Fraksi PKB Ajak Bupati Idza Duduk Bareng, Bahas Nasib Ribuan Honorer Nakes

BREBES - Ketua Fraksi PKB DPRD Brebes Musyaffa LC mengajak Bupati Brebes Idza Priyanti untuk duduk bareng membahas nasib ribuan honorer Tenaga Kesehatan (Nakes).

Ribuan honorer nakes di Brebes itu menuntut untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di tahun 2022 ini.

Bahkan, rencananya perwakilan nakes di Kabupaten Brebes bakal datang ke DPRD untuk melaksanakan audensi, Senin (20/6) mendatang.

"Pada dasarnya kami Fraksi PKB mendukung para nakes untuk mendapat solusi terbaik. Salah satunya dengan audiensi nanti," ungkap Mussyaffa, Sabtu (18/6).

Dijelaskannya, mewakili Fraksi PKB, pihaknya mendukung kebijakan dari pusat terkait penghapusan tenaga honorer untuk 2023 dan diganti dengan P3K kabupaten.

Sedangkan di Brebes, kata dia, sedikitnya ada 2.600-an tenaga honorer Nakes. Jangan sampai karena tidak ada solusi dan duduk bersama atara eksekutif sebagai pemangku kebijakan serta tidak adanya pembahasan anggaran mengakibatkan pelayanan kesehatan di Brebes terganggu.

"Kita menerima audensi pertama perwakilan nakes di DPRD Brebes dengan baik. Intinya kami Fraksi PKB mendukung penuh terkait langkah nakes yang direncanakan melakukan audensi nanti. Karena ini menyangkut hajat banyak orang terkait layanan kesehatan di Kabupaten Brebes," jelasnya.

"Jadi kita harapkan, dalam audiensi nanti bupati bisa duduk bersama dalam pembahasan nasib ribuan honorer nakes di Kabupaten Brebes. Karena beberapa kali dalam rapat banggar ataupun rapat dengan dewan, Bupati Brebes tak hadir," lanjutnya.

Ditambahkannya, tahun ini merupakan tahun terakhir bupati Brebes menjabat sebagai kepala daerah di kota bawang merah. Jadi, kata dia, ini saatnya bupati hadir di tengah-tengah mereka untuk membantu memberikan kejelasan terkait nasib ribuan honorer nakes yang ada di Brebes.

"Sekali lagi mari duduk bersama. Pembahasan ini merupakan tanggung jawab bersama. Dan kebijakan yang akan diberlakukan tahun depan ini, harus ditata dan dibahas sejak sekarang ini. Jadi mari duduk bersama," ucapnya.

Musyaffa juga meminta kepada pemkab agar APBD tahun 2023 mendatang untuk menghentikan proyek-proyek mercusuar yang hanya dinikmati atau yang kebutuhannya itu bisa ditolerir dengan kantor ataupun fasilitas yang ada.

"Soal nakes ini jangan sampai terjadi tsunami kecil karena ini kebutuhan khalayak masyarakat banyak. Untuk penganggarannya mari kita duduk bareng untuk menyikapi hal itu," pungkasnya. (ded/ima)

---