Dua Anggota Dewan Soroti Penyerapan Pupuk Bersubsidi di Brebes yang Kurang Maksimal

BREBES - Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi mengatakan, penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Brebes, hingga menjelang akhir tahun 2021 belum maksimal.

Menurutnya, Kabupaten Brebes mendapat alokasi 38.208 ton urea dan 12.983 ton pupuk organik. Namun sayangnya, penyerapan pupuk urea bersubsidi di Brebes masih di kisaran 76 persen.

Secara umum, stok pupuk bersubsidi di Brebes, masih tergolong aman untuk musim tanam akhir tahun. Persediaan pupuk jenis urea di Brebes hingga akhir November ini mencapai 10.554,55 ton. Begitupun dengan stok pupuk organik di Brebes mencapai 1.178,05 ton.

"Penyerapan pupuk bersubsidi di Brebes belum maksimal. Baru di kisaran 76 persen. Ini jadi perhatian kita semua termasuk Dinas Pertanian setempat supaya bersama bisa memacu serapan pupuk bersubsidi sehingga anggaran bisa terserap maksimal,” ujar Maryadi, dirut Pupuk Kujang saat berdialog dengan petani di Brebes, Sabtu (27/11) lalu.

Maryadi mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi seharusnya bisa terserap hingga 100 persen. Sebab, kata Maryadi, pemerintah telah mengeluarkan anggaran subsidi pupuk untuk petani yang membutuhkan.

Masih kurang maksimalnya penyerapan pupuk bersubsidi tersebut mendapat tanggapan dari dua anggota Komisi II DPRD Kabupaten Brebes.

Anggota Komisi II DPRD Brebes Mustolah menilai, sejauh ini sejumlah petani masih kesulitan membeli pupuk bersubsidi tersebut. Selain, itu ada beberapa kendala lainnya yang menyebabkan pemanfaat pupuk subsidi di Kabupaten Brebes belum maksimal.

"Kendala di lapangan, sejumlah petani masih bingung pemakaian Kartu Tani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, ini mungkin karena masih kurangnya sosialisasi cara penggunaan kartu," ujarnya.

Ditambah lagi, kata dia, keberadaan Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang menyediakan pupuk bersubsidi, jauh dari jangkauan lahan pertanian membuat sejumlah petani lebih mudah mencari pupuk bersubsidi yang dijual bukan di KPL. Sehingga harga pupuk subsidi sama dengan harga pupuk nonsubsidi.

"Jadi, lokasi KPL yang jauh dari lahan petani membuat beberapa petani akhirnya mencari pupuk bersubsidi yang lebih dekat yaitu di kios yang bukan KPL. Sehingga harganya sama, tidak beda dengan yang nonsubsidi," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi II DPRD Brebes lainnya, Sudono. Dirinya menuturkan jika pupuk subsidi penyerapannya tidak maksimal lantaran ada sejumlah petani ditolak karena membeli pupuk subsidi dengan tidak paket lengkap.

"KPL ini menolak mengeluarkan pupuk ke petani yang membeli dengan paket tidak lengkap karena mereka sendiri harus menebus lengkap juga," tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, beberapa hari terakhir ini ditemukan adanya penjual pupuk subsidi dijual bukan di KPL. Kasus ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes, contoh di Kecamatan Bantarkawung.

"Kami meminta kepada Pemkab Brebes untuk menata kembali distribusi pupuk bersubsidi agar petani tidak kesulitan dalam membelinya. Pengawas pupuk bersubsidi di tingkatan line III harus bisa bergerak dan bisa menjalankan fungsinya," pungkasnya. (ded/ima)

Baca Juga:

  • UUD 1945 Bukan Diamandemen, Profesor UGM: Sistem Hukum Indonesia Sudah Murtad dari Pancasila.
  • Tagar #TangkapEdyMulyadi Viral, Jubir PKS: Pernyataannya Tak Ada Sangkut Pautnya dengan PKS.

Berita Terkait

Berita Terbaru