by

Ketua KPK Disarankan akui Kesalahannya

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui kesalahannya jelang masa kepemimpinannya berakhir.

Hal ini menyusul adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Agus berdasarkan laporan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK.

“Supaya tidak terungkap ke publik sebagai kelemahan yang harusnya kita hindari di masa yang akan datang,” ujar Fahri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/12).

MAKI menemukan indikasi pelanggaran etik yang dilakukan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK. Ia diduga pernah melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Madji atau Tuan Guru Bajang (TGB), Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar, serta pimpinan anak perusahaan BUMN.

Pertemuan itu diduga dilakukan di sebuah rumah di Jalan Raya Bina Marga, Jakarta Timur, pada 31 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB.

Kedua orang itu tercatat pernah terseret dalam kasus yang ditangani oleh KPK. TGB diduga terlibat dalam kasus divestasi Newmont Nusa Tenggara, sementara Bahrullah pernah diperiksa dalam kasus mafia angggaran.

Dugaan pertemuan itu disebut melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal tersebut melarang pimpinan KPK untuk mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan tersangka maupun pihak yang terkait perkara dengan alasan apapun.

Pertemuan yang diduga dilakukan Agus dengan pihak terkait perkara korupsi, dipandang Fahri, sebagai hal yang manusiawi. Hanya saja, politisi Partai Gelora itu lebih mengapresiasi apabila Agus mau mengakui kesalahannya.

“Karena itu mereka enggak usah malu-malu untuk mengakui bahwa mereka terpaksa melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya bertemu dengan orang dan lain-lain lah, karena kita ini manusia. Sulit ya apabila hal-hal itu harus dihindari,” kata Fahri.

Fahri juga menginginkan kasus ini sebagai cerminan bagi KPK guna menciptakan birokrasi yang lebih rasional dan humanis. Karena, menurut dia, selama ini KPK seakan bersikap eksklusif dengan birokrasi yang ada.

“Jadi saya lebih ingin mengambil kasus-kasus itu sebagai bahan untuk mengakui bahwa ke depan KPK harus dibangun dengan pendekatan hukum positif yang terintegrasi,” tuturnya.

Fahri pun meminta Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan periode 2019-2023 untuk melakukan audit kinerja secara menyeluruh pasca dilantik pada 20 Desember 2019 mendatang.

“Supaya memasuki tahun 2020 mereka bisa bekerja dengan peta yang jelas di tangan, tidak lagi meraba-raba seperti pimpinan KPK sebelumnya yang akhirnya berakibat pada mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang,” tutupnya.

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Direktorat PIPM KPK untuk mengumumkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo. Boyamin mengatakan, dirinya telah melaporkan hal itu ke KPK pada 5 Oktober 2018 lalu.

Namun hingga setahun berselang, diungkapkannya, belum ada hasil yang diumumkan KPK terkait dugaan pelanggaran etik Agus Rahardjo.

“Kami meminta penjelasan hasil pemeriksaan Pengawas Internal KPK atas dugaan pelanggaran etik satu orang pimpinan KPK,” kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Boyamin menyebut Agus diduga bertemu dengan pihak terkait perkara yang tengah ditangani oleh KPK. Lantas, dugaan itu ia laporkan ke KPK. Informasi tersebut diakuinya diterima dari laporan pihak tertentu.

Informasi itu, sambungnya, disertai dengan sejumlah dokumen berupa foto, data mobil, dan bukti lainnya demi memperkuat dugaan tersebut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Boyamin meyakini Agus telah melanggar kode etik.

Boyamin menyatakan, Agus diduga tidak melapor kepada pimpinan KPK lainnya terkait pertemuan itu. Selain itu, Agus juga diduga tidak mengajak saksi yang berasal dari kalangan anggota KPK baik staf maupun pimpinan untuk mengikuti pertemuan. Bahkan setelah pertemuan terjadi, Boyamin menambahkan, Agus diduga tak melaporkannya juga ke pimpinan KPK yang lain.

“Kami sekaligus mendesak dibentuknya Dewan Etik jika hasil pemeriksaan Pengawas Internal KPK menemukan cukup bukti dugaan pelanggaran etik tersebut,” katanya.

Boyamin menyampaikan, KPK segera mengumumkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik lantaran masa jabatan Agus sebagai pimpinan lembaga antirasuah akan berakhir pada 20 Desember 2019 mendatang.

Ia pun mengancam akan membawa permasalahan ini ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK agar dilakukan audit terhadap kinerja Deputi PIPM KPK jika dugaan pelanggaran etik Agus tak dituntaskan.

“Jika permasalahan ini tidak dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku baik terbukti atau tidak terbukti dugaan pelanggaran etiknya, maka kami akan membawa permasalahan ini kepada Dewan Pengawas KPK yang akan dilantik tanggal 20 Desember 2019 untuk melakukan audit kinerja terhadap Pengawas Internal KPK,” tutup Boyamin. (riz/gw/zul/fin)

Comment

Berita Terbaru