Dinilai Merepotkan, Pedagang Mengeluh Beli Minyak Goreng Curah Pakai NIK dan Aplikasi PeduliLindungi

TANGERANG - Dinilai hanya merepotkan konsumen dan pedagang, kebijakan pemerintah membeli minyak goreng curah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Aplikasi PeduliLindungi banyak dikeluhkan.

"Kalau orang kampung mah bingung, di sini jangankan pakai aplikasi suruh bawa fotokopi KTP aja susah, malah makin bikin ribet, merepotkan juga," kata salah satu pedagang sembako di Pasar Gudang Tigaraksa, Karna (52), Selasa (28/6).

Kebijakan pembelian minyak goreng curah berbasis sistem aplikasi itu diperkirakan tidak akan efektif jika diterapkan di tingkat pengecer.

"Kasihan orang kampung, kalau di Jakarta mungkin iya pada paham yang begitu-begitu, di sini mah hapenya aja hape jadul (zaman dulu)," ujarnya.

Karna mengaku, sudah mengetahui kebijakan membeli minyak goreng curah harus dengan NIK dan aplikasi PeduliLindungi itu.

Menurutnya, jika jadi diterapkan membeli minyak goreng curah dengan NIK dan Aplikasi PeduliLindungi hanya membuat repot para konsumen dan pedagang.

Menurutnya, para pembeli minyak goreng curah di kios-kios pedagang Pasar Tigaraksa adalah para orang tua yang tidak begitu paham teknologi.

Selain itu, banyak juga masyarakat atau pedagang kecil yang tidak mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Namun demikian, menurut dia, saat ini stok minyak goreng curah di tingkat Distributor 2 (D2) di wilayah Tangerang cukup banyak.

Harga jual di tingkat pengecer di pasar-pasar juga juga sudah stabil Rp14 ribu per liter dan Rp15.800 per kilogram.

"Kalau harga sudah stabil sudah dari setengah bulan lalu, stoknya juga banyak," ucapnya

Senada, Irwan (32) seorang pedagang sembako di Pasar Korelet mengungkapkan, kebijakan membeli minyak goreng curah dengan NIK dan aplikasi PeduliLindungi hanya akan menyulitkan pedagang.

Terutama para pedagang di pasar tradisional yang ada di kampung-kampung. Lain hal jika kebijakan itu diterapkan di daerah perkotaan atau pasar-pasar modern.

"Yang ke sini (Pasar Korelet) itu orang-orang kampung, masyarakat kecil, belinya paling banyak juga sekilo, pasti ribet kalau mereka harus pakai aplikasi," celetuknya

Sementara, Kepala Pasar Gudang Tigaraksa Didi Supiyadi saat dimintai tanggapannya mengaku belum mengetahui secara detail soal kebijakan itu.

Kata dia, hingga saat ini belum ada sosialisasi dari pemerintah mengenai kebijakan pembelian minyak goreng curah harus menggunakan NIK dan aplikasi PeduliLindungi tersebut.

"Kita belum tahu nanti seperti apa programnya termasuk mekanisme penerapannya bagaimana kami belum tahu, karena belum ada sosialisasi," pungkasnya dikutip dari Fin.co.id. (ima/rtc)

---