Nasional
Share this on:

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

  • Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov
  • Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

JAKARTA - Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang. Padahal, vonis perkara pokok Setnov dalam skandal rasuah kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah hampir tiga bulan berlalu.

Lambatnya penanganan perkara TPPU Setnov dianggap sebagai kemunduran. Sebab, saat tuntutan perkara e-KTP, jaksa KPK mendalilkan bahwa perkara Setnov serasa TPPU. Itu seiring aliran uang e-KTP kepada Setnov yang melintasi beberapa negara. Artinya, TPPU itu kuat mengarah pada Setnov.

Sumber internal KPK menyatakan, penanganan perkara TPPU Setnov bergantung pada pimpinan. Sebab, pimpinan lah yang bisa mendorong para penyidik untuk segera membuka perkara TPPU tersebut. ”Tagih saja janjinya (pimpinan KPK soal TPPU Setnov),” ujar sumber tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPK Agus Rahardjo memang tidak memberikan jawaban soal kapan Setnov dijerat undang-undang TPPU sebagaimana dia sampaikan sebelumnya. Dia tidak membalas pertanyaan Jawa Pos yang dikirim melalui pesan singkat, kemarin.

Terkait sikap pimpinan tersebut, sumber itu mengungkapkan memang muncul indikasi penanganan perkara TPPU Setnov tidak dinaikan ke penyidikan. Setidaknya, sampai satuan tugas (satgas) yang menangani kasus e-KTP, kembali dalam formasi semula. Yakni, dengan Novel Baswedan sebagai pimpinannya.

”Ini penting, karena bisa jadi itu (Setnov tidak dikenakan TPPU) adalah garansi,” ungkap sumber tersebut.

Garansi yang dimaksud adalah berkaitan dengan indikasi tawar menawar proses hukum Setnov di KPK. ”Ada garansi istri sama anaknya nggak kena (jadi tersangka) dan garansi TPPU-nya nggak akan dikenain.”

Sebagaimana diketahui, Setnov divonis hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 500 juta serta uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar. Baik KPK maupun Setnov tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Sehingga, KPK pun langsung mengesekusi pidana Setnov ke Lapas Sukamiskin. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

KPU Belum Putuskan Pilkada Ulang
KPU Belum Putuskan Pilkada Ulang

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Polisi masih terus menyelidiki kasus perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas pada Rabu dinihari (12/12).


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Musisi Ahmad Dhani yang merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak JPU.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Bebas, Jonru Belum Pasti Ikut Reuni 212

Bebas, Jonru Belum Pasti Ikut Reuni 212

Terpidana kasus penyebaran ujaran kebencian (hate speech) Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting menghirup udara bebas kemarin (23/11).


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Tahun Depan Ada 16 Hari Libur dan 4 Kali Cuti Bersama

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemarin (13/11) meluncurkan tanggal libur dan cuti bersama 2019.


Tak Ada Pemekaran Daerah sampai Pilpres Selesai

Tak Ada Pemekaran Daerah sampai Pilpres Selesai

Sumber daya manusia (SDM) masih menjadi problem daerah-daerah hasil pemekaran.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!