Nasional
Share this on:

WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah
  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

JAKARTA - WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) kini tak perlu lagi was was. Kini satu lagi permasalahan yang diderita menghilang, yakni soal kepemilikan tanah dan bangunan bagi orang yang menikah dengan WNA.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan bahwa mereka bisa melakukan pembelian tanah tanpa perlu cerai dengan pasangan. Ketua Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Juliani Luthan, mengaku bahagia mendengar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI terhadap uji Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974.

Dalam undang-undang ini, WNI pelaku perkawinan campuan yang tak mempunyai perjanjian perkawinan tidak berhak memiliki tanah. Hal tersebut diakui menjadi masalah bagi penduduk yang sudah terlanjut menikah tanpa ada perjanjian pernikahan.

"Teman saya malah ada yang disarankan oleh pengacara untuk bercerai dulu membuat perjanjian pernikahan. Tapi, banyak teman saya yang menolak," terangnya di Jakarta, kemarin.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Sepanjang hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Bahkan, isi perjanjian bisa diubah selama kedua belah pihak menyetujui.

"Ini berarti perjuangan Masyarakat PerCa Ind sejak berdiri tahun 2008 berhasil. Selama ini permasalahan kepemilikan properti berstatus SHM dan HGB bagi WNI pelaku kawin campur terus menghantui," terangnya.

Keputusan majelis hakim MK RI adalah sebuah keputusan yang mengedepankan asas keadilan dan mengembalikan hak konstitusi WNI pelaku kawin campur. Karena itu, dia berterimakasih kepada semua pihak yang membantu termasuk saksi ahli yang didatangkan dalam proses uji undang-undang tersebut.

"Sekarang, teman-teman kami tidak perlu khawatir lagi. Mereka tinggal membuat perjanjian pernikahan dan itu langsung mengikat," terangnya. (bil/jpg)

Berita Sebelumnya

Jessica Dihukum 20 Penjara
Jessica Dihukum 20 Penjara

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kesempatan pelimpahan kursi bagi calon jamaah haji (CJH) yang wafat.


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


Baku Tembak, Tiga Terduga Teroris Tewas

Baku Tembak, Tiga Terduga Teroris Tewas

Tiga pelaku terduga terorisme yang diklaim sebagai anggota Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) tewas dalam baku tembak di Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (2


KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

Tim penyidik KPK kembali mendalami kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.


Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Menjelang kampanye terbuka Minggu (24/3) sampai Sabtu (13/4) mendatang, pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap agenda t


Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Dibebaskannya seorang Warga Negara Indonesia (WNI), Siti Aisyah, yang tengah diadili oleh pengadilan Malaysia membuat kejutan yang luar biasa.


Pesawat Boeing 733 MAX 8 di Tanah Air Digrounded Sementara

Pesawat Boeing 733 MAX 8 di Tanah Air Digrounded Sementara

Pesawat Boeing 733 MAX 8 yang dipakai sejumlah maskapai di Tanah Air dilarang terbang sementara.


KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

Kendati dianggap sudah sesuai aturan perundang-undangan, pemberian KTP elektronik kepada warga negara asing (WNA) tetap menimbulkan polemik.


Bisa Punya KTP Elektronik tapi WNA Tak Bisa Mencoblos

Bisa Punya KTP Elektronik tapi WNA Tak Bisa Mencoblos

Isu warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bukan sesuatu yang baru.


Mau Punya MRT, Minimal Berpenduduk 10 Juta

Mau Punya MRT, Minimal Berpenduduk 10 Juta

Bulan depan warga ibu kota bisa menikmati moda angkutan massal baru. Yakni Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!