Nasional
Share this on:

WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah
  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

JAKARTA - WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) kini tak perlu lagi was was. Kini satu lagi permasalahan yang diderita menghilang, yakni soal kepemilikan tanah dan bangunan bagi orang yang menikah dengan WNA.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan bahwa mereka bisa melakukan pembelian tanah tanpa perlu cerai dengan pasangan. Ketua Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Juliani Luthan, mengaku bahagia mendengar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI terhadap uji Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974.

Dalam undang-undang ini, WNI pelaku perkawinan campuan yang tak mempunyai perjanjian perkawinan tidak berhak memiliki tanah. Hal tersebut diakui menjadi masalah bagi penduduk yang sudah terlanjut menikah tanpa ada perjanjian pernikahan.

"Teman saya malah ada yang disarankan oleh pengacara untuk bercerai dulu membuat perjanjian pernikahan. Tapi, banyak teman saya yang menolak," terangnya di Jakarta, kemarin.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Sepanjang hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Bahkan, isi perjanjian bisa diubah selama kedua belah pihak menyetujui.

"Ini berarti perjuangan Masyarakat PerCa Ind sejak berdiri tahun 2008 berhasil. Selama ini permasalahan kepemilikan properti berstatus SHM dan HGB bagi WNI pelaku kawin campur terus menghantui," terangnya.

Keputusan majelis hakim MK RI adalah sebuah keputusan yang mengedepankan asas keadilan dan mengembalikan hak konstitusi WNI pelaku kawin campur. Karena itu, dia berterimakasih kepada semua pihak yang membantu termasuk saksi ahli yang didatangkan dalam proses uji undang-undang tersebut.

"Sekarang, teman-teman kami tidak perlu khawatir lagi. Mereka tinggal membuat perjanjian pernikahan dan itu langsung mengikat," terangnya. (bil/jpg)

Berita Sebelumnya

Jessica Dihukum 20 Penjara
Jessica Dihukum 20 Penjara

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Lima Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI Diamankan

Polisi bergerak cepat mengamankan lima pelaku pengeroyokan dua anggota TNI Kapten-AL Komarudin dengan Pratu Rivo Nanda yang diketahui sebagai anggota Paspampres


Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Tiga Pengeroyok Ditangkap, Polisi Belum Bersedia Sebut Pelaku Perusakan Mapolsek

Polisi fokus mengejar pengeroyok anggota TNI-AL Kapten Komaruddin dengan anggota Paspampres Pratu Rivo Nanda di Jakarta Timur.


Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Judicial review (JR) terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).


Kontak Senjata, Dua Prajurit Terluka

Kontak Senjata, Dua Prajurit Terluka

Kontak senjata antara Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dengan petugas gabungan TNI – Polri kembali terjadi Selasa pagi (11/2).


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)


BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


31 Pekerja Proyek Dieksekusi KKSB, Jalan ke Lokasi Terblokade

31 Pekerja Proyek Dieksekusi KKSB, Jalan ke Lokasi Terblokade

Kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) kembali melakukan aksi.


Kembali Aktif, Tapi Masih Aman

Kembali Aktif, Tapi Masih Aman

Aktivitas anak Gunung Krakatau kembali meningkat setelah beberapa minggu terlihat tenang. Letusan terjadi kemarin (12/2) sekitar pukul 18.34 WIB.


Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Musisi Ahmad Dhani yang merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak JPU.


Redam Radikalisme, Hidupkan Kembali Pelajaran PMP

Redam Radikalisme, Hidupkan Kembali Pelajaran PMP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral pancasila (PMP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!