oleh

Habib Bahar Smith Ditahan di Nusa Kambangan, Ketua MPR Cukup Minta Maaf

JAKARTA – Perlakuan diskriminatif hukum kembali menjadi perhatian warga di Tanah Air. Utamanya setelah Habib Bahar bin Smith kembali ditangkap dan ditahan di lapas batu Nusa Kambangan Cilacap.

Secara bersamaan, peristiwa itu dikait-kaitkan publik dengan perlakuan yang diterima Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Sebelumnya, salah satu alasan penangkapan penceramah Habib Bahar, karena dianggap melanggar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Padahal pada waktu yang hampir bersamaan, Ketua MPR juga dianggap melanggar PSBB, lantaran menggelar konser amal virtual. Akan tetapi, konsekuensi yang diterima keduanya berbeda. Bambang Soesatyo cukup dengan meminta maaf.

Sementara Bahar Smith kembali ditangkap dan kini dipindahkan ke Lapas Nusakambangan setelah sebelumnya dijebloskan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor.

Publik juga menilai, fakta ini dinilai tanda bahwa penegakan hukum di Indonesia semakin tidak adil.

Hal itu diamini pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang mengaku tidak heran atas sikap diskriminatif antara Ketua MPR dan Bahar Smith.

“Inilah republik terserah, yang penuh dengan ketidakkonsistenan dan sikap diskriminatif perlakuan berbeda,” ujarnya kepada RMOL, Rabu (20/5).

Fickar menyebut, status dan jabatan seseorang secara tidak langsung ikut menentukan. “Status dan jabatan, bahkan materi, menjadi faktor yang ikut menentukan perlakuan dalam penegakan hukum,” sambungnya.

Seharusnya, kata Fickar, di masa pandemik Covid-19, justru harus ada perlakuan hukum dan perlakuan yang sama terhadap warga negara. Ia pun menyayangkan bahwa persamaan di muka hukum atau equality before the law sepertinya tidak berlaku.

Hal itu berkaca pada dua kasus pelanggaran PSBB yang dilakukan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Habib Bahar bin Smith. “Sama-sama tidak mengindahkan protocol pandemic social distancing. Ketua MPR cukup meminta maaf, sementara Habib Bahar harus kembali mendekam di penjara,” jelas Fickar.

Kata Fickar, Bambang Soesatyo seharusnya juga menerima konsekuensi dari kesalahannya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 41/2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

“Pembedaan perlakuan ini selain diskriminatif, pada gilirannya juga melahirkan masyarakat yang tidak menghargai hukum dan tidak menghormati penyelenggara negara,” ingatnya.

“Lebih jauh juga akan meruntuhkan Indonesia sebagai negara hukum,” pungkas Fickar. (rmol/ruh/pojoksatu)

Komentar

Berita Terbaru