Nasional
Share this on:

Zola Minta Hukuman Ringan

  • Zola Minta Hukuman Ringan
  • Zola Minta Hukuman Ringan

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli. (Issak Ramadhan/JawaPos.com)

JAKARTA - Sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Kamis (22/11). Di hadapan majelis hakim, mantan aktor kenamaan itu membacakan seluruh pledoi yang sudah dia buat.

Sempat beberapa kali berhenti lantaran tiadak kuasa menahan air mata, Zola memohon agar majelis hakim meringankan hukuman penjara maupun denda untuk dirinya. Permohonan maaf juga ucapan terimakasih membuka pledoi Zola. Pria berusia 38 tahun itu meminta maaf, lantaran mengaku tidak banyak tahu soal hukum acara pidana.

Sedangkan ucapan terimakasih dia sampaikan karena majelis hakim maupun JPU KPK memerlakukan dirinya dengan baik saat sakit di muka sidang. ”Yang ternyata memimpin sidang dengan sangat memerhatikan sisi kemanusiaan,” imbuhnya.

Dalam pledoi tersebut, Zola menyebutkan bahwa strategi asisten pribadinya, Apif Firmansyah dalam kontestasi pilkada Jambi menjadi boomerang bagi dirinya. Sebab, Apif mendekati pengusaha dan tokoh berpengaruh di daerah itu.

Sehingga ketika dia memenangkan pilkada, banyak pihak meminta balas budi. ”Berbagai tuntutan untuk minta agar saya membalas budi bermunculan saat saya mulai mejabat sebagai gubernur,” kata dia.

Zola juga tidak membantah, selama menjabat gubernur di Jambi, ada berbagai penerimaan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia mengaku salah telah berbuat demikian. Tapi, dia juga memohon agar majelis hakim mempertimbangkan lagi agar tindakan itu tidak dinilai jahat.

”Bahwa di luar kepentingan berbakti kepada keluarga dan kepentingan kemanusiaan, saya tidak pernah membantu orang lain secara finansial,” jelasnya.

Lebih lanjut, putra mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin itu juga menyingung kondisi keluarganya saat ini. Termasuk isteri dan anak-anaknya yang masih balita. Dia meminta agar majelis hakim mengembalikan uang simpanan miliknya yang disebut tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi di Jambi.

”Bisa dikeluarkan dari penyitaan untuk kebutuhan saya dan keluarga saya selama menjalani penghukuman,” pintanya.

Secara khusus, Zola juga meminta agar majelis hakim memberikan hukuman yang ringan untuk dirinya. ”Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya,” ucap dia.

Pun demikian dengan tuntutan denda. Dia meminta pidana itu dibuat tidak berat. ”Mengingat kondisi ekonomi saya yang saat ini sudah terpuruk,” ujarnya.

Ayah dua anak itu mengaku telah berbuat salah. Dia juga tegas menyebut siap menerima dan menjalani hukuman yang ditujukan kepada dirinya. Namun, dia enggan disebut sebagai aktor utama dalam perkara dugaan korupsi yang menyerat dirinya.

Sebab, dia sudah berusaha menghindar agar praktik suap-menyuap tidak terjadi di daerah yang dia pimpin. Hanya saja, berbagai tekanan membuat dia sulit mengelak.

”Saya masih tidak mampu menganggulangi tekanan dari para pimpinan DPRD Provinisi Jambi untuk memberikan, setidaknya menjanjikan untuk mereka mendapatkan sesuatu atas tugas yang diemban mereka,” terang Zola.

Dalam perkara tersebut, dia dituntut penjara selama delapan tahun dengan denda Rp1 miliar. Selain itu dia juga kena pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Dendam karena Dipecat dari Polisi
Dendam karena Dipecat dari Polisi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.


KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

Wacana pemangkasan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak.


Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Presiden mengharapkan, investasi dan pembangunan di tiga provinsi bisa memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.


Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Kebijakan Kemendikbud terkait PPDB dengan sistem zonasi menuai keluhan dari banyak pemerintah daerah.


Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Restu Kiai

Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Restu Kiai

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menemui wakil presiden terpilih KH Ma'ruf Amin di kediaman Jl. Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7).


PDIP Tidak Minta Jatah Menteri

PDIP Tidak Minta Jatah Menteri

PDIP memastikan tidak akan memaksa menempatkan kadernya sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.


Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Jumlah kecelakaan lalulintas selama Operasi Ketupat 2019 turun 65 persen. Demikian juga jumlah korban jiwa yang turun hingga 63 persen.



Kemenperin Minta Tambahan Rp2,89 Triliun

Kemenperin Minta Tambahan Rp2,89 Triliun

Kementerian Perindustrian akhirnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun.


Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

Alasan Bangun Gedung Baru, DPR Minta Anggaran Rp7,3 Triliun

Berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah mulai mengajukan usulan anggaran 2020.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!