Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset

  • Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset
  • Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset

RAKOR - Plt Sekda Pemkot Tegal (tengah) didampingi Inspektur Inspektorat dan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) saat menggelar rakor di Adipura, kemarin. (syamsul falak/radar tegal)

TEGAL - Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tegal dinilai belum tertib dalam penataan dan pengelolaan aset. Temuan tersebut menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan sampling terkait inventarisasi dan pelaporan aset milik daerah tahun 2016. Ini terungkap dalam Rakor dan pengarahan aset milik daerah yang dihadiri seluruh Kepala OPD, instansi pemerintah, hingga tingkat kelurahan di ruang Adipura, Selasa (9/1) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Yuswo Waluyo menyampaikan, digelarnya rakor dan pengarahan aset milik daerah bertujuan untuk menggugah kesadaran sekaligus memberikan edukasi kepada pejabat struktural. Khususnya, dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang menjadi tanggung jawab bersama terkait teknis penyimpanan hingga dokumentasi arsip aset daerah.

"Dari sampling temuan BPK, meliputi temuan tidak jelas status dan pemanfaatan serta penatausahaan aset daerah," ungkapnya.

Inspektur Inspektorat Praptomo mengatakan, terkait pengelolaan aset daerah pihaknya juga terus mengimbau kepada semua pejabat struktural untuk melakukan penataan, inventarisasi, serta verifikasi aset secara bertahap.

Menurutnya, pengelolaan aset secara internal tersebut berfungsi untuk lebih mengoptimalkan pendataan aset milik daerah melalui laporan dan pemanfaatan aset sesuai peruntukan. "Kewajiban penataan dan pengelolaan aset berlaku bagi semua tingkatan pejabat mulai dari kelurahan hingga OPD di lingkungan Pemkot Tegal," terangnya.

Praptomo menambahkan, melalui edukasi penataan dan pengelolaan aset milik daerah tersebut diharapkan bisa mewujudkan capaian hasil pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, saat ini predikat yang diraih Pemkot Tegal masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena masih terganjal belum tertibnya penataan administrasi aset daerah. (syf/ela/zul)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Lurah Tak Boleh Tolak Warga yang Belum Lunasi PBB

Lurah Tak Boleh Tolak Warga yang Belum Lunasi PBB

Pemerintahan di tingkat kelurahan dilarang menolak pelayanan terhadap warganya.


Kang Nur: Proyek Molor Diputus Kontrak Saja

Kang Nur: Proyek Molor Diputus Kontrak Saja

Plt Wali Kota Tegal Nursholeh memerintahkan segera memutus kontrak pekerjaan fisik yang sudah melewati tahun anggaran, namun belum selesai pekerjaannya.


Sidak Pegawai, Kang Nur Ingatkan PNS Tak Boleh Berpolitik

Sidak Pegawai, Kang Nur Ingatkan PNS Tak Boleh Berpolitik

Memasuki hari pertama masuk kerja di 2018, Plt. Wali Kota Tegal Nursholeh melakukan sidak disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Sudah Diperpanjang, Rekanan Terancam Diblacklist

Sudah Diperpanjang, Rekanan Terancam Diblacklist

Pembangunan tempat pembuangan akhir sementara di Jalan Mataram yang diperpanjang selama 50 hari sejak 9 November lalu, belum menampakkan hasil signifikan.


Pengelolaan Aset Daerah Masih Jadi Catatan LHP BPK RI

Pengelolaan Aset Daerah Masih Jadi Catatan LHP BPK RI

DPRD Kota Tegal menyatakan siap untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia


Kegiatan di 83 OPD Pemkot Tegal Dideadline

Kegiatan di 83 OPD Pemkot Tegal Dideadline

Pemkot Tegal melalui Bagian Ekonomi Pembagunan mengingatkan 83 OPD mengenai deadline kegiatan fisik maupun non fisik yang harus diselesaikan Desember ini.


Selesaikan Sengketa Tanah Warga dan PT KAI, Pemkot Tegal Siapkan Tim

Selesaikan Sengketa Tanah Warga dan PT KAI, Pemkot Tegal Siapkan Tim

Persoalan sengketa tanah antara warga di wilayah RT 7 dan RT 8 RW 3 Kelurahan Panggung, dengan PT.KAI hingga saat ini belum menemui titik temu.


Per Tahun, OPD Ditarget Satu Inovasi Pelayanan Publik

Per Tahun, OPD Ditarget Satu Inovasi Pelayanan Publik

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkota Tegal ditarget untuk menelurkan inovasi, utamanya di bidang pelayanan publik.


Wali Kota Pertimbangkan Angkat Direktur PDAM Definitif

Wali Kota Pertimbangkan Angkat Direktur PDAM Definitif

Belum adanya pejabat direktur definitif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengundang berbagai pertanyaan terutama dari fraksi Partai Golkar.


Dituding Amburadul, Anggota Banggar DPRD Belum Pahami SPI

Dituding Amburadul, Anggota Banggar DPRD Belum Pahami SPI

Pemkot Tegal melalui Kepala Badan Keuangan Daerah membantah pernyataan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tegal Sisdiono Ahmad di sebuah media cetak.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!