oleh

Pemkot Tegal Harus Pikirkan Kompensasi Local Lockdown kepada PKL

TEGAL – Penerapan kebijakan local lock down yang dinilai tergesa-gesa, karena dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dulu, mendapat kritikan Pimpinan DPRD Kota Tegal. Menurut mereka kebijakan itu dapat merugikan pedagang kaki lima (PKL).

Karenanya, Pemkot Tegal diminta untuk memberikan kompensasi bagi PKL-PKL yang terdampak kebijakan itu. Adapun anggarannya bisa diambilkan dari anggaran tak terduga APBD 2020.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan penerapan local lockdown dilakukan sangat tergesa-gesa. Tanpa melihat lebih dulu fakta di lapangan. Apalagi waktu dilakukan penutupan akses, masih banyak PKL yang sudah terlanjur menggelar dagangannya.

“Untuk yang posisitif kita nihil. Kemudian dua PDP juga sudah dinyatakan negatif dan ODP juga tidak signifikan. Jadi saya menilai kebijakan local lockdown tergesa-gesa, karena tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” katanya.

Karenanya, kata Kusnendro, Pemkot Tegal diminta untuk memberikan kompensasi terhadap PKL yang terdampak lock down. Itu bisa melalui dana bencana di APBD ataupun dana lain yang sesuai edaran Mendagri.

“Besarannya tentu disesuaikan dengan daerah masing-masing,” ujarnya.

DPRD, tandas Kusnendro, juga meminta Wali Kota membuat edaran agar pejabat di PemkotTegal tidak meninggalkan Kota Tegal. Karena dikhawatirkan dapat membawa virus.

Anggota DPRD Sisdiono Ahmad mengatakan agar dana bisa dicairkan maka harus ada SK Bencana dan tim penanggulangan covid-19. Sehingga nantinya anggaran yang ada bisa di cairkan.

“Kita punya anggaran Rp2 miliar di APBD. Kalau itu tidak cukup maka bisa diambilkan dari anggaran rapat-rapat dan kunker. Bisa dibuat Peraturan Kepala Daerah,” tandasnya. (muj/zul)

Komentar

Berita Terbaru