Nasional
Share this on:

Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

  • Zonasi PPDB Picu Kegaduhan
  • Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

Foto: jawa pos

JAKARTA - Hampir di setiap daerah, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) memicu kegaduhan. Penyebabnya adalah sistem zonasi yang membuat siswa tidak leluasa lagi memilih sekolah. Parlemen menyebutkan sistem zonasi yang digulirkan Kemendikbud dijalankan secara bertahap.

Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan Ferdiansyah menilai sistem zonasi wajar memicu kegaduhan. Khususnya terkait dengan kuota zonasi yang dipatok minimal 90 persen. "Begini ya, seharusnya implementasi sistem zonasi ini ada peta jalannya (roadmap, red). Dilakukan secara bertahap," jelasnya di komplek gedung DPR kemarin (17/6).

Dia mengatakan pada tahap awal Kemendikbud seharusnya cukup menyebutkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi, prestasi, dan lainnya. Sementara untuk angka atau persentasenya dibuat fleksibel dan diputuskan oleh pemerintah daerah masing-masing. Ferdiansyah menegaskan bahwa pendidikan itu adalah bagian dari otonomi daerah.

"Atau paling tidak dibuat rentang. Misalnya kuota zonasi dibuat rentang 70 sampai 90 persen. Tidak kaku seperti sekarang yang 90 persen," katanya. Dengan demikian masing-masing pemda bisa leluasa mengatur kuota disesuaikan dengan kondisi keragaman masyarakat setempat.

Selain itu dia menuturkan Kemendikbud seharusnya tidak langsung menetapkan kuota zonasi PPDB. Tetapi melakukan penyebaran atau pemerataan guru-guru yang berkualitas. Misalnya guru dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) tinggi disebar supaya tidak berkumpul di sekolah tertentu.

Dengan adanya penyebaran guru yang berkualitas tersebut, diharapkan kualitas sekolah menjadi seragam. Sehingga orang tua memiliki keyakinan bahwa sekolah di manapun sama saja kualitasnya. Termasuk dengan sarana dan parasana (sarpras), menurut Ferdiansyah juga harus disamaratakan dulu kualitasnya.

Namun yang terjadi saat ini tidak demikian. Ferdiansyah menyebutkan Kemendikbud secara kaku menetapkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi minimal 90 persen. Sisanya kuota siswa berprestasi dan non zonasi masing-masing lima persen.

Akibatnya banyak orang tua yang keberatan atau memprotes aturan PPDB berbasis zonasi itu. Menurut Ferdiansyah wajar jika ada orang tua ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Walaupun sekolah itu berada jauh dari tempat tinggalnya. Kondisi ini tidak terjadi jika kualitas sekolah disamaratakan terlebih dahulu, baru kemudian sistem zonasi diterapkan.

Jajaran Kemendikbud belum bisa dimintai komentar terkait masukan supaya PPDB zonasi dilakukan secara bertahap. Sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan bahwa zonasi tidak hanya untuk PPDB saja. Tetapi juga untuk segala aspek pendidikan.

Mulai dari identifikasi masalah, evaluasi kinerja, dan pelatihan guru serta rotasi guru. Dengan demikian PPDB berbasis zonasi ke depan juga digunakan untuk acuan dalam rotasi guru. Sehingga guru tidak hanya mengajar di satu sekolah sejak diterima jadi PNS sampai pensiun.

Kepala Biro Pembinaan Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menjelaskan sebaiknya orang tua tidak memanfaatkan segala macam celah agar anaknya diterima di sekolah favorit. Sebaliknya orang tua diharapkan bisa mengarahkan anaknya untuk memasuki sekolah terdekat dengan rumahnya.

"Dan selalu memberi motivasi dan semangat untuk berprestasi kepada anaknya," timpalnya.

Menurut Mansur kondisi kualitas sekolah saat ini memang beragam. Namun dengan adanya sistem zonasi ini, dua sampai tiga tahun mendatang kualitas sekolah bisa lebih merata. Untuk daerahnya sendiri, Mansur mengatakan pendaftaran PPDB baru dimulai pada 20 Juni mendatang.

Dengan zonasi sesuai dengan aturan Kemendikbud yakni 90 persen. Dari jumlah itu sebanyak 65 persen menggunakan sistem zonasi murni. Kemudian 25 persen sisanya untuk siswa dari keluarga prasejahtera.

Untuk kuota zonasi murni ada beberapa kriteria penilaian. Yakni menggunakan jarak terdekat dalam satu zona. "Patokannya jarak kantor kepala desa dengan sekolah," jelasnya. Kemudian menggunakan kriteria rata-rata nilai ujian nasional dan nilai ujian nasional sesuai dengan urutan mata pelajarannya. Kriteria terakhir adalah usia.

Jika dari seluruh kriteria itu ada sejumlah siswa yang memiliki penilaian sama, ditambah dengan urutan mendaftar. Dia mengatakan meskipun pendaftaran dibuka mulai 20 Juni depan, tetapi sudah ada sejumlah orang tua yang datang ke sekolah. Sekolah tetap menerima berkas yang dibawa orangtua.

Namun seluruh orangtua diminta untuk datang mendaftar sesuai jadwal dan dibantu melakukan pendaftaran secara online. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Picu Polemik, Buku Aqidah Akhlak Ditarik

Picu Polemik, Buku Aqidah Akhlak Ditarik

Buku Kerja Siswa (BKS) ”An-Najah” terbitan CV. Gema Nusa, Klaten, Jawa Tengah beberapa hari ini menimbulkan polemik.


Wacana Pelarangan Wanita Barcadar Picu Polemik

Wacana Pelarangan Wanita Barcadar Picu Polemik

Menteri Agama Menag Fachrul Razi mewacanakan akan melarang wanita menggunakan cadar atau niqab masuk instansi pemerintah.


Hoaks Picu Papua Rusuh Lagi; 21 Tewas

Hoaks Picu Papua Rusuh Lagi; 21 Tewas

Dua demo berujung rusuh terjadi di Bumi Cendrawasih. Kali ini terjadi di Wamena dan di Expo Waena, Jayapura, Papua, Senin (23/9) kemarin.


RUU Pesantren Picu Polemik

RUU Pesantren Picu Polemik

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menuai polemik di masyarakat, Minggu (23/9) kemarin.


Ibu Kota Berpotensi Picu Perpindahan Penduduk

Ibu Kota Berpotensi Picu Perpindahan Penduduk

Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai berpotensi memicu terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran.


PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

Pemerintah menilai penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada umumnya berjalan dengan baik.


Penerapan PPDB Zonasi Banyak Terjadi Maladministrasi

Penerapan PPDB Zonasi Banyak Terjadi Maladministrasi

Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ditemukan sejumlah maladministrasi.


Gagal Bayar Utang Dikuatirkan Bisa Picu Krisis

Gagal Bayar Utang Dikuatirkan Bisa Picu Krisis

Sebagian ekonom mencemaskan besarnya utang BUMN yang bisa memicu terjadinyai krisis.


Calon Jamaah Haji Juga Dizonasi di Makkah

Calon Jamaah Haji Juga Dizonasi di Makkah

Kementerian Agama (Kemenag) membagi tujuh zonasi untuk calon jamaah haji Indonesia (CJHI) di Makkah.


Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Belum tuntas zonasi yang menuai protes, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali bermanuver.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!