Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset

  • Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset
  • Delapan OPD Belum Tertib Kelola Aset

RAKOR - Plt Sekda Pemkot Tegal (tengah) didampingi Inspektur Inspektorat dan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) saat menggelar rakor di Adipura, kemarin. (syamsul falak/radar tegal)

TEGAL - Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tegal dinilai belum tertib dalam penataan dan pengelolaan aset. Temuan tersebut menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan sampling terkait inventarisasi dan pelaporan aset milik daerah tahun 2016. Ini terungkap dalam Rakor dan pengarahan aset milik daerah yang dihadiri seluruh Kepala OPD, instansi pemerintah, hingga tingkat kelurahan di ruang Adipura, Selasa (9/1) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Yuswo Waluyo menyampaikan, digelarnya rakor dan pengarahan aset milik daerah bertujuan untuk menggugah kesadaran sekaligus memberikan edukasi kepada pejabat struktural. Khususnya, dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang menjadi tanggung jawab bersama terkait teknis penyimpanan hingga dokumentasi arsip aset daerah.

"Dari sampling temuan BPK, meliputi temuan tidak jelas status dan pemanfaatan serta penatausahaan aset daerah," ungkapnya.

Inspektur Inspektorat Praptomo mengatakan, terkait pengelolaan aset daerah pihaknya juga terus mengimbau kepada semua pejabat struktural untuk melakukan penataan, inventarisasi, serta verifikasi aset secara bertahap.

Menurutnya, pengelolaan aset secara internal tersebut berfungsi untuk lebih mengoptimalkan pendataan aset milik daerah melalui laporan dan pemanfaatan aset sesuai peruntukan. "Kewajiban penataan dan pengelolaan aset berlaku bagi semua tingkatan pejabat mulai dari kelurahan hingga OPD di lingkungan Pemkot Tegal," terangnya.

Praptomo menambahkan, melalui edukasi penataan dan pengelolaan aset milik daerah tersebut diharapkan bisa mewujudkan capaian hasil pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, saat ini predikat yang diraih Pemkot Tegal masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena masih terganjal belum tertibnya penataan administrasi aset daerah. (syf/ela/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Syarat Belum Lengkap, Honor PTK di Tegal Molor Tiga Bulan

Syarat Belum Lengkap, Honor PTK di Tegal Molor Tiga Bulan

Ratusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berstatus honorer nonkategori dua di Kota Tegal resah, karena belum cairnya honor tiga bulan mengajar sejak awal 2019.


51 Rumah Belum Memiliki Jamban

51 Rumah Belum Memiliki Jamban

51 rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal belum memiliki jamban.


Sering Buat Krodit, Pelanggar KTL Ditertibkan

Sering Buat Krodit, Pelanggar KTL Ditertibkan

Dinas Perhubungan Kota Tegal menyatakan segera menggelar penertiban parkir kendaraan di sepanjang zona Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).


Kelola Sampah, Pemkot Tegal Gandeng STT PLN

Kelola Sampah, Pemkot Tegal Gandeng STT PLN

Untuk mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Tegal menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik (STT) PLN untuk pengelolaan sampah.


Delapan Sengketa Lingkungan Dituntaskan

Delapan Sengketa Lingkungan Dituntaskan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal mencatat, delapan pengaduan sengketa lingkungan hidup sudah tertangani dan dituntaskan sepanjang 2017 hingga akhir 2018.


Sudah Bayar Ganti Rugi kok Baru 25 Sertifikat yang Diserahkan?

Sudah Bayar Ganti Rugi kok Baru 25 Sertifikat yang Diserahkan?

Meski telah menerima ganti rugi, namun hingga saat ini investor belum menyerahkan sejumlah sertifikat kios di Pasar Pagi Tegal.


Perajin Logam Butuh Solusi Pendampingan

Perajin Logam Butuh Solusi Pendampingan

Belum terealisasinya program pendampingan dari Pemerintah Kota Tegal, membuat sejumlah perajin logam mendesak adanya solusi untuk mempertahankan usaha tersebut.


Masih Bersertifikat Pemkab Tegal, Kondisi Pasar Muaraanyar Memprihatinkan

Masih Bersertifikat Pemkab Tegal, Kondisi Pasar Muaraanyar Memprihatinkan

Revitalisasi pasar tradisional belum sepenuhnya bisa dilakukan.


Tata Tertib DPRD Akan Direvisi

Tata Tertib DPRD Akan Direvisi

Tata tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal akan segera direvisi.


Dinkes Bentuk Pos UKK di Delapan Kelurahan

Dinkes Bentuk Pos UKK di Delapan Kelurahan

Dinas Kesehatan (Dinkes) berencana akan membentuk Pos Unit Keselamatan Kerja (UKK) di delapan kelurahan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!