by

Kemenkop UKM Rayu Start Up Sektor Pertanian dan Perikanan

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menggandeng sejumlah start up (e-commerce platform) sektor pertanian dan perikanan untuk menggarap pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Tujuannya agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat sekitar, bisa berkembang menjadi skala bisnis, bahkan bisa melakukan ekspor.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan bahwa saat ini pihaknya sudah membagikan hampir 4 juta hektare dari total 13,7 juta hektare. Mereka akan didorong dalam kluster-kluster per 50 atau 100 hektare supaya bisa dikelola dalam skala bisnis.

”Kami di Kemenkop dan UKM ditugaskan mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, dimana pemerintah membagikan HGU (Hak Guna Usaha) per Kepala Keluarga menerima 2 hektare selama 25 tahun,” kata Teten usai bertemu dengan start up Tanihub, Sayurbox dan Aruna, di Jakarta, Senin (13/1).

Teten mengaku tertarik untuk bekerjasama dengan startup untuk membuat bisnis model agar para petani itu bisa memanfaatkan lahannya dalam skala bisnis.

”Para startup ini kan tahu soal supply dan demand di pasar, saya juga berharap start up ini bisa menjadi offtaker (pembeli) untuk produksi yang dihasilkan petani penggarap pemanfaatan kehutanan sosial,” ujar Teten.

Menkop dan UKM mengatakan sudah mengumpulkan kelompok-kelompok penerima perhutanan sosial, dan sekarang tinggal mencari offtaker dan bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan khususnya di sektor agribisnis dan holtikultura, bukan lagi komoditi primer, bagaimana pembiayaannya dan apa yang dibutuhkan pasar.

“Fokus saya dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis model dan wirausaha. Bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman start up apa yg diperlukan untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan,” jelas Teten.

Para start up yang diundang menyatakan siap bekerjasama dengan Kemenkop dan UKM, sekaligus menjadi offtaker dari produksi yang dihasilkan para petani penggarap pemanfaatan hutan sosial.

”Ini sebenarnya adalah pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop dan UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanaannya,” ujar VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari.

Astri menambahkan, para start up ini membutuhkan fasilitasi pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi untuk UKM ekspor, karena tak hanya di dalam negeri saja, tetapi negara tujuan ekspor juga meminta persyaratan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi halal dan sebagainya.

CFO Sayurbox Arif Zamani menambahkan, pihaknya juga sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop dan UKM bisa menjadi sinergi dengan start up di sektor pertanian.

”Sebagai start up yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan di satu tempat, bagaimana supply dan demand-nya. Ini yang akan kita garap bersama-sama. Potensi sektor pertanian dan kelautan kita besar sekali, butuh kerja bareng semua pihak,” ujar Arif. (dim/fin/ima)

Comment

Berita Terbaru