini, bangsa Indonesia perlu waspadai betul," terang mantan Danjen Kopassus ini. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengajak seluruh purnawirawan TNI dan Polri bersatu menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman gerakan radikal.

Terpisah, PKS menyebut FPI selama ini turut membantu masyarakat. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut kesigapan FPI menolong masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Pandeglang. Dia menduga Jokowi mendapatkan informasi kurang lengkap tentang FPI. "Kami yakin, FPI justru menjunjung tinggi Pancasila," ucap Mardani.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Gerindra Habiburokhman. Dia menegaskan FPI tidak bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, aktivitas FPI sesuai dengan konstitusi. Meski begitu, dia setju apabila ada ormas yang tak sejalan dengan Pancasila tidak layak melaksanakan kegiatan.

"Bukan hanya FPI. Semua organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila bisa dilarang. Mekanismenya sudah diatur dalam UU Ormas," tuturnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Dua terduga teroris anggota kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) Bekasi pimpinan Abu Zee diringkus Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.


Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Antisipasi Gerakan KKSB, Pasukan Penjaga Freeport Ditambah

Pengamanan di area perusahaan tambang PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, akan diperkuat.


Facebook Hapus Ratusan Akun Gerakan Papua Merdeka

Facebook Hapus Ratusan Akun Gerakan Papua Merdeka

Facebook Inc menghapus ratusan laman, grup dan akun di Facebook dan Instagram, karena memunculkan perilaku tidak otentik yang terkoordinasi di Indonesia.


Awas, Penumpang Gelap Susupi Gerakan Mahasiswa

Awas, Penumpang Gelap Susupi Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa diminta berhati-hati atas masuknya penumpang gelap yang punya agenda sendiri. Salah satunya menurunkan Presiden Joko Widodo.


Gerakan Kemerdekaan Aceh Muncul Lagi

Gerakan Kemerdekaan Aceh Muncul Lagi

Sebuah video berdurasi lima menit oleh sekelompok pria yang menamakan diri sebagai Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam/Aceh Merdeka (PKAD/AM) beredar melalui


Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Pemerintah diminta lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai paham tersebut dibiarkan berkembang.


Wiranto Dituding Dalang Konflik Papua

Wiranto Dituding Dalang Konflik Papua

Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menuding Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto yang berupaya mem


Benny Wenda Tak Perlu Digubris

Benny Wenda Tak Perlu Digubris

Anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda disebut pemerintah sebagai provokator yang menyebabkan kericuhan di Papua.


Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Muncul Wacana Dihidupkannya GBHN, Waspadai Kembalinya Rezim Orba

Sejumlah analis mengkhawatirkan jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi akan mengembalikan watak kepemimpinan yang otoriter



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!