Bikin Sulit Saat Beli Pertalite di SPBU, Warga di Jawa Barat Tolak Pakai MyPertamina

KUNINGAN - Kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU mendapat penolakan publik. Salah satunya disuarakan warga dan masyarakat di Kuningan, Jawa Barat (Jabar).

Mereka tidak asal menolak, tapi mempunyai alasan tersendiri. Selain akan membuat lebih ribet dan mempersulit warga, mereka juga khawatir terhadap keselamatannya saat mengisi BBM.

"Penolakan kami jelas mengandung unsur keselamatan. Seperti, selama ini kami tidak pernah mengaktifkan atau mengoperasikan Android saat sedang di SPBU. Karena, selama ini kami ikuti aturan daripada pihak manajamen SPBU," kata salah seorang pegiat media sosial, Muhidin, Kamis (30/6).

Tidak hanya itu, kebijakan ini tidak malah mempermudah dan memberi pelayanan lebih, namun justru mempersulit masyarakat.

BACA JUGA: Bikin Ribet dan Susahkan Rakyat, Anggota DPR dari Brebes Tak Setuju Beli Pertalite Pakai MyPertamina

"Saya kira ini pelayanan berlebihan ya, karena dengan mendownload aplikasi itu berarti manajemen Pertamina diduga melakukan komersial juga. Karena begini, ketika kita masuk atau memiliki aplikasi itu otomatis sistim byte dalam dunia internet berlaku dan keuntungan dong bagi si pemilik aplikasi," ungkap Mujahidin.

Menurutnya, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan Pertamina untuk meraup keuntungan. "Ya kalau mau untung zaman modern dengan kecanggihan teknologi itu banyak cara. Kenapa harus paksa warga untuk download aplikasi demikian?" kritiknya.

Senada dengan Muhidin, Roni yang merupakan driver ojek online mengaku sangat kecewa dengan keharusan menggunakan aplikasi MyPertamina.

"Jujur kami kecewa. Meski di Kuningan belum terjadi, jelas ini sangat merugikan kami. Terutama dalam baterai handphone. Bayangkan, ketika aplikasi selain ojek online kami aktif dan ada aplikasi lain sama aktif juga, itu handphone bisa cepet drop baterainya dan bisa ngehang juga," ujar warga Kecamatan Jalaksana itu.

BACA JUGA: Penting! Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Cuma Wajib untuk Kendaraan Roda Empat

Terpisah, Ketua DPC HPPI (Himpunan Profesi Pengemudi Indonesia) Kuningan, Dadi menyebut, sebaiknya pemerintah melakukan kaji ulang dan senantiasa memberikan kenyamanan pelayanan bagi kaum pengemudi angkutan umum.

"Mohon ada kebijakan untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang karena tidak semua pengemudi menggunakan handphone android," pungkasnya. (rmol/zul)

Baca Juga:

  • Semua Polisi yang Halangi Penyidikan Tewasnya Brigadir J Bisa Dipidana, Kompolnas: Mohon Sabar.
  • Sadis! Senjata Brigadir J Disebut Dipakai Pelaku Lain untuk Buat Alibi Baku Tembak.

Berita Terkait

Berita Terbaru