Nasional
Share this on:

WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah
  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

JAKARTA - WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) kini tak perlu lagi was was. Kini satu lagi permasalahan yang diderita menghilang, yakni soal kepemilikan tanah dan bangunan bagi orang yang menikah dengan WNA.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan bahwa mereka bisa melakukan pembelian tanah tanpa perlu cerai dengan pasangan. Ketua Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Juliani Luthan, mengaku bahagia mendengar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI terhadap uji Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974.

Dalam undang-undang ini, WNI pelaku perkawinan campuan yang tak mempunyai perjanjian perkawinan tidak berhak memiliki tanah. Hal tersebut diakui menjadi masalah bagi penduduk yang sudah terlanjut menikah tanpa ada perjanjian pernikahan.

"Teman saya malah ada yang disarankan oleh pengacara untuk bercerai dulu membuat perjanjian pernikahan. Tapi, banyak teman saya yang menolak," terangnya di Jakarta, kemarin.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Sepanjang hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Bahkan, isi perjanjian bisa diubah selama kedua belah pihak menyetujui.

"Ini berarti perjuangan Masyarakat PerCa Ind sejak berdiri tahun 2008 berhasil. Selama ini permasalahan kepemilikan properti berstatus SHM dan HGB bagi WNI pelaku kawin campur terus menghantui," terangnya.

Keputusan majelis hakim MK RI adalah sebuah keputusan yang mengedepankan asas keadilan dan mengembalikan hak konstitusi WNI pelaku kawin campur. Karena itu, dia berterimakasih kepada semua pihak yang membantu termasuk saksi ahli yang didatangkan dalam proses uji undang-undang tersebut.

"Sekarang, teman-teman kami tidak perlu khawatir lagi. Mereka tinggal membuat perjanjian pernikahan dan itu langsung mengikat," terangnya. (bil/jpg)

Berita Sebelumnya

Jessica Dihukum 20 Penjara
Jessica Dihukum 20 Penjara

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Tumpahan Minyak Mulai Cemari Tanah

Tumpahan Minyak Mulai Cemari Tanah

Selain mencemari perairan, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan kontaminasi minyak mentah (crude oil) dari pipa pertamina.


Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Mantan Wapres Boediono Terancam Jadi Tersangka

Keterlibatan mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam skandal korupsi Bank Century kembali menyeruak.


Dirdik KPK Kembali Bikin Friksi

Dirdik KPK Kembali Bikin Friksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diterpa masalah internal.


Buruan... Naik Kereta Api dari Jakarta Didiskon 15 Persen

Buruan... Naik Kereta Api dari Jakarta Didiskon 15 Persen

PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali menghadirkan program diskon 15 persen bagi penumpang rombongan.


WNI Sandera Benghazi Dibebaskan

WNI Sandera Benghazi Dibebaskan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan 6 ABK WNI yang berhasil dibebaskan dari penyanderaan di Benghazi, Libya kemarin (2/4).


KBRI Pastikan Proses Hukum Kasus Enen Terus Berjalan

KBRI Pastikan Proses Hukum Kasus Enen Terus Berjalan

Seorang WNI bernama Enen Cahyati (48), ditemukan tewas di sebuah kamar di Hometown Suite Hotel, Phnom Penh, Kamboja, Minggu (28/3).


PK Ditolak, Ahok Harus Jalani Sisa Hukuman

PK Ditolak, Ahok Harus Jalani Sisa Hukuman

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).


Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

Netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan.


Gaji Pensiunan Dirjen Diharapkan Lebih dari Rp4 Juta

Gaji Pensiunan Dirjen Diharapkan Lebih dari Rp4 Juta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kembali menggaungkan rencana untuk mengubah sistem pensiun PNS.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!