oleh

Penataan PKL Seharusnya Siapkan Dulu Tempat Relokasinya

TEGAL – Proses penataan pedagang kaki lima (PKL) mendapatkan sorotan anggota DPRD Kota Tegal. Seharusnya, Pemkot Tegal menyiapkan tempat untuk relokasi terlebih dahulu sebelum melakukan penataan.

Ketua Fraksi PDIP Edy Soeripno mengatakan ada metode yang bisa diterapkan dalam penataan PKL di era reformasi seperti sekarang ini. Pendekatannya dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

“Di mana dalam penataan PKL, seyogyanya disediakan tempat penggantinya terlebih dahulu, baru dilakukan relokasi,” katanya.

Menurut Edy, dirinya melihat ada yang kurang tepat dalam konsep penataan sekarang ini. Sebab, tempatnya belum disiapkan namun relokasi sudah dilakukan. Sehingga ada dampak yang dirasakan pedagang sampai hari ini.

“Nasib pedagang sampai hari ini belum jelas dan terlunta-lunta,” tandasnya.

Kedepan, kata pria akrab disapa Uyip itu, pemkot diharapkan mempersiapkan dulu tempat untuk relokasi. Setelah itu baru memindahkan pedagang.

“Itulah pendekatan penataan PKL di era reformasi. Beda dengan konteks di era Orde Baru di mana Pemerintah bisa sewenang wenang melakukan relokasi,” tambah dia lagi.

Uyip menambahkan pendekatan sewenang-wenang itu tidak selaras dengan spirit reformasi birokrasi yang melindungi, melayani, dan mensejahterakan rakyat.

Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu, Wali Kota memutuskan alternatif pertimbangan, atau relokasi pedagang. Di antaranya sebelah RM Dewi, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan PPIB.

Uyip menegaskan dari tiga alternatif itu, harus segera diputuskan lokasi untuk penempatan relokasi. Juga melibatkan PKL untuk diajak bicara bersama.

“Sehingga keputusan yang diambil, mencerminkan keputusan yang aspiratif,” pungkasnya. (muj/zul)

Komentar

Berita Terbaru