SLAWI - Rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tegal yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat hingga kini belum direkomendasikan. Hal ini dipertanyakan oleh Fraksi Partai Golkar, mengingat usulan sudah dilakukan sejak 2018 silam.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal M. Khuzaeni, Selasa (4/1) mengatakan, Fraksi Partai Golkar ingin tahu penyebabnya. Kenapa hingga kini rekomendasi belum juga turun.
Pembahasan Raperda RTRW dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tegal sebenarnya sudah selesai dan telah disepakati eksekutif serta legislatif pada tahun 2018.
"Selesai disepakati, Raperda RTRW dikirimkan ke gubernur Jateng dan pemerintah pusat untuk mendapatkan rekomendasi," katanya.
Namun hingga kini, tambah Khuzaeni, rekomendasi belum juga turun. Jika memang ada kesalahan dalam Raperda RTRW, diharapkan bisa segera diselesaikan.
"Ada persoalan apa, karena ini sudah empat tahun belum juga turun. Kondisi ini sangat menghambat investasi, karena izin untuk berinvestasi tak bisa diurus," ujarnya.
Padahal, Pemkab Tegal tengah menggalakkan investasi untuk mengurangi angka pengangguran. Karena itu, Fraksi Partai Golkar berinisiatif untuk membuat panitia kerja (panja) agar persoalan dalam pengajuan rekomendasi Raperda RTRW bisa terselesaikan.
"Kami berupaya membantu bupati agar rekomendasi Raperda RTRW bisa segera turun," tambahnya.
Perubahan Perda RTRW, lanjut Khuzaeni, bisa dilakukan dalam lima tahun. Jika tidak segera diselesaikan, maka aturan itu hanya bisa berlaku satu tahun.
Hal itu dinilai tidak maksimal untuk dilaksanakan, mengingat perubahan RTRW sangat cepat. Oleh karena itu, eksekutif diminta untuk bergerak cepat agar rekomendasi bisa segera turun.
"Dinas Perizinan pasti kesulitan saat ini. Banyak izin yang mengambang, karena dinas tidak berani mengeluarkan izin dengan alasan RTRW belum turun," tambahnya.
Banyak juga investor yang berencana menginvestasikan modalnya di Kabupaten Tegal. Namun karena izin yang sulit sehingga membatalkan untuk berinvestasi.
"Selain itu, dengan belum turunnya Raperda RTRW juga mengurangi pendapatan daerah. Dengan Panja semoga bisa ada solusi," pungkasnya. (guh/ima)
Ribuan hektare lahan pertanian di Pantura Kabupaten Tegal mengalami kekeringan. Anggota DPRD Kabupaten Tegal mengusulkan dibuat bendungan di Sungai Cenang guna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal melalui LPM Untag Semarang telah menggelar kegiatan bedah raperda bagi pimpinan dan anggota.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal mengaku Pemkab Tegal belum pro dengan kaum difabel. Hal ini bisa dilihat dari Gedung Loka Bina Karya (LBK) Dinas Sosial (
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal menyalurkan sedekah dan infak ke Baznas dan Lazisnu. Penyaluran sedekah dan infak di ruang fraksi ini diharapkan bisa
Anggota DPRD Kabupaten Tegal mensupport SD Negeri 03 Prupuk Selatan yang maju tingkat nasional lomba Adiwiyata. Dirinya juga mengapresiasi jajaran dewan guru
Sedikitnya ada 50 anggota DPRD Kabupaten Tegal diperiksa kesehatannya oleh tim medis. Kegiatan Medical Check Up ini dilaksanakan di sejumlah ruang fraksi di
Diduga telah melakukan tindak penipuan terhadap empat orang janda, pria di Kabupaten Brebes diamankan oleh Satreskrim Polres Brebes.Pria tersebut berinisial TW
Sejumlah kandang sapi milik peternak di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat yakni di wilayah Kecamatan Losari, Brebes dilakukan pengecekan.Pengecekan
Tiga warga di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung diserang babi hutan, Jumat (27/5). Akibat kejadian tersebut ketiganya dilarikan ke rumah sakit terdekat
Jumlah hewan ternak yang suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Brebes terus bertambah. Hingga hari ini (26/5), jumlah kasus hewan ternak yang suspek
Pengurus dan kader dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Tengah menyatakan sikap mengundurkan diri. Pernyataan
Jajaran Polres Tegal Kota melakukan sterilisasi gereja menjelang pelaksanaan ibadah memperingati kenaikan Isa Al Masih pada Kamis (26/5) pagi. Dalam