Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Bertemu Menteri Susi, Kang Nur Ingin Menteri Dialog dengan Nelayan

  • Bertemu Menteri Susi, Kang Nur Ingin Menteri Dialog dengan Nelayan
  • Bertemu Menteri Susi, Kang Nur Ingin Menteri Dialog dengan Nelayan
  • Bertemu Menteri Susi, Kang Nur Ingin Menteri Dialog dengan Nelayan
  • Bertemu Menteri Susi, Kang Nur Ingin Menteri Dialog dengan Nelayan

TEGAL - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tegal HM. Nursholeh menginginkan kehadirian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Kota Tegal dapat membuka jalur dialog dengan para nelayan terkait larangan penggunaan cantrang sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keluatan dan Perikanan No.2 Tahun 2015.

Itu diungkapkan Plt. Walikota Tegal saat membuka Pentas Wayang Kulit Ki Enthus Susmono yang dihadiri Menteri KKP dan Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solichien di Area Jalingkut Kota Tegal, Senin (13/11) malam.

Plt. Wali Kota Tegal mengatakan kedatangan Menteri Susi Pujiastuti sangat diharapkan karena sebagian masyarakat Kota Tegal khususnya para nelayan sudah cukup lama ingin bertemu dengan Menteri Susi terkait dengan penjelasan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap trawl dan seine net, yang didalamnya termasuk cantrang.

“Kedatangan Ibu Menteri ini seperti membuka peluang dibangunnya dialog dengan para nelayan, mengingat secara data produksi perikanan tangkap Kota Tegal saat ini masih menempati ranking tertinggi se-Jawa Tengah yakni mencapai 25 juta ton, dengan nilai produksi mencapai Rp273 miliar,” ucapnya.

Di hadapan ratusan nelayan Kota Tegal, Menteri Kelautan dan Perikanan Kelautan Susi Pujiastuti mengatakan dia masih prihatin dengan nelayan pantura (pantai utara) termasuk Kota Tegal yang sampai sekarang meributkan soal larangan cantrang. Padahal menurutnya laut Indonesia sekarang ini sudah mulai pulih, bahkan di beberapa daerah nelayan bahkan mampu mendapatkan berton-ton ikan dalam sekali tarik, karena sudah tidak ada lagi illegal fishing serta mulai beralihnya nelayan memakai alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Saya hanya melarang untuk alat tangkap yang tidak sesuai aturan saja, ini supaya para nelayan tidak dapat hanya dapat ikan yang murah saja. Karena daerah lain sudah banyak nelayan yang mendapatkan ikan yang harganya lebih mahal,” ungkapnya. “Tangkaplah yang besar yang untungnya besar. Jangan tangkap yang kecil yang harganya murah.”

Menurut Susi, apa yang dilakukannya bukan pelarangan, namun pengaturan untuk kesejahteraan semua nelayan. “Sekarang saatnya beralih demi kesejahteraan. Tolong berpikir panjang, jangan mudah terprovokasi. Saya mohon kesadaran bapak ibu nelayan sendiri,” pinta Susi.

Selain itu Susi juga meminta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah seharusnya “hidup” seperti dahulu. Susi meminta semua kapal harus menjual ikan di TPI. Selain untuk kemenangan nelayan harga ikan juga tidak akan jatuh karena ikan harus lelang dan KUD juga dapat berperan menyimbangkan harga.

Terkait ilegal fishing oleh kapal asing yang merajalela sempat stok ikan Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena itu Susi meminta nelayan agar nelayan melaporkan jika masih melihat kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia.

“Asing boleh bangun pabrik untuk proses, tapi menangkap dan menjual ikan hanya boleh untuk orang Indonesia,” tegasnya. (muj/zul)

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!