Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Pegawai Negeri Jangan Coba-coba Berpolitik

  • Pegawai Negeri Jangan Coba-coba Berpolitik
  • Pegawai Negeri Jangan Coba-coba Berpolitik

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Yuswo Waluyo.(syamsul falak/radar tegal)

TEGAL - Menindaklanjuti Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tegal melayangkan Surat Edaran bagi semua instansi pemerintah. Bahkan, dalam edaran tersebut seluruh pejabat struktural diminta untuk lebih memperketat pengawasan netralitas ASN pada Pilkada serentak 2018, Pilleg dan Pilpres 2019 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Yuswo Waluyo mengungkapkan, Edaran pengawasan netralitas ASN juga mengacu pada Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017. Sehingga, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap ASN jelang pilkada pihaknya melayangkan surat edaran sebagai peringatan.

"Dalam Edaran tersebut, juga ada penegasan dan sanksi bagi ASN yang berpolitik," jelasnya.

Sebagai acuan penjatuhan sanksi, lanjut Yuswo, diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN dalam Pasal 2 huruf f, Pasal 4 huruf d, pasal 5 ayat 2, pasal 87 ayat 4 huruf c, Pasal 119 dan 123 ayat 3. Selain itu, PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 6 huruf h, Pasal 11 huruf c, Pasal 15 ayat 1, Pasal 16.

Selain itu juga Peraturan Pemerintah 53/2010 tentang Disiplin PNS dalam Pasal 4 angka 12, 13, 14, 15, Pasal 12 angka 8, 9, Pasal 13 angka 13. Semuanya, sudah menjabarkan bentuk pelanggaran dan sanksi yang diterima.

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Irkar Yuswan Apendi menambahkan, melalui edaran yang ditujukan bagi semua pejabat struktural instansi di lingkungan Pemkot Tegal untuk melakukan pengawasan. Sehingga, jika ada indikasi atau penyimpangan ASN yang mendukung atau terlibat politik pilkada dan pilpres bisa segera ditindak dengan sanksi ringan, sedang, hingga berat sesuai pelanggaran.

"Sanksi yang dijatuhkan, mulai teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan pangkat, turun pangkat, turun jabatan, hingga pemberhentian tidak hormat sebagai ASN," imbuhnya. (syf/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

OPD di Pemkot Tegal Kekurangan Pegawai

OPD di Pemkot Tegal Kekurangan Pegawai

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didatangi Kelompok Kerja (Pokja) I DPRD Kota Tegal menegaskan masih kekurangan pegawai.


20 Wisatawan Asing Singgahi PAI

20 Wisatawan Asing Singgahi PAI

Sejumlah wisatawan asing yang tergabung dalam komunitas traveler melakukan jelajah ke seluruh pelosok negeri menggunakan kendaraan 10 truk rumah.


Jumadi Minta Jangan Ada Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Jumadi Minta Jangan Ada Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Birokrasi yang baik akan menjadi kunci sebuah Pemerintahan yang baik dan menentukan keberhasilan pembangunan.


Wali Kota Tegal Minta Ansor Jangan Pasif

Wali Kota Tegal Minta Ansor Jangan Pasif

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono meminta Gerakan Pemuda (GP) Ansor dapat bersinergi secara internal dan eksternal, serta tidak pasif.


Kelurahan di Kota Tegal Kekurangan Pegawai dan Staf

Kelurahan di Kota Tegal Kekurangan Pegawai dan Staf

Pemkot Tegal berencana memenuhi kebutuhan pegawai di sejumlah kelurahan di wilayahnya.


Wali Kota: Jangan Terkecoh Harga Murah

Wali Kota: Jangan Terkecoh Harga Murah

Masyarakat diminta teliti saat berbelanja barang kebutuhan dan tidak tergiur dengan harga yang murah.


Orang Tegal Jangan Sampai Lupa dengan Bahasa Tegal

Orang Tegal Jangan Sampai Lupa dengan Bahasa Tegal

Seiring perkembangan zaman, bahasa daerah seringkali dilupakan masyarakat. Karena itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon mengingatkan pentingnya menggunakan bahasa Tegal


Ada Pegawai Baru, Belanja Pegawai Pemkot Tegal Membengkak

Ada Pegawai Baru, Belanja Pegawai Pemkot Tegal Membengkak

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tegal mencatat anggaran belanja pegawai pada 2020 mendatang akan membengkak mencapai Rp514.171.813.520.


ASN Dilarang Kampanye dan Berpolitik

ASN Dilarang Kampanye dan Berpolitik

Jelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti ikut kampanye terancam dipecat.


266 CPNS Terima SK Pengangkatan

266 CPNS Terima SK Pengangkatan

266 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Wali Kota Tegal Kamis (14/3) siang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!