Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Disnakerin Wajib Pantau UMK

  • Disnakerin Wajib Pantau UMK
  • Disnakerin Wajib Pantau UMK

PROYEK - Seorang pekerja tengah menyelesaikan pembangunan proyek perumahan. (syamsul falak/radar tegal)

TEGAL - Komisi II DPRD Kota Tegal meminta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) secara berkala melakukan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tegal 2018. Tujuannya, sebagai bentuk perlindungan hak pekerja sekaligus pengawasan berkala terhadap semua perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK.

"Jika ditemukan ada perusahaan yang tidak membayar sesuai ketentuan, harus diberi sanksi sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," ungkap Anggota Komisi II DPRD Untung Purwadi, kemarin.

Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan seluruh perusahaan harus mematuhi dan menaati UMK yang sudah ditetapkan.

Sehingga, pengawasan dan pembinaan harus dilakukan Pemerintah Daerah oleh instansi terkait (Disnakerin-red). Yakni, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Sebab, kenaikan UMK harus didukung karena dapat menyejahterakan kaum pekerja yang nantinya akan bermuara kepada pengentasan kemiskinan.

”Pemberlakuan UMK pada 2018, naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta yang harus dikawal realisasinya," terangnya.

Seperti diketahui, formulasi pengajuan UMK yang disetujui Plt Wali Kota Tegal sudah disesuaikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi terkini. Bahkan, acuan dasar yang digunakan dalam pembahasan dan evaluasi UMK meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) meliputi makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, kesehatan dan estetika, serta aneka kebutuhan hidup lainnya.

"Mekanismenya jelas, jika ada perusahaan yang merasa keberatan, bisa mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK secara resmi ke Disnakerin,” tegasnya. (syf/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Inovasi Disnakerin Diapresiasi Wali Kota

Inovasi Disnakerin Diapresiasi Wali Kota

Salah satu inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) adalah Hang Tuah Fair.


Pembayaran THR di Kota Tegal Lancar

Pembayaran THR di Kota Tegal Lancar

Disnakerin Kota Tegal melaporkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk pekerja di Kota Tegal berjalan lancar.


Transaksi HTF Tembus Rp114 Juta

Transaksi HTF Tembus Rp114 Juta

Disnakerin Kota Tegal melaporkan total transaksi Hang Tuah Fair (HTF) 2018 mencapai Rp114 juta.


THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran

THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran

Disnakerin Kota Tegal menegaskan, pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya (THR) Keagamaan kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Keagamaan.


Pekerja di Kota Tegal Desak Pemerataan UMK

Pekerja di Kota Tegal Desak Pemerataan UMK

KSPSI Kota Tegal mendesak pemberian upah minimum kerja (UMK) Rp1,6 juta diterapkan secara merata di seluruh perusahaan.


Pengusaha Wajib Sejahterakan Pekerja

Pengusaha Wajib Sejahterakan Pekerja

Pjs Wali Kota Tegal Achmad Rofai menegaskan, kendati sudah ada standarisasi, pengusaha wajib melindungi dan menyejahterakan pekerja di perusahaannya.


18 Kasus Perselisihan Diselesaikan

18 Kasus Perselisihan Diselesaikan

Sepanjang 2017 lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal menyelesaikan 18 kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan.


Kota Tegal Serius Bidik Adipura

Kota Tegal Serius Bidik Adipura

Pemkot Tegal membidik Piala Adipura. Untuk itu, Pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya meningkatkan penanganan setiap titik pantau.


PAUD Wajib Terakreditasi

PAUD Wajib Terakreditasi

Seluruh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus terakreditasi pada 2020.


Pemilih Wajib Terekam Data KTP-el

Pemilih Wajib Terekam Data KTP-el

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal menegaskan syarat wajib bagi warga yang akan menggunakan hak pilihnya harus sudah melakukan perekaman data KT



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!