Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Kota Tegal Kekurangan Personel Satpol PP

  • Kota Tegal Kekurangan Personel Satpol PP
  • Kota Tegal Kekurangan Personel Satpol PP

PAPARAN – Satpol PP memberikan paparan saat Rapat Pansus X di Gedung Parlemen, Senin (3/9) lalu. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal, masih mengalami kekurangan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Heri Kurniawan saat Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Gedung Parlemen, Senin (3/9) lalu.

Raperda tersebut dibahas Panitia Khusus X yang diketuai Sutari. “Kekurangan ini menjadi salah satu kendala Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” kata Heri.

Heri mengatakan, di Tahun Anggaran 2017, jumlah personel Satpol PP sebanyak 109. Itu pun, termasuk tenaga administrasi dan tenaga pemadam kebakaran.

Padahal, berdasarkan skoring yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Jumlah Satpol PP, kebutuhan personel Satpol PP antara 150 sampai 250, di luar tenaga administrasi dan tenaga pemadam kebakaran. Sedangkan, untuk pengangkatan personel, terbentur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

“Sesuai peraturan tersebut, yang bisa diangkat menjadi personel Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan,” jelas Heri.

Namun demikian, Heri menegaskan, dalam menjalankan tupoksi, pihaknya berupaya memaksimalkan personel yang ada. Selain itu, mengoptimalkan peran Kader Siaga Trantib yang ada di setiap kelurahan.

Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada. Satpol PP berwenang menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Satpol PP juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda atau Perkada, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda atau Perkada. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belajar soal Retribusi Pasar, DPRD Purwakarta Sambangi Pemkot Tegal

Belajar soal Retribusi Pasar, DPRD Purwakarta Sambangi Pemkot Tegal

Sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta mendatangi Pemkot Tegal, Kamis (11/10) siang.


40 Pejabat Fungsional Tertentu di Kota Tegal Dilantik

40 Pejabat Fungsional Tertentu di Kota Tegal Dilantik

Sejumlah Pagawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dilantik menjadi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Selasa (9/10) siang.


Musim Hujan di Kota Tegal Diprediksi Mulai November

Musim Hujan di Kota Tegal Diprediksi Mulai November

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Tegal memperkirakan musim hujan di Kota Tegal akan mulai terjadi pada akhir November mendatang.


Sembilan Pedagang Diperingatkan

Sembilan Pedagang Diperingatkan

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal menyatakan, kembali melayangkan surat peringatan dan teguran kepada sembilan pedagang penyewa kios di Blok A Pasar


Buku Olih-Olihe Wong Sabar Diluncurkan

Buku Olih-Olihe Wong Sabar Diluncurkan

Karya komunitas sastrawan Tegalan patut diapresiasi, karena berhasil mengemas kumpulan cerita dan pengalaman pribadi Wali Kota Tegal Nursholeh.


Pemkot Tegal Buka Penggalangan Dana untuk Palu

Pemkot Tegal Buka Penggalangan Dana untuk Palu

Sebagai wujud kepedulian bersama, ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal mengadakan penggalangan bantuan untuk korban bencana alam di Palu dan Donggala.


Tunggakan Sewa 25 Kios Pasar Pagi Lunas

Tunggakan Sewa 25 Kios Pasar Pagi Lunas

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal menyatakan, tunggakan sewa dari 25 kios di Blok B dan C dipastikan sudah lunas sejak pertengahan September lalu.


Pemberlakuan E-Kelurahan Dikebut

Pemberlakuan E-Kelurahan Dikebut

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, terus menggencarkan bimbingan teknis kepada semua lurah dan personel kelurahan terkait pemberlakuan e-kelurahan.


Juru Parkir Ndablek Disemprit

Juru Parkir Ndablek Disemprit

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tegal kembali menertibkan sejumlah kantong parkir liar dengan memberikan teguran kepada juru parkirnya.


Pesurungan Lor Mulai Terapkan E-Kelurahan

Pesurungan Lor Mulai Terapkan E-Kelurahan

E-Kelurahan sudah mulai diterapkan di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal, Senin (1/10).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!