oleh

Izin Habis, 14 Karaoke Harus Ditutup

TEGAL – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal segera menutup 14 usaha karaoke yang jelas-jelas sudah habis masa izinnya tapi masih jalan dan tetap dibiarkan beroperasionalisasi.

”Pemkot Tegal harus segera memvalidasi data karaoke. Jika izinnya habis atau sudah tidak berlaku namun masih tetap beroperasionalisasi, usaha bersangkutan harus ditutup. Sebab secara aturan itu melanggar,” tegas Ketua Fraksi PKS Amiruddin saat menyampaikan pendapat dalam Rapim, Senin (23/3) kemarin.

Menurut dia, Pemkot Tegal harus serius dan tegas menegakkan amanat peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada. Utamanya terkait keberadaan tempat karaoke yang telah habis izinnya namun masih membuka usahanya.

Dia menilai, penegakkan peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan tempat hiburan atau karaoke di Kota Tegal tidak jelas. Sebab, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata tidak mencantumkan karaoke sebagai daftar usaha pariwisata.

Namun, dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke mengatur teknis perizinannya. Selain tempat karaoke, Amiruddin juga menyoroti tempat kos yang disinyalir menjadi tempat praktik prostitusi terselubung.

Itu juga harus disikapi serius demi mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kota Tegal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, yaitu masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial.

Sebelumnya, Fraksi PKS juga pernah menyampaikan hal serupa melalui Pemandangan Umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD. Menjawab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dalam Rapat Paripurna DRPD, Rabu (8/1) silam, menyatakan telah melakukan pemberitahuan dengan mengirimkan surat secara resmi kepada tempat karaoke yang telah habis izinnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal Bajari melalui Kabid Perizinan dan Non Perizinan Deni Anggoro menjelaskan, berdasarkan data tempat usaha karaoke yang berizin tercatat sebanyak 14 unit usaha.

Namun, saat ini semua tempat usaha karaoke tersebut sudah habis masa berlaku izinnya dan belum bisa diperpanjang. ”DPMPTSP tidak bisa memperpanjang izinnya, sebab karaoke tidak diatur dalam Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata,” ungkapnya.

”Terkait upaya lanjutan DPMPTSP, kami sudah mengundang semua pengelola dan pemilik usaha bahwa masa berlaku izin sudah habis dan belum bisa diperpanjang,” pungkasnya. (nam/syf/wan/fat)

Komentar

Berita Terbaru