Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Ketahuan Berpolitik, ASN Terancam Dipecat

  • Ketahuan Berpolitik, ASN Terancam Dipecat
  • Ketahuan Berpolitik, ASN Terancam Dipecat

Ilustrasi.

TEGAL - Menghadapi pemilu presiden dan pemilu legislatif 17 April mendatang, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Tegal Praptomo Wr menegaskan semua aparatur sipil negera (ASN) di Pemkot Tegal dilarang berpolitik. Sebab, jika tidak mengindahkan larangan tersebut sanksi pemecatan yang diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN, UU 10/2016, PP 53/2010, dan PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS mengatur netralitas ASN dan sanksi pelanggarannya.

Pj Sekda mengungkapkan meski memiliki hak pilih dalam pemilu mendatang pihaknya terus mengimbau agar semua ASN tidak terpancing untuk menonjolkan dukungannya. Bahkan, penjatuhan sanksi netralitas ASN diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN yang terbukti melakukan pelanggaran (ikut kampanye dan berpolitik, Red) bisa terjerat sanksi tegas.

Di antaranya, dalam Pasal 2 huruf f, Pasal 4 huruf d, pasal 5 ayat 2, pasal 87 ayat 4 huruf c, Pasal 119 dan 123 ayat 3. Selain itu, PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 6 huruf h, Pasal 11 huruf c, Pasal 15 ayat 1, Pasal 16. Peraturan Pemerintah 53/2010 tentang Disiplin PNS dalam Pasal 4 angka 12, 13, 14, 15, Pasal 12 angka 8, 9, Pasal 13 angka 13. Semuanya, sudah menjabarkan bentuk pelanggaran dan sanksi yang diterima.

"Sanksi bagi ASN berpolitik maupun kampanye, mulai dari teguran ringan, sedang, hingga berat dan berujung pemecatan sesuai pelanggaran yang dilakukan," jelasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Irkar Yuswan Apendi yang mengimbau semua ASN untuk menahan diri. Termasuk, dalam menyampaikan pandangan politiknya secara langsung maupun terbuka kepada publik baik lewat lisan maupun media sosial.

Sebab, menurutnya, dengan regulasi dan penegasan bahwa ASN harus netral tidak bisa dikaitkan dengan pandangan politik karena predikat ASN maupun PNS bersifat melekat pada pribadi. "Penegasan netralitas ASN, diatur dalam perundang-undangan serta dilarang memihak dalam menjalankan tugas atau sanksi pemecatan bisa dijatuhkan jika terbukti melanggar," terangnya.

Terkait tahapan pelanggaran ASN, lanjut Irkar, akan diproses sesuai ketentuan dengan pemeriksaan, pembuktian hingga menghadirkan saksi untuk penjatuhan sanksi disiplin. Di antaranya, teguran lisan dan tertulis untuk sanksi disiplin rendah atau berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk kategori sedang.

“Selain itu, penurunan pangkat sampai pemberhentian dengan hormat sebagai ASN masuk kategori sanksi disiplin berat,” tngkapnya lago.

Ketua Bawaslu Kota Tegal Akbar Kusharyanto menambahkan, digencarkannya edukasi dan pemahaman tentang netralitas ASN dalam gelaran pileg dan pilpres menjadi bentuk pengawasan. Bahkan, pihaknya juga membangun sinergitas dengan semua stake holder dalam melakukan pengawasan dugaan pelanggaran kampanye untuk rangkaian pilleg dan pilpres. Termasuk, ASN yang mendampingi suami atau istrinya berkampanye wajib cuti di luar tanggungan negara.

"Berbagai indikasi pelanggaran, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, maupun pemberian barang yang melibatkan ASN juga harus diusut tuntas," pungkasnya. (syf/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Zakat, Infak, Sodakoh di Tegal Ditarget Rp3 Miliar

Zakat, Infak, Sodakoh di Tegal Ditarget Rp3 Miliar

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tegal, terus mengoptimalkan potensi penghimpunan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)


Begini Keseruan Pejabat di Tegal Adu Gobak Sodor dan Bakyak

Begini Keseruan Pejabat di Tegal Adu Gobak Sodor dan Bakyak

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) beradu ketangkasan berbagai kategori lomba permainan tradisional, yang digelar untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke


Realisasi Visi Misi Wali Kota Terancam Molor

Realisasi Visi Misi Wali Kota Terancam Molor

Visi dan misi Wali Kota Tegal terancam baru bisa terealisasi mulai 2021.


Wali Kota Tegal Minta Kepala Dinas Kurangi Dinas Luar

Wali Kota Tegal Minta Kepala Dinas Kurangi Dinas Luar

Saat apel pertamanya di hadapan ribuan aparatur sipil negara (ASN) Kota Tegal, Senin (25/3), Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengajak ASN bekerja cepat dan t


Hari Terakhir Menjabat, Wali Kota Tegal Dilepas Haru ASN

Hari Terakhir Menjabat, Wali Kota Tegal Dilepas Haru ASN

Suasana haru mengiringi hari-hari terakhir Nursholeh menjabat sebagai Wali Kota Tegal.


Pimpin Apel Terakhir, Wali Kota Minta Tetap Jalin Silaturahmi

Pimpin Apel Terakhir, Wali Kota Minta Tetap Jalin Silaturahmi

Apel dengan jajaran ASN di Halaman Pendapa Ki Gede Sebayu, Rabu (20/3) kematin, menjadi apel terakhir HM Nursholeh sebagai Wali Kota Tegal.



ASN Dilarang Kampanye dan Berpolitik

ASN Dilarang Kampanye dan Berpolitik

Jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti ikut kampanye terancam dipecat.


ASN Pemkot Tegal Usul Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kantor Setda

ASN Pemkot Tegal Usul Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kantor Setda

ASN yang memiliki anak balita di Pemkot Tegal mengusulkan tempat penitipan atau pengasuhan bagi anak mereka di dekat tempatnya bekerja.


Tak Sehat, 18 Koperasi Terancam Dibubarkan

Tak Sehat, 18 Koperasi Terancam Dibubarkan

Dinkop UKM Perdagangan Kota Tegal mencatat, sedikitnya 18 unit koperasi yang ada di Kota Bahari terancam dibubarkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!