Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

PAUD Wajib Terakreditasi

  • PAUD Wajib Terakreditasi
  • PAUD Wajib Terakreditasi

SOSIALISASI – Disdikbud mengadakan Sosialisasi Pengelolaan PAUD dan PNF di Gedung Eks Samsat, Kamis (8/3) dan Jumat (9/3). (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Seluruh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus terakreditasi pada 2020. Hal tersebut ditegaskan kembali Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nuril Syamsiah Budi Hastuti usai Sosialisasi Pengelolaan Lembaga PAUD dan PNF di Gedung Eks Samsat, Kamis (8/3) dan Jumat (9/3).

Nuril menjelaskan, lembaga PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Alquran (TPA), dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS). Akreditasi lembaga PAUD menjadi sebuah keharusan agar seluruhnya memenuhi Standar PAUD yang berisi kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan lembaga PAUD.

Hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Berdasarkan data terakhir Disdikbud, ratusan lembaga PAUD di Kota Tegal diketahui belum diakreditasi. Beberapa, ada yang akreditasinya kadaluwarsa dan belum diperbarui.

“Saat ini, persiapan akreditasi memasuki tahap pengumpulan dokumen,” kata Nuril.

Nuril mengemukakan, akreditasi PAUD sebenarnya sudah digaungkan sejak 2014. Disdikdud menargetkan setiap tahun 60 lembaga PAUD di Kota Bahari bisa terakreditasi. “Kami optimistis pada 2020 seluruh lembaga PAUD di Kota Tegal bisa terakreditasi,” ungkap Nuril.

Sosialisasi ini diikuti 200 pengelola lembaga PAUD dan 75 pengelola lembaga PNF, dengan tujuan meningkatkan mutu kedua lembaga tersebut. Serta menyampaikan sejumlah informasi terbaru, dengan narasumber Natalia Dewi Mumpuni dari Pengembangan dan Pembinaan PAUD Ditjen PAUD Dikmas dan Widi Haryanto dari LKP Medika Husada. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Armada Angkut ODOL Wajib Dipotong

Armada Angkut ODOL Wajib Dipotong

Dinas Perhubungan Kota Tegal mewajibkan pemotongan kerangka semua armada angkutan barang, umum dan kendaraan terbuka yang dinyatakan over dimensi dan over loadi


Terakreditasi B, Bayar KIR Bisa Ditransfer

Terakreditasi B, Bayar KIR Bisa Ditransfer

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tegal menerima penghargaan Akreditasi B.


Pengisian Dapodik Terkendala

Pengisian Dapodik Terkendala

Pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) paling lambat 30 Juni ini.


THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran

THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran

Disnakerin Kota Tegal menegaskan, pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya (THR) Keagamaan kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Keagamaan.


Pengusaha Wajib Sejahterakan Pekerja

Pengusaha Wajib Sejahterakan Pekerja

Pjs Wali Kota Tegal Achmad Rofai menegaskan, kendati sudah ada standarisasi, pengusaha wajib melindungi dan menyejahterakan pekerja di perusahaannya.


Disnakerin Wajib Pantau UMK

Disnakerin Wajib Pantau UMK

Komisi II DPRD Kota Tegal meminta Disnakerin secara berkala melakukan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tegal 2018.


Penthol, Siswa di 185 PAUD Bakal Terima Duit Rp4,9 Miliar

Penthol, Siswa di 185 PAUD Bakal Terima Duit Rp4,9 Miliar

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).


Pemilih Wajib Terekam Data KTP-el

Pemilih Wajib Terekam Data KTP-el

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal menegaskan syarat wajib bagi warga yang akan menggunakan hak pilihnya harus sudah melakukan perekaman data KT


Di Tegal, Kantor Kelurahan Juga untuk Pos PAUD

Di Tegal, Kantor Kelurahan Juga untuk Pos PAUD

Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan merupakan kelurahan satu atap.


Perusahaan Wajib Terapkan Standar Skala Upah

Perusahaan Wajib Terapkan Standar Skala Upah

Berdasar Permenakjer 1/2017 sebagai tindak lanjut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, semua perusahaan wajib untuk menerapkan Struktur Skala Upah (SSU).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!