Nasional
Share this on:

WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah
  • WNI Pelaku Perkawinan Campur Kembali Punya Hak Membeli Tanah

JAKARTA - WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) kini tak perlu lagi was was. Kini satu lagi permasalahan yang diderita menghilang, yakni soal kepemilikan tanah dan bangunan bagi orang yang menikah dengan WNA.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan bahwa mereka bisa melakukan pembelian tanah tanpa perlu cerai dengan pasangan. Ketua Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Juliani Luthan, mengaku bahagia mendengar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI terhadap uji Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974.

Dalam undang-undang ini, WNI pelaku perkawinan campuan yang tak mempunyai perjanjian perkawinan tidak berhak memiliki tanah. Hal tersebut diakui menjadi masalah bagi penduduk yang sudah terlanjut menikah tanpa ada perjanjian pernikahan.

"Teman saya malah ada yang disarankan oleh pengacara untuk bercerai dulu membuat perjanjian pernikahan. Tapi, banyak teman saya yang menolak," terangnya di Jakarta, kemarin.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Sepanjang hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Bahkan, isi perjanjian bisa diubah selama kedua belah pihak menyetujui.

"Ini berarti perjuangan Masyarakat PerCa Ind sejak berdiri tahun 2008 berhasil. Selama ini permasalahan kepemilikan properti berstatus SHM dan HGB bagi WNI pelaku kawin campur terus menghantui," terangnya.

Keputusan majelis hakim MK RI adalah sebuah keputusan yang mengedepankan asas keadilan dan mengembalikan hak konstitusi WNI pelaku kawin campur. Karena itu, dia berterimakasih kepada semua pihak yang membantu termasuk saksi ahli yang didatangkan dalam proses uji undang-undang tersebut.

"Sekarang, teman-teman kami tidak perlu khawatir lagi. Mereka tinggal membuat perjanjian pernikahan dan itu langsung mengikat," terangnya. (bil/jpg)

Berita Sebelumnya

Jessica Dihukum 20 Penjara
Jessica Dihukum 20 Penjara

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hampir Semua Parpol Daftar saat Injury Time

Hampir Semua Parpol Daftar saat Injury Time

Kebiasaan Parpol mendaftarkan caleg menjelang deadline kembali terulang.


Pelaku Teror Jogja-Indramayu-Surabaya Terhubung

Pelaku Teror Jogja-Indramayu-Surabaya Terhubung

Aksi sejumlah terduga teroris dalam baku tembak di Jogja dan serangan di Mapolres Indramayu merupakan risiko atas langkah kepolisian mencegah teror.


Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait kasus pemukulan yang dilakukan AKBP Yusuf kepada seorang ibu dan anak.


Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Digitalisasi Televisi Dimulai Lagi

Setelah sempat padam, rencana untuk digitalisasi saluran televisi di indonesia kembali dihidupkan oleh pemerintah.


Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

Lapindo Brantas kembali mengantongi izin eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo.


Indonesia Mulai Loby AS

Indonesia Mulai Loby AS

Mata pemerintah dan pelaku usaha kini tertuju pada sengitnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.


Alhamdulillah, TKW Asal Karawang Lolos dari Ancaman Hukuman Pancung

Alhamdulillah, TKW Asal Karawang Lolos dari Ancaman Hukuman Pancung

Kabar melagakan disampaikan KBRI Riyadh. Nurkoyah Marsan Dasar, WNI asal Rengasdengklok, Karawang, dinyatakan bebas dari ancaman hukuman mati.


Pemudik Sudah Kembali Semua ke Jakarta

Pemudik Sudah Kembali Semua ke Jakarta

Arus balik sudah tuntas seratus persen. Ratusan ribu kendaraan yang pergi meninggalkan Jakarta telah kembali seluruhnya.


Hampir Separuh Pemudik Sudah Kembali

Hampir Separuh Pemudik Sudah Kembali

Sekitar 48 persen pemudik tercatat telah kembali ke jakarta dan kota-kota besar lain pada H+5 lebaran tahun 2018.


Opsi Hak Angket Semakin Menguat

Opsi Hak Angket Semakin Menguat

Penggalangan hak angket DPR terhadap pelantikan M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat semakin menguat.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!