oleh

Juli Naik, Tahun Depan BPJS Kesehatan Tanpa Kelas

JAKARTA – Setelah akan menaikkan iuran kelas 1 dan 2 Juli mendatang, Pemerintah juga berencana menghapus kelas peserta BPJS Kesehatan mulai 2021-2022 nanti. Sehingga nantinya semua peserta akan memiliki kelas yang sama, yakni kelas standar JKN BPJS Kesehatan.

Penghapusan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi perbedaan fasilitas kesehatan antar masyarakat. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien menjelaskan, pihaknya dalam jangka panjang ingin mengembalikan amanah Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014.

Isinya, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. “Jadi konsep ideal ke depan, hanya akan ada satu kelas tunggal di jaminan kesehatan nasional. Sehingga tidak ada kelas rawat inap rumah sakit,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf. Menurutnya kelas standar merupakan bagian dari pembiayaan yang efektif dan efisien sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Meski kemungkinan nanti besarnya iuran bakal sama, pihak BPJS Kesehatan menilai kebijakan penghapusan peserta takan akan membuat defisit makin dalam. Sebab, penentuan besarnya iuran diambil rata-rata dari ketiga kelas tersebut.

“Kan kelas standar tidak harus persis (mengikuti tarif) kelas 3 atau kelas apa. Tapi diambil jalan tengah,” sambungnya seperti dikutip dari detik.com.

Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa menetapkan kebijakan yang kuat agar perubahan kelas ini nantinya bisa menyehatkan kembali keuangan BPJS Kesehatan.

“Makanya harus disiapkan regulasi yang kuat,” imbaunya.

Sebagai informasi, rencana penghapusan kelas ini akan dilakukan secara bertahap dimulai dari 2021-2022 mendatang. Sembari menunggu kesiapan Rumah Sakit (RS). Setelah itu, barulah kelas tunggal benar-benar bisa diterapkan seutuhnya pada 2024 mendatang.

Rencana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan ini sudah disetujui dalam rapat tingkat menteri. Kebijakan ini juga sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 54 A dan 54.

“Untuk menuju kelas tunggal tersebut, maka membutuhkan waktu terkait konsep dan spesifikasi kelas standar, kesiapan RS, pendanaan, maupun harmonisasi regulasi. Sehingga proses tersebut akan dilaksanakan bertahap. Untuk tahap awal, akan ditetapkan dua kelas standar dulu dimulai 2021-2022, setelah itu kita evaluasi dulu, barulah di 2024 mulai kelas tunggal,” tutupnya. (dtc/zul)

Komentar

Berita Terbaru