Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Uyip: Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner

  • Uyip: Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner
  • Uyip: Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner

TEGAL - Penyelenggara Pemerintahan harus mampu bersikap progresif dan revolusioner. Sebab, penyelenggaraan pemerintah menjadi sorotan warga.

Itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno usai mengikuti kegiatan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Tegal, beberapa hari lalu. Menurutnya, penyelenggaraan Pemerintahan seperti aquarium.

"Jadi penyelenggara Pemerintahan harus bisa progresif dan revolusioner. Yakni mampu membawa perubahan dan menjawab semua kebutuhan masyarakat," katanya.

Pria yang akrab disapa Uyip ini mengungkapkan, saat ini ada sejumlah kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat, diantaranya pemenuhan air bersih. Karenanya, pemerintah perlu menjawab kebutuhan itu salah satunya dengan melanjutkan program spam Bregas dan Penataan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

"Begitu juga dengan reformasi birokrasi, harus bisa mewujudkan pemerintahan yang melayani sepenuh hati tanpa konflik," jelasnya.

Demikian halnya penataan UMKM dan Ketenagakerjaan. Menurutnya, Pemerintah harus mampu menata UMKM/PKL sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Serta memastikan ketersediaan lowongan kerja dan memberikan proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan. Terkait persoalan pendidikan dam kesehatan. Pemerintah juga harus mampu menciptakan sistem managemen pendidikan dan kesehatan secara holistik melibatkan seluruh SKPD terkait," tandasnya.

Selain itu, tegas Uyip, pemerintah perlu untuk menyelesaikan perlindungan hak dan jaminan sosial kehidupan bagi masyarakat yang menempati lahan milik Pemkot. Mereka berhak untuk mengajukan permohonan pengalihan hak atas tanah sepanjang tanah yang dimohonkan itu tidak memiliki nilai startegis dan ekonomis seperti di wilayah RWX Kelurahan Mintaragen.

"Begitu juga dengan penyelesaian perosalan pertanahan perjanjian sewa beli di wilayah RWX Kelurahan Panggung. Untuk itu pemerintah perlu melakukan kajian kebijakan pelepasan aset daerah. Dari kajian itu akan dapat disimpulkan mana daerah yang bisa diajukan pengalihan haknya dan mana yang tidak," tegasnya.

Bergitu juga dengan persoalan pertanahan masyarakat yang menempati lahan sewa milik PT Pelindo dan PTKai. Pemerintah perlu hadir menjembatani dan memfasilitasi perolehan hak atas tanah tersebut sehingga jaminan keberlangsungan hidup dan percepatan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud.

"Hal lain terkait pemerintah yang progresif revolusioner berani menghadapi dan menyelesaikan problematika penyelenggaraan pemerintahan masa lalu. Persoalan pasar pagi, pasar sore, spot center serta kawasan islamic center yang tidak memiliki kejelasan ujung perencanaan," pungkasnya. (muj/zul)


Berita Sejenis

Kepala OPD Harus Ikut Susun Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Kepala OPD Harus Ikut Susun Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Kepala OPD diminta tidak hanya menyerahkan kepada jajaran di bawahnya saat penyusunan rencana perangkat daerah.


Tambah Umur, Tambah Kebaikan Bagi Kota Tegal

Tambah Umur, Tambah Kebaikan Bagi Kota Tegal

Walikota Tegal menginginkan di usianya yang menginjak 439 di Tahun 2019, makin banyak kebaikan di Kota Tegal. Selain itu, makin bertambah umurnya harus makin ba


Wali Kota Minta Diklat Renstra OPD Harus Lahirkan Perencana Handal

Wali Kota Minta Diklat Renstra OPD Harus Lahirkan Perencana Handal

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menginginkan Diklat Renstra OPD mampu melahirkan para perencana handal bagi Kota Tegal.


Tak Hanya Jaga TPS, Linmas Juga Harus Ikut Awasi Kotak Suara

Tak Hanya Jaga TPS, Linmas Juga Harus Ikut Awasi Kotak Suara

Seratusan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) mendapatkan pembekalan Pengamanan TPS Pemilu 2019 di Pendapa Kecamatan Tegal Timur Rabu (13/3).


Klinik Kesehatan di Kota Tegal Harus Terakreditasi Semua

Klinik Kesehatan di Kota Tegal Harus Terakreditasi Semua

Salah satu persyaratan klinik kesehatan agar bisa bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yakni sudah terakreditasi.


Pelaku Wira Usaha Baru Harus Terus Kembangkan Potensi

Pelaku Wira Usaha Baru Harus Terus Kembangkan Potensi

Puluhan pelaku wira usaha baru alat permainan edukatif (WUB APE), diminta untuk terus mengembangkan potensi dan kreativitasnya setelah mengikuti pelatihan.


Wali Kota: Rotasi Jabatan Harus Ada Rekomendasi Pusat

Wali Kota: Rotasi Jabatan Harus Ada Rekomendasi Pusat

Wali Kota Tegal Nursholeh menjawab isu rotasi yang sempat ditanyakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal.


Tenaga Keperawatan Harus Bisa Ciptakan Masyarakat yang Sehat

Tenaga Keperawatan Harus Bisa Ciptakan Masyarakat yang Sehat

145 mahasiswa Akademi Keperawatan Pemkot Tegal diwisuda Plt. Wali Kota Tegal HM. Nursholeh di Gedung Auditorium Akper Pemkot Tegal, Rabu (5/9) kemarin.


Penataan PKL Harus Terpadu

Penataan PKL Harus Terpadu

Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Rachmat Rahardjo mamandang penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Tegal membutuhkan solusi yang terpadu.


Tetap Harus Kritis Siapapun Pemimpinnya

Tetap Harus Kritis Siapapun Pemimpinnya

Media massa adalah mitra Pemkot Tegal dalam upaya pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!