Nasional
Share this on:

Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

  • Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020
  • Waspadai Konflik Pilkada Serentak 2020

JAKARTA - Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang masih menjadi ancaman di Pilkada 2020 mendatang. Diprediksi, daerah yang berpotensi konflik adalah di wilayah Papua.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020 yang berlangsung di 270 daerah di seluruh Indonesia salah satunya adalah Papua. Ia mengatakan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada, pihaknya menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan perhatian khusus dalam pengawasan Pilkada 2020 untuk Papua dan Papua Barat. Kondisi geografis dan faktor keamanan menjadi alasan Bawaslu menyusun langkah khusus untuk dua provinsi tersebut.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya menargetkan akan merampungkan pemetaan potensi konflik pemilihan kepala daerah serentak pada Januari mendatang. "Pemetaan masih diproses. Input data belum selesai. Kita harapkan bulan Januari itu sudah terlihat potensi konflik mana yang paling besar," jelas Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (7/11).

Hanya saja, untuk Papua dan Papua Barat akan menjadi perhatian khusus. Selain daerah yang jauh, transportasi juga menjadi masalah. Faktor penyebab kerawanan lain yakni masih adanya daerah yang menggunakan sistem noken. Di mana masyarakatnya tidak mengenal istilah one man one vote.

Ada juga beberapa potensi yang akan menjadi penyebab konflik lain. Antara lain politik identitas, politik uang atau netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara). Menurutnya, kemungkinan konflik di Pilkada 2020 bisa saja meningkat dibandingkan penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. Mengingat jumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan mencapai 270 daerah.

Ia menambahkan, Bawaslu akan mengikuti alur pengamanan yang sudah dipersiapkan oleh TNI dan Polri untuk kedua provinsi. Untuk di wilayah Papua, ada 20 daerah di Papua dan Papua Barat yang ikut menyelenggarakan Pilkada. Di Papua ada Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Warofen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yalimo.

Sementara di Papua Barat ada Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Tata Kelola Dana Desa Jeblok
Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan mantan koruptor di Peraturan KPU (PKPU) mendapat penolakan.


Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Diprediksi Sulit Eksis, Partai Gelora Target Ikut Pemilu 2020

Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari 2020.


Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Tagih Komitmen DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada DPR untuk melarang mantan koruptor maju di Pilkada bisa jadi cerminan wakil rakyat.


Nilai UN sebagai Syarat Kelulusan Akan Dikaji Lagi

Nilai UN sebagai Syarat Kelulusan Akan Dikaji Lagi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih akan digelar pada 2020.


Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Revisi UU Pilkada Terancam Tak Tepat Waktu

Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor.


Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Alokasi anggaran pilkada serentak 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah adalah Rp9,8 triliun.


Pesimis UU Pilkada Direvisi

Pesimis UU Pilkada Direvisi

Lembaga penyelenggara pemilu meminta legislatif untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Pilkada.


KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

KPU Kukuh Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada

Ada berbegai pertimbangan dan alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ngotot melarang koruptor untuk mencalonkan diri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!