Nasional
Share this on:

Yusril: Paslon 02 Framing Politik Teror

  • Yusril: Paslon 02 Framing Politik Teror
  • Yusril: Paslon 02 Framing Politik Teror

JAKARTA - Langkah tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dinilai sebagai membangun politik teror. Tujuannya agar seolah-olah ada upaya dari pihak tertentu mengintimidasi baik fisik maupun psikis terhadap saksi 02.

Sehingga, papar dia, nanti para saksi tidak akan mau menghadiri dan memberikan kesaksian di persidangan MK (Mahkamah Konstitusi) dengan alasan takut. "Kami memandang langkah politik hukum yang ditempuh tim penasehat hukum BPN Paslon 02 sebagai upaya membangun framing adanya politik teror. Tim kuasa hukum paslon 02 dengan sengaja membangun persepsi pemerintah tidak hadir dalam memberikan perlindungan keamanan dan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.

Sehingga pada akhirnya, para saksi tidak mau hadir dan memberikan kesaksian di MK, Alasannya takut diteror. Sehingga mereka kehilangan kebebasan dan kemandirian dalam memberikan kesaksian. "Negara menjamin dan telah memiliki sistem hukum dalam melindungi saksi pada setiap perkara," imbuh Yusril.

Dia memandang langkah tim penasehat hukum paslon 02 adalah kurang bijak dan mendidik. Yusril menyebut cara tersebut sebagai upaya melumpuhkan akal sehat publik dalam membangun upaya penegakan hukum. "Dalam kultur politik demokrasi modern, kami menyadari sepenuhnya penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Tak terpikir sedikit pun dari kami menggunakan cara- cara kotor berupa teror dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai bagian penegak hukum," tegasnya.

Dia menyatakan langkah tim hukum Jokowi adalah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Yusril mempertanyakan apakah tim penasehat hukum 02 tidak mampu menghadirkan saksi fakta yaitu saksi yang akan disumpah dalam persidangan atas kesaksiannya melihat, mendengar dan mengalami secara langsung atas suatu peristiwa hukum.

"Sehingga tuduhan adanya teror, mungkin akan dijadikan instrumen untuk menutupi kegagalan tersebut. Bukankah hal ini yang disebut pembunuhan akal sehat," terang Yusril.

Dia mengimbau tim penasehat hukum paslin 02 untuk menghentikan langkah-langkah kontra produktif dalam proses penegakan hukum. Mereka diminta bersikap lebih arif serta bijaksana dalam membela kepentingan hukum kliennya dengan mengedepankan cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum.

"Sehingga iklim penegakan hukum khususnya dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di MK dapat berjalan lancar, aman, adil dan beradab," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso mengharapkan adanya perlindungan saksi-saksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di MK. Priyo menyebut saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh BPN dan tim kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan memiliki kadar mencengangkan, untuk memuluskan langkah mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami mengharapkan ada jaminan perlindungan keselamatan terhadap saksi saksi yang dimaksud. Baik saksi di lapangan maupun saksi ahli," ujar Priyo di Jakarta, Senin (17/6).

BPN mengatakan tim hukum telah berkonsultasi dengan LPSK agar para saksi dapat terlindungi dari ancaman yang membuat mereka tidak mau bersaksi di persidangan. "Kami pun memohon agar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi tidak ragu-ragu, untuk mengizinkan memberikan perlindungan saksi pada LPSK," lanjut Priyo.

BPN telah menghimpun sebanyak 30 saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Namun, internal MK hanya mengizinkan 17 saksi dan telah disepakati. Priyo menyatakan adanya usaha memberikan perlindungan kepada saksi-saksi tersebut, karena pihaknya telah mengindikasi adanya aduan ancaman.

Para saksi, lanjutnya, hanya mau bersaksi jika ada jaminan perlindungan saat memberikan kesaksian di sidang MK. Hal senada juga disampaikan anggota tim hukum BPN Nicholay Aprilindo. Menurutnya, berkaca pada pengalaman membela kliennya pasangan Prabowo - Hatta pada pilpres tahun 2014 silam, banyak saksi yang tidak hadir karena takut diancam.

"Tim kuasa hukum sudah mengajukan surat resmi dari MK dalam persidangan ke LPSK," kata Nicholay.

Terpisah, tim kuasa hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sudah menyerahkan alat bukti tambahan ke MK. Alat bukti diserahkan langsung oleh Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana. Alat bukti itu dibawa menggunakan tiga truk.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid mengatakan masih banyak sisa alat bukti yang akan diserahkan ke MK. Namun, menurutnya, alat bukti itu akan diserahkan secara bertahap. "Kita akan koordinasi dengan MK. Pastinya akan disampaikan bukti-bukti yang kita miliki," ujar Luthfi Yazid di gedung MK, Senin (17/6).

Dia meyakini semua berkas yang diserahkan itu cukup signifikan sebagai bukti. Dia menilai proses Pemilu 2019 tidak berjalan jujur dan adil. "Kami ini sebagai pemohon. Kami mengklaim bahwa pemilu 2019 yang sudah dilaksanakan adalah pemilu yang tidak jujur dan adil. Kalau KPU berpendapat yang lain ya silakan dibuktikan saja. Karena bukan semata mata hasil atau angka. Yang penting adalah angka itu dibangun atas prinsip apa. Karena dalam konstitusi, pasal 22 E ayat 1 itu prinsipnya adalah jujur dan adil. Maka pemilu itu harus dilaksanakan secara jujur dan adil," jelas Luthfi. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Empat BUMN Naik Kasta
Empat BUMN Naik Kasta

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Informasi Parpol Penting Bagi Pemilih

Lembaga penyelenggara pemilu punya peran penting dalam membantu pemilih mengenali partai politik (parpol).


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular

Asrama Mahasiswa Papua Dilempari Ular

Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya mendapatkan dugaan teror ular oleh orang yang tak dikenal.


Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Ancaman politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih terasa.


Wiranto Dituding Dalang Konflik Papua

Wiranto Dituding Dalang Konflik Papua

Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menuding Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto yang berupaya mem


Selesaikan Rusuh Papua Dialog Oke, Refrendum No

Selesaikan Rusuh Papua Dialog Oke, Refrendum No

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah membuka ruang dialog terkait persoalan di Papua, tetapi tidak untuk refere


Kondisi Mulai Normal, Akses Internet di Papua Segera Dibuka

Kondisi Mulai Normal, Akses Internet di Papua Segera Dibuka

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto berjanji akan segera membuka pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Bara


Prabowo Titip Pesan

Prabowo Titip Pesan

Prabowo Subianto menyampaikan pesan agar semua kekuatan politik membantu Presiden Joko Widodo meyakinkan masyarakat Papua.


Pendaftaran Paslon Pilkada 16-18 Juni 2020

Pendaftaran Paslon Pilkada 16-18 Juni 2020

Pendaftaran pasangan calon (Paslon) Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan selama tiga hari. Yakni pada 16-18 Juni 2020.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!