Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

ASN Dilarang Kampanye dan Berpolitik

  • ASN Dilarang Kampanye dan Berpolitik
  • ASN Dilarang Kampanye dan Berpolitik

ATURAN - Ketua Bawaslu dan narasumber dari UPS saat menggelar rakor pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu 2019 baru baru ini. (syamsul falak/radar tegal)

TEGAL - Jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti ikut kampanye terancam dipecat. Bahkan, mengacu UU 5/2014 tentang ASN, UU 10/2016, PP 53/2010, PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS mengatur netralitas ASN dan pelanggarannya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal Irkar Yuswan Apendi mengungkapkan, larangan ASN untuk tidak terlibat politik praktis secara langsung sudah diatur secara detail dalam semua regulasi dan ketentuan. Sebab, netralitas ASN juga menjadi konsekuensi yang harus dipertahankan tanpa toleransi meski memiliki hak untuk menentukan dukungan dalam pemilu secara langsung.

"Penegasan netralitas ASN, diatur dalam perundang-undangan serta dilarang memihak dalam menjalankan tugas dan sanksi pemecatan bisa dijatuhkan jika terbukti melanggar," jelasnya.

Terkait tahapan pelanggaran ASN, lanjut Irkar, akan diproses sesuai ketentuan dengan pemeriksaan, pembuktian hingga menghadirkan saksi untuk penjatuhan sanksi disiplin. Di antaranya, teguran lisan dan tertulis untuk sanksi disiplin rendah atau berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk kategori sedang.

Selain itu, penurunan pangkat sampai pemberhentian dengan hormat sebagai ASN masuk kategori sanksi disiplin berat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tegal Akbar Kusharyanto menambahkan, digencarkannya edukasi dan pemahaman tentang netralitas ASN dalam gelaran pileg dan pilpres menjadi bentuk pengawasan. Bahkan, pihaknya juga membangun sinergitas dengan semua stake holder dalam melakukan pengawasan dugaan pelanggaran kampanye untuk rangkaian Pilleg dan pilpres.

Termasuk, ASN yang mendampingi suami atau istrinya berkampanye wajib cuti di luar tanggungan negara. "Berbagai indikasi pelanggaran, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, maupun pemberian barang yang melibatkan ASN juga harus diusut tuntas," tegasnya. (syf/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kuota Elpiji Bersubsidi Tak Berubah

Kuota Elpiji Bersubsidi Tak Berubah

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal menyatakan tidak mengajukan penambahan kuota elpiji bersubsidi 3 kg jelang Ramadan tahun ini.


Hari Terakhir Menjabat, Wali Kota Tegal Dilepas Haru ASN

Hari Terakhir Menjabat, Wali Kota Tegal Dilepas Haru ASN

Suasana haru mengiringi hari-hari terakhir Nursholeh menjabat sebagai Wali Kota Tegal.


Pelaku Usaha Dilatih Gunakan Aplikasi UMKM Android

Pelaku Usaha Dilatih Gunakan Aplikasi UMKM Android

Pelaku usaha kecil dan mikro di wilayah Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, dilatih menggunakan aplikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) android.


Pimpin Apel Terakhir, Wali Kota Minta Tetap Jalin Silaturahmi

Pimpin Apel Terakhir, Wali Kota Minta Tetap Jalin Silaturahmi

Apel dengan jajaran ASN di Halaman Pendapa Ki Gede Sebayu, Rabu (20/3) kematin, menjadi apel terakhir HM Nursholeh sebagai Wali Kota Tegal.


Hari Ini, Koalisi Kependudukan Kota Tegal Dilantik

Hari Ini, Koalisi Kependudukan Kota Tegal Dilantik

Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan atau Koalisi Kependudukan Kota Tegal, Kamis (21/3) hari ini,


Soal Penyertifikatan, Wali Kota Beri Lampu Hijau

Soal Penyertifikatan, Wali Kota Beri Lampu Hijau

Pemkot Tegal memberikan lampu hijau terhadap permohonan warga RWX dan XI Kelurahan Mintaragen terkait permohonan pengalihan hak atas tanah.


Syarat Belum Lengkap, Honor PTK di Tegal Molor Tiga Bulan

Syarat Belum Lengkap, Honor PTK di Tegal Molor Tiga Bulan

Ratusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berstatus honorer nonkategori dua di Kota Tegal resah, karena belum cairnya honor tiga bulan mengajar sejak awal 2019.



Jelang Coblosan, Banyak Caleg Minta Data Warga ke RT dan RW

Jelang Coblosan, Banyak Caleg Minta Data Warga ke RT dan RW

Sejumlah calon legislatif (caleg) i Kota Tegal ddiketahui meminta data kependudukan kepada para ketua RT dan RW.


36 Proposal Inovasi Dinilai Juri Lomba Kreanova

36 Proposal Inovasi Dinilai Juri Lomba Kreanova

Puluhan proposal inovasi yang didaftarkan dalam lomba Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) mulai dinilai dewan juri, Selasa (12/3).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!