Nasional
Share this on:

Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

  • Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan
  • Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Gubernur Jambi Zumi Zola (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

JAKARTA - Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli pasang badan menghadapi proses hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan artis itu pun siap siap mengklarifikasi barang hasil penggeledahan yang diamankan penyidik KPK dari rumah dinas dan rumah pribadi Zola di Jambi.

Kuasa hukum Zola, M. Farizi mengatakan penyitaan sejumlah barang bukti di kediaman kliennya merupakan bagian dari penyidikan tersangka Arfan, Plt Kadis PUPR Jambi. Hal itu diketahui dari surat perintah penyidikan (sprindik) nomor SPRIN.DIK/14/DIK.00/01/2018. "Kebetulan Zumi Zola sedang berada di Jakarta (waktu penggeledahan, Red)," ujarnya, kemarin.

Terkait dengan dugaan gratifikasi yang disangkakan KPK terhadap kliennya, Farizi mengatakan siap mengklarifikasi. Pihaknya pun meminta publik dan pihak lain untuk tidak menghakimi Zola sebelum ada putusan pengadilan.

"Klien kami berharap agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan penghakiman melalui berbagai pernyataan di media," ungkapnya.

Farizi juga menjelaskan, terkait dengan dugaan duit gratifikasi Zola yang didistribusikan ke anggota DPRD Jambi, itu berawal dari upaya pemaksaan "uang ketok" oleh oknum legislatif.

Pemaksaan itu dibarengi dengan ancaman dewan tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD Jambi 2018. "Terkait permintaan itu, Zumi Zola besama pejabat-pejabat pemerintah daerah disepakati untuk ditolak," imbuh dia.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan Zola sebagai tersangka segera dilakukan. Hanya, dia tidak bisa memberikan kepastian kapan pemanggilan itu dilakukan.

Sebab, pemanggilan tersangka merupakan kebutuhan penyidikan. "Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut," tuturnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dua Dokter Diperiksa KPK
Dua Dokter Diperiksa KPK

Berita Sejenis

Anak Buah Zumi Zola Beber Sejumlah Setoran

Anak Buah Zumi Zola Beber Sejumlah Setoran

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan para saksi yang menguatkan dakwaan perkara Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, KPK terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.


Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Setelah dua bulan lebih menyandang status tersangka gratifikasi, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli akhirnya ditahan oleh KPK.


Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

Netralitas KPK terhadap Zumi Zola Disoal

Netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan.


Sudah Tersangka, Zumi Zola Masih Gubernur

Sudah Tersangka, Zumi Zola Masih Gubernur

Walaupun menyandang status tersangka dugaan penerimaan gratifikasi, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli masih tetap melakukan tugasnya sebagai kepala daerah.


KPK Segera Tahan Zumi Zola

KPK Segera Tahan Zumi Zola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka perkara dugaan gratifikasi dan suap.


Rumorsnya Zumi Zola Sudah Jadi Tersangka Suap

Rumorsnya Zumi Zola Sudah Jadi Tersangka Suap

“Nyanyian” tiga anak buah Gubernur Jambi Zumi Zola, yakni Erwan Malik, Arfan, dan Saipuddin akhirnya berbuntut.


Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Dewan Pimpinan MUI masih menyesalkan putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 berkaitan dengan pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!