JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang multietnik dan semua berpotensi menjadi presiden atau pemimpin negeri.
Karenanya, dia tidak sependapat dengan pernyataan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menparekraf Sandiaga Uno tidak bisa jadi Presiden karena bukan dari suku Jawa.
Hal itu, menurutnya terlalu mengarah etnosentrime.
"Pernyataan Arief Poyuono itu mengarah etnosentrime. Suku lain seolah tertutup untuk terpilih menjadi presiden," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Senin (6/12).
Menurutnya, sikap etnosentrime tersebut tentu membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebab, sikap etnosentrisme itu pada umumnya berkembang di negara totaliter.
"Hal itu sudah dipraktekkan Adolf Hitler saat memimpin Jerman. Hitler melalui NAZI terus menerus mengagungkan rakyat Jerman sebagai bagian dari Ras Arya," katanya.
Dijelaskan Jamiluddin, NAZI menilai Ras Arya paling unggul, karena itu paling berhak memimpin dunia. Ras lain hanya pecundang, karenanya sah untuk dipimpin dan dikuasai.
Sikap seperti itu tentu sangat tidak cocok di negara demokrasi. Sebab, mereka akan terus berupaya mendominasi dengan tidak memberi ruang bagi suku lain untuk memimpin.
"Indonesia yang dihuni multietnis, tentu sikap etnosentrisme Arief Poyuono dapat mengganggu NKRI. Suku lain akan merasa tertutup untuk menjadi presiden. Hal itu dapat membuat frustasi suku lain," demikian Jamiluddin dikutip dari RMOL. (rmol.id/ima)
Politisi kawakan Arief Poyuono kepada wartawan, Sabtu (23/4) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk istikomah."Istiqomah ya Kangmas Jokowi, sekarang kita
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat dokter Terawan karena dipandang melanggar etik setelah mempromosikan Vaksin Nusantara dan pengembangan metode pengobatan &
Usulan ketum-ketum partai politik yang ingin menunda Pemilu 2024 dengan dalil ekonomi mendapat penolakan dari banyak pihak.Salah satunya dari Mantan Wakil Ketua
Meski diunggulkan, Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai gubernur yang berasal dari Pulau Jawa tidak ada spesialnya.Arief mengatakan, baik Ganjar
Awal Januari ini, PT PLN mengalami krisis batu bara. Buntutnya, Presiden Joko Widodo kemudian melarang ekspor batu bara. Hal ini mendapat dukungan dari
Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
KemenPAN-RB sudah menerbitkan SE Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). SE itu digunakan sebagai penyelesaian tenaga honorer 2023 nanti.
Putra Ridwan Kamil, Emmeril Khan Mumtadz (Eril) dikabarkan hilang di Swiss. Putra pertama gubernur Jawa Barat itu dikabarkan hilang terseret arus Sungai
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat berpengaruh pada proses pencapaian tujuan pembangunan oleh pemerintah melalui implementasi program dan kegiatan.
Pencarian putra sulung Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz yang terseret arus saat ini masih belum menemui titik terang. Pemuda yang karib disapa Eril itu,
Indah namun mematikan. Begitu reputasi Sungai Aare yang mengalir di wilayah Konfederasi Swiss, lokasi hilangnya putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang
Kepolisian Swiss beserta tim SAR melanjutkan proses pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emmeril Kahn Mumtadz atau biasa dipanggil Eril