Nasional
Share this on:

WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah
  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

JAKARTA - WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) kini tak perlu lagi was was. Kini satu lagi permasalahan yang diderita menghilang, yakni soal kepemilikan tanah dan bangunan bagi orang yang menikah dengan WNA.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan bahwa mereka bisa melakukan pembelian tanah tanpa perlu cerai dengan pasangan. Ketua Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Juliani Luthan, mengaku bahagia mendengar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI terhadap uji Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974.

Dalam undang-undang ini, WNI pelaku perkawinan campuan yang tak mempunyai perjanjian perkawinan tidak berhak memiliki tanah. Hal tersebut diakui menjadi masalah bagi penduduk yang sudah terlanjut menikah tanpa ada perjanjian pernikahan.

"Teman saya malah ada yang disarankan oleh pengacara untuk bercerai dulu membuat perjanjian pernikahan. Tapi, banyak teman saya yang menolak," terangnya di Jakarta, kemarin.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Sepanjang hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Bahkan, isi perjanjian bisa diubah selama kedua belah pihak menyetujui.

"Ini berarti perjuangan Masyarakat PerCa Ind sejak berdiri tahun 2008 berhasil. Selama ini permasalahan kepemilikan properti berstatus SHM dan HGB bagi WNI pelaku kawin campur terus menghantui," terangnya.

Keputusan majelis hakim MK RI adalah sebuah keputusan yang mengedepankan asas keadilan dan mengembalikan hak konstitusi WNI pelaku kawin campur. Karena itu, dia berterimakasih kepada semua pihak yang membantu termasuk saksi ahli yang didatangkan dalam proses uji undang-undang tersebut.

"Sekarang, teman-teman kami tidak perlu khawatir lagi. Mereka tinggal membuat perjanjian pernikahan dan itu langsung mengikat," terangnya. (bil/jpg)

Berita Sebelumnya

Jessica Dihukum 20 Penjara
Jessica Dihukum 20 Penjara

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga Budi Mulya Tagih Janji KPK

Keluarga terpidana mantan Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia (BI) Budi Mulya kembali mendatangi gedung KPK kemarin (19/9).


Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga WNI Korban Penculikan Berhasil Dibebaskan

Tiga orang nelayan WNI yang disandra kelompok Abu Sayyaf akhirnya berhasil dibebaskan. Mereka sebelumnya ditahan sejak Januari 2017 lalu.


Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Ketatnya Syarat Kesehatan Tekan Jumlah Jamaah Meninggal

Musim haji berakhir sekitar dua pekan lagi. Sebagian besar jamaah haji sudah pulang ke Tanah Air.


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Kemenlu Berharap Bukan WNI

Kemenlu Berharap Bukan WNI

Beredar kabar bahwa dua warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penculikan di perairan Semporna, Sabah, Malaysia.


Kemenag: Seharusnya Tidak Boleh Ada Penolakan

Kemenag: Seharusnya Tidak Boleh Ada Penolakan

Upaya penolakan bahkan disebut sebagai intimidasi terhadap kegiatan ceramah agama kembali menyeruak. Kali ini dialami oleh Ustad Abdul Somad (UAS).


Orang Tua Pelaku Penembakan Polisi Pernah Ditangkap

Orang Tua Pelaku Penembakan Polisi Pernah Ditangkap

Pelaku penembakan polisi di jalan tol Cipali, Cirebon hingga kini masih berlum tertangkap.


Pemulangan Neno Warisman Melawan Hak Berdemokrasi

Pemulangan Neno Warisman Melawan Hak Berdemokrasi

Pemulangan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman oleh kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) atas desakan massa menimbulkan pro kontra.


KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


Medsos Memanas, Polri Aktifkan Satgas Nusantara

Medsos Memanas, Polri Aktifkan Satgas Nusantara

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) membuat media sosial memanas. Polri berupaya mengantisipasi dengan mengaktifkan kembali Satgas Nusantara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!