Nasional
Share this on:

Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

  • Zonasi PPDB Picu Kegaduhan
  • Zonasi PPDB Picu Kegaduhan

Foto: jawa pos

JAKARTA - Hampir di setiap daerah, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) memicu kegaduhan. Penyebabnya adalah sistem zonasi yang membuat siswa tidak leluasa lagi memilih sekolah. Parlemen menyebutkan sistem zonasi yang digulirkan Kemendikbud dijalankan secara bertahap.

Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan Ferdiansyah menilai sistem zonasi wajar memicu kegaduhan. Khususnya terkait dengan kuota zonasi yang dipatok minimal 90 persen. "Begini ya, seharusnya implementasi sistem zonasi ini ada peta jalannya (roadmap, red). Dilakukan secara bertahap," jelasnya di komplek gedung DPR kemarin (17/6).

Dia mengatakan pada tahap awal Kemendikbud seharusnya cukup menyebutkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi, prestasi, dan lainnya. Sementara untuk angka atau persentasenya dibuat fleksibel dan diputuskan oleh pemerintah daerah masing-masing. Ferdiansyah menegaskan bahwa pendidikan itu adalah bagian dari otonomi daerah.

"Atau paling tidak dibuat rentang. Misalnya kuota zonasi dibuat rentang 70 sampai 90 persen. Tidak kaku seperti sekarang yang 90 persen," katanya. Dengan demikian masing-masing pemda bisa leluasa mengatur kuota disesuaikan dengan kondisi keragaman masyarakat setempat.

Selain itu dia menuturkan Kemendikbud seharusnya tidak langsung menetapkan kuota zonasi PPDB. Tetapi melakukan penyebaran atau pemerataan guru-guru yang berkualitas. Misalnya guru dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) tinggi disebar supaya tidak berkumpul di sekolah tertentu.

Dengan adanya penyebaran guru yang berkualitas tersebut, diharapkan kualitas sekolah menjadi seragam. Sehingga orang tua memiliki keyakinan bahwa sekolah di manapun sama saja kualitasnya. Termasuk dengan sarana dan parasana (sarpras), menurut Ferdiansyah juga harus disamaratakan dulu kualitasnya.

Namun yang terjadi saat ini tidak demikian. Ferdiansyah menyebutkan Kemendikbud secara kaku menetapkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi minimal 90 persen. Sisanya kuota siswa berprestasi dan non zonasi masing-masing lima persen.

Akibatnya banyak orang tua yang keberatan atau memprotes aturan PPDB berbasis zonasi itu. Menurut Ferdiansyah wajar jika ada orang tua ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Walaupun sekolah itu berada jauh dari tempat tinggalnya. Kondisi ini tidak terjadi jika kualitas sekolah disamaratakan terlebih dahulu, baru kemudian sistem zonasi diterapkan.

Jajaran Kemendikbud belum bisa dimintai komentar terkait masukan supaya PPDB zonasi dilakukan secara bertahap. Sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan bahwa zonasi tidak hanya untuk PPDB saja. Tetapi juga untuk segala aspek pendidikan.

Mulai dari identifikasi masalah, evaluasi kinerja, dan pelatihan guru serta rotasi guru. Dengan demikian PPDB berbasis zonasi ke depan juga digunakan untuk acuan dalam rotasi guru. Sehingga guru tidak hanya mengajar di satu sekolah sejak diterima jadi PNS sampai pensiun.

Kepala Biro Pembinaan Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menjelaskan sebaiknya orang tua tidak memanfaatkan segala macam celah agar anaknya diterima di sekolah favorit. Sebaliknya orang tua diharapkan bisa mengarahkan anaknya untuk memasuki sekolah terdekat dengan rumahnya.

"Dan selalu memberi motivasi dan semangat untuk berprestasi kepada anaknya," timpalnya.

Menurut Mansur kondisi kualitas sekolah saat ini memang beragam. Namun dengan adanya sistem zonasi ini, dua sampai tiga tahun mendatang kualitas sekolah bisa lebih merata. Untuk daerahnya sendiri, Mansur mengatakan pendaftaran PPDB baru dimulai pada 20 Juni mendatang.

Dengan zonasi sesuai dengan aturan Kemendikbud yakni 90 persen. Dari jumlah itu sebanyak 65 persen menggunakan sistem zonasi murni. Kemudian 25 persen sisanya untuk siswa dari keluarga prasejahtera.

Untuk kuota zonasi murni ada beberapa kriteria penilaian. Yakni menggunakan jarak terdekat dalam satu zona. "Patokannya jarak kantor kepala desa dengan sekolah," jelasnya. Kemudian menggunakan kriteria rata-rata nilai ujian nasional dan nilai ujian nasional sesuai dengan urutan mata pelajarannya. Kriteria terakhir adalah usia.

Jika dari seluruh kriteria itu ada sejumlah siswa yang memiliki penilaian sama, ditambah dengan urutan mendaftar. Dia mengatakan meskipun pendaftaran dibuka mulai 20 Juni depan, tetapi sudah ada sejumlah orang tua yang datang ke sekolah. Sekolah tetap menerima berkas yang dibawa orangtua.

Namun seluruh orangtua diminta untuk datang mendaftar sesuai jadwal dan dibantu melakukan pendaftaran secara online. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Calon Jamaah Haji Juga Dizonasi di Makkah

Calon Jamaah Haji Juga Dizonasi di Makkah

Kementerian Agama (Kemenag) membagi tujuh zonasi untuk calon jamaah haji Indonesia (CJHI) di Makkah.


Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Giliran Pelajaran PPKn Dirombak

Belum tuntas zonasi yang menuai protes, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali bermanuver.


Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Kebijakan Kemendikbud terkait PPDB dengan sistem zonasi menuai keluhan dari banyak pemerintah daerah.


Sistem PPDB Zonasi Ribet, Kemendikbud Tunggu Perpres

Sistem PPDB Zonasi Ribet, Kemendikbud Tunggu Perpres

Rumitnya pengaturan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerah.


PPDB Sistem Zonasi Belum Mampu Ciptakan Keadilan

PPDB Sistem Zonasi Belum Mampu Ciptakan Keadilan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dinilai tak mampu menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.


KPAI Terima 19 Aduan PPDB

KPAI Terima 19 Aduan PPDB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima beragam keluhan orang tua siswa terkait pelaksanaan PPDB.


PPDB DKI Jakarta Tak Ikuti Aturan Mendikbud

PPDB DKI Jakarta Tak Ikuti Aturan Mendikbud

Ombudsman mengatakan Pemprov DKI menentukan kuota zonasi lebih kecil dari ketentuan.


Sistem Zonasi Diberlakukan untuk Guru

Sistem Zonasi Diberlakukan untuk Guru

Selain PPDB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menerapkan sistem zonasi dalam pendistribusian guru.


Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Muhadjir Effendy menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.


Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kemendikbud mengubah kuota jalur prestasi dari 5 persen dari daya tampung sekolah, menjadi 15 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!