Ekonomi Indonesia Diprediksi Baru Pulih 2023 Mendatang

JAKARTA - Rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dengan para menterinya, memutuskan defisit APBN 2021 diperlebar menjadi 5,2 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari desain awal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang sebesar 4,17 persen.

Keputusan presiden memperlebar defisit mendapat sorotan oleh ekonom Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. Dia berpandangan pelebaran defisit akan membuat fiskal pemerintah tak akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 ini yang dipatok defisit 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan adanya pelebaran defisit, menurutnya, bunga dari utang pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan kian membengkak. Sehingga ruang untuk ekspansi fiskal akan semakin terbatas.

"Beberapa tahun mendatang, ruang fiskal terbatas untuk melakukan ekspansi fiskal, dan tergerus untuk bayar bunga pokok dan bunga utang, dengan tambahan ini 2021 defisit. Sehingga pemulihan ekonomi akan jauh lebih lama dari yang diperkirakan," ujarnya dalam video daring, kemarin (28/7).

Karena kebijakan tersebut, ia memperkirakan pemulihan ekonomi akan berlangsung lama hingga 2023 mendatang. Kondisi ini tentu akan berbahaya jika tidak ada langkah konkrit yang dilakukan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tepat.

"Bertambahnya defisit APBN 2021, dalam menanggulangi pemulihan ekonomi akan dibagi dalam beberapa tahun mendatang, bahkan sampai 2023. Proporsi naiknya defisit APBN 2022-2023 masih relatif tambah besar dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak melakukan berbagai upaya," katanya.

Di sisi lain, utang pemerintah yang rata-rata jangka panjang antara lima sampai 10 tahun akan ditanggung pada pemerintah berikutnya. Sementara, kata dia, deifist APBN sebesar 6,34 persen tahun ini bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk mendongkrak perekonomian.

Namun, kenyataannya di lapangan dari program yang ada seperti PEN tidak berjalan dengan cepat. "Program tidak optimal, dan ke masyarat juga masih rendah," ucapnya.

Terpisah, Menteri Sri Mulyani menyakini dengan skenario terbaru pertumbuhan ekonomi pada tahun ini Indonesia bisa lolos dari jurang resesi. Syaratnya, tergantung dengan penanganan Covid-19, terutama pada kuartal kedua, ketiga dan keempat tahun ini.

Itu bisa terjadi apabila penangan Covid-19 berjalan dengan efektif dan ebrjalan seiring dengan aktivutas ekonomi yang lancar. Pada kuartal ketiga, bendahara negara itu memprediksi terjadi pertumbuhan positif 0,4 persen pada pada kuartal empat akan akselerasi ke 3 persen.

“Kalau itu terjadi maka pertumbuhan ekonomi kita secara seluruh tahun akan bisa tetap di zona positif,” katanya.

Mewujudkan hal itu, katanya, saat ini pemerintah tengah berusaha keras bagaimana skenario pertumbuhan menujukkan postif atau tidak masuk dalam zona resesi. Menurutnya, bila skenario tersebut berjalan, maka ekonomi Indonesia bisa lepas dari zona resesi.

"Tapi dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tercatat negatif hanya pada kuartal II/2020," pungkasnya. (din/fin)

Baca Juga:

  • Diduga Lakukan Pemerasan dan Rampas Kendaraan, Seorang Kades di Brebes Dilaporkan ke Polisi.
  • Makamkan PDP Covid-19,Dua Pegawai RSUD dr Soeselo Slawi Dimassa Warga dan Harus Dilarikan ke Rumah Sakit.

Berita Terkait

Berita Terbaru