Pemerintah Kota Tegal
Share this on:

Uyip: Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner

  • Uyip: Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner
  • Uyip: Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner

TEGAL - Penyelenggara Pemerintahan harus mampu bersikap progresif dan revolusioner. Sebab, penyelenggaraan pemerintah menjadi sorotan warga.

Itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno usai mengikuti kegiatan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Tegal, beberapa hari lalu. Menurutnya, penyelenggaraan Pemerintahan seperti aquarium.

"Jadi penyelenggara Pemerintahan harus bisa progresif dan revolusioner. Yakni mampu membawa perubahan dan menjawab semua kebutuhan masyarakat," katanya.

Pria yang akrab disapa Uyip ini mengungkapkan, saat ini ada sejumlah kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat, diantaranya pemenuhan air bersih. Karenanya, pemerintah perlu menjawab kebutuhan itu salah satunya dengan melanjutkan program spam Bregas dan Penataan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

"Begitu juga dengan reformasi birokrasi, harus bisa mewujudkan pemerintahan yang melayani sepenuh hati tanpa konflik," jelasnya.

Demikian halnya penataan UMKM dan Ketenagakerjaan. Menurutnya, Pemerintah harus mampu menata UMKM/PKL sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Serta memastikan ketersediaan lowongan kerja dan memberikan proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan. Terkait persoalan pendidikan dam kesehatan. Pemerintah juga harus mampu menciptakan sistem managemen pendidikan dan kesehatan secara holistik melibatkan seluruh SKPD terkait," tandasnya.

Selain itu, tegas Uyip, pemerintah perlu untuk menyelesaikan perlindungan hak dan jaminan sosial kehidupan bagi masyarakat yang menempati lahan milik Pemkot. Mereka berhak untuk mengajukan permohonan pengalihan hak atas tanah sepanjang tanah yang dimohonkan itu tidak memiliki nilai startegis dan ekonomis seperti di wilayah RWX Kelurahan Mintaragen.

"Begitu juga dengan penyelesaian perosalan pertanahan perjanjian sewa beli di wilayah RWX Kelurahan Panggung. Untuk itu pemerintah perlu melakukan kajian kebijakan pelepasan aset daerah. Dari kajian itu akan dapat disimpulkan mana daerah yang bisa diajukan pengalihan haknya dan mana yang tidak," tegasnya.

Bergitu juga dengan persoalan pertanahan masyarakat yang menempati lahan sewa milik PT Pelindo dan PTKai. Pemerintah perlu hadir menjembatani dan memfasilitasi perolehan hak atas tanah tersebut sehingga jaminan keberlangsungan hidup dan percepatan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud.

"Hal lain terkait pemerintah yang progresif revolusioner berani menghadapi dan menyelesaikan problematika penyelenggaraan pemerintahan masa lalu. Persoalan pasar pagi, pasar sore, spot center serta kawasan islamic center yang tidak memiliki kejelasan ujung perencanaan," pungkasnya. (muj/zul)


Berita Sejenis

Jumadi : Butuh Sinergitas Semua Pihak Tangani Sampah

Jumadi : Butuh Sinergitas Semua Pihak Tangani Sampah

Sampah memang masih menjadi persoalan sendiri dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Karenanya, butuh sinergi bersama-sama untuk mengatasi masalah sampah itu.


Jumadi Minta Jangan Ada Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Jumadi Minta Jangan Ada Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Birokrasi yang baik akan menjadi kunci sebuah Pemerintahan yang baik dan menentukan keberhasilan pembangunan.


Tukang Batu Sekarang Juga Harus Bersertifikasi

Tukang Batu Sekarang Juga Harus Bersertifikasi

100 orang tukang batu di Pantura Barat yakni Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes mengikuti pembekalan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.


KKN Mahasiswa Harus Bisa Berdayakan Masyarakat

KKN Mahasiswa Harus Bisa Berdayakan Masyarakat

121 mahasiswa dan tujuh dosen pendamping akan melakukan kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Pancasakti di Kota Tegal.


Koperasi Indonesia Harus Miliki Sumber Daya yang Andal

Koperasi Indonesia Harus Miliki Sumber Daya yang Andal

Upacara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-72 digelar di Halaman Balai Kota Tegal, Rabu (17/7) kemarin.


Wakil Wali Kota: PNS Harus Mampu Jadi Marketingnya Kota Tegal

Wakil Wali Kota: PNS Harus Mampu Jadi Marketingnya Kota Tegal

Pelatihan Dasar (Latsar) 78 CPNS Pemkot Tegal dan 2 CPNS LAPAN dibuka Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi di Bandung, Senin (15/7).


Dedy Yon: Selain Bersih, Kota Tegal Harus Sehat

Dedy Yon: Selain Bersih, Kota Tegal Harus Sehat

Gedung Publik Safety Center (PSC) 119 diresmikan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Selasa (2/7).


Kepala OPD Harus Ikut Susun Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Kepala OPD Harus Ikut Susun Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Kepala OPD diminta tidak hanya menyerahkan kepada jajaran di bawahnya saat penyusunan rencana perangkat daerah.


Tambah Umur, Tambah Kebaikan Bagi Kota Tegal

Tambah Umur, Tambah Kebaikan Bagi Kota Tegal

Walikota Tegal menginginkan di usianya yang menginjak 439 di Tahun 2019, makin banyak kebaikan di Kota Tegal. Selain itu, makin bertambah umurnya harus makin ba


Wali Kota Minta Diklat Renstra OPD Harus Lahirkan Perencana Handal

Wali Kota Minta Diklat Renstra OPD Harus Lahirkan Perencana Handal

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menginginkan Diklat Renstra OPD mampu melahirkan para perencana handal bagi Kota Tegal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!