Nasional
Share this on:

Wiranto bantah Warga Sipil Tewas saat Deiyai Rusuh

  • Wiranto bantah Warga Sipil Tewas saat Deiyai Rusuh
  • Wiranto bantah Warga Sipil Tewas saat Deiyai Rusuh

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah terkait viralnya pemberitaan enam warga sipil tewas tertembak aparat keamanan ketika melakukan demo di Deiyai, Papua, Rabu (28/8) lalu. Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan,memastikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan normal.

"Kemarin ada berita bahwa dalam kerusuhan Deiyai itu ada enam masyarakat tertembak. Sampai di luar negeri diumumkan, padahal tidak," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin (29/8).

Dia mengatakan dalam kejadian itu satu warga sipil tewas karena terkena panah dan senjata dari masyarakat sendiri lalu ada satu anggota TNI tewas dan dua luka, serta empat personil Polisi yang luka-luka. Wiranto mengaku menyesalkan terjadinya kekerasan di Deiyai dan meminta aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Papua dilakukan secara damai.

"Sebenarnya kalau demonstrasi itu dilakukan dengan baik, sesuai dengan aturan main dalam demonstrasi, saya kira kita tidak perlu kuatir," ujarnya.

Wiranto juga menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan para aparat keamanan untuk tidak menggunakan peluru tajam saat mengamankan aksi unjuk rasa di Kabupaten Deiyai, Papua, kemarin (28/8). Ditambahkannya, aparat keamanan yang diterjunkan untuk mengurai demonstrasi itu harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif.

"Aparat keamanan sudah diinstruksikan jangan sampai melakukan tindakan represif. Harus persuasif terukur, bahkan senjata peluru tajam tidak boleh digunakan," katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut Polri telah mengirim 300 anggota Brimob untuk menjaga keamanan di Deiyai, Paniai, dan Jayapura, Provinsi Papua setelah peristiwa ricuh di Deiyai. Tito berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini menyesalkan terjadinya aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di Deiyai, Papua, kemarin.

Sementara, dari informasi yang didapat, aksi massa di Jayapura kian membesar hingga pukul 15.00 WIB. "Peristiwa di Deiyai ini sehingga akhirnya ada rekan satu anggota TNI gugur, sangat kami sesalkan. Dia gugur saat sedang menjaga senjata yang disimpan dalam kendaraan, akhirnya dibacok dengan panah dan gugur. Senjatanya dirampas," kata Tito.

Dalam kericuhan itu massa juga menyerang polisi dan TNI lainnya sehingga lima polisi dan TNI terluka. Tito menduga bahwa penyerang bukanlah massa demonstran, namun kelompok asal Paniai yang menunggangi aksi demo. "Ini kelompok yang berasal dari Paniai. Rupanya mereka sembunyi di balik massa ini dan menyerang petugas," katanya. Dalam peristiwa itu juga menewaskan seorang pelaku penyerangan, akibat terkena panah.

Tito menegaskan kematian pelaku penyerangan tersebut, bukan karena polisi dan TNI yang bertugas di lokasi. "TNI dan Polri tidak pernah menggunakan panah. Panah ini berasal dari kelompok penyerang sendiri sehingga kami menduga dia meninggal karena terkena panah dari kelompoknya," katanya.

Tito membenarkan terjadi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Deiyai. Awalnya unjuk rasa yang dilakukan 100 orang, berlangsung damai. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ada 1.000 orang membawa panah, tombak dan parang datang bergabung dengan para pendemo. Kelompok ini melakukan tarian, melemparkan batu kepada aparat dan meneriakkan kata-kata provokasi.

Kemudian massa menyerang salah seorang TNI yang bertugas. Aparat lainnya berusaha menghentikan penyerangan tersebut, namun tidak diindahkan. Massa malah melawan menggunakan senjata tajam dan batu terhadap TNI-Polri. Akibat kejadian itu satu anggota TNI meninggal dunia, lima TNI-Polri luka terkena panah. Sementara korban meninggal dunia dari pihak massa ada dua orang, yakni satu orang karena luka tembak di kaki dan seorang terkena panah di perut.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan. "Jalan terus, tidak ada masalah, pelayanan masyarakat semua jalan terus," kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Meski demikian, menurut Tjaho, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat. Ia pun menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif. "Oh iya jelas, gubernur, bupati/walikota, juga Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus (sistem Pemerintahan dan pelayanan publik, red)," ujarnya.

Soal aspirasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera dan sebagainya, sah-sah saja. "Di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi kita dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan," jelasnya.

Sementara itu, dalam rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN) Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Merah Putih mendorong kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang menghasut terkait Papua.

"Perlunya kesadaran yang harus dibangun oleh masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh berbagai macam isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia," sebut Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Merah Putih Rimang Mote kemarin.

Dia mengatakan warga Papua menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan NKRI dan menolak segala macam provokasi berbentuk SARA terhadap warga Papua. Rimang juga mengecam adanya isu-isu separatis yang bergulir untuk memanfaatkan situasi Papua yang tidak kondusif.

Separatisme Papua, kata dia, mengemuka seiring kericuhan yang terjadi di tanah Papua beberapa waktu lalu. "Kitong Papua menolak berkibarnya bendera Bintang Kejora di bumi Indonesia. Kitong menolak berbagai aksi unjuk rasa yang juga bernuansa separatis," katanya. Indonesia, kata dia, adalah suatu negara yang mempunyai keanekaragaman sehingga harus saling menghormati perbedaan budaya, suku dan agama satu sama lainnya.

"Kitong juga menuntut agar aparat kepolisian segera mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum atas pengibaran bendera bintang kejora yang dilarang oleh aturan pemerintah," kata dia. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Polisi menemukan fakta baru dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten.


Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Begini Alur Pendaftaran CPNS 2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan membuka 197.117 formasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pekan depan.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Mahasiswa Diimbau Tak Turun ke Jalan saat 20 Oktober

Sejumlah mahasiswa yang terkumpul dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), rencananya akan kembali turun berdemonstrasi menjelang pelantikan


Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

Amandemen UUD 1945, Terbatas atau Menyeluruh?

Wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul saat pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh.


Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim, sosok penikam Menko Polhukam Wiranto telah terdeteksi keberadaannya di wilayah Pandeglang, sejak tiga bulan se



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!