JAKARTA - Penghapus syarat tes PCR bagi pengguna moda transportasi udara oleh pemerintah diapresiasi sejumlah kalangan. Saat ini masyarakat cukup menggunakan hasil tes antigen sebagai syarat menggunakan jasa penerbangan.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai langkah itu saja tidak cukup. Sebab, sebuah tulisan dari Agustinus Edy Kristianto berjudul “Para Penikmat Cuan PCR” yang dimuat Tempo menjadi hal yang meresahkan masyarakat.
Pasalnya tulisan itu memuat sejumlah menteri yang diduga terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan jasa tes PCR. Bagi Iwan Sumule, keterlibatan pengusaha PCR dan oligarki dalam pembuatan kebijakan pemerintah merupakan hal yang berbahaya.
Sebab apa yang diputuskan menyangkut keselamatan masyarakat dan hajat hidup rakyat. Di satu sisi, mereka juga berpikir untuk memperkaya diri dan kelompok.
“Selain membahayakan rakyat, merusak sistem negara,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (2/11) pagi.
Baginya, dugaan ini menunjukkan ketidakmampuan Presiden Joko Widodo dalam mengelola negara. Jokowi seolah bertekuk lutut dihadapan para pembantunya sendiri yang sedang memperkaya diri dan kelompok.
“Dugaan menteri terlibat bisnis PCR juga mempertegas Jokowi sebagai "boneka”. Iya nggak sih?” tutup Iwan Sumule. (rmol/zul)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima laporan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Kamis (4/11).
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.
Adanya dugaan oknum menteri yang terlibat bisnis tes PCR selama pandemi Covid-19, harus ditelusuri dan ditindak tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar.
Marinves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi menampik tudingan terlibat dalam bisnis Tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Tes PCR kini tidak lagi menjadi syarat perjalanan udara atau naik pesawat di Jawa dan Bali.
Kendati Pemerintah sudah menurunkan dan menetapkan tarif tesPCR tertinggi Rp275-300 ribu, tapi nominalnya dianggap masih terlalu tinggi.
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat berpengaruh pada proses pencapaian tujuan pembangunan oleh pemerintah melalui implementasi program dan kegiatan.
Pencarian putra sulung Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz yang terseret arus saat ini masih belum menemui titik terang. Pemuda yang karib disapa Eril itu,
Indah namun mematikan. Begitu reputasi Sungai Aare yang mengalir di wilayah Konfederasi Swiss, lokasi hilangnya putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang
Kepolisian Swiss beserta tim SAR melanjutkan proses pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emmeril Kahn Mumtadz atau biasa dipanggil Eril
Hasil Survei terbaru lembaga PSI menemukan mayoritas responden puas dengan kinerja pada penanganan dan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19.
Ikut mengucapkan duka atas wafatnya mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, pegiat media sosial Abu Janda menyebut sebagai tanda