oleh

Tidak Etis kalau Diungkap ke Publik

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan dan pengesahaan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 untuk Bakamla RI.

Usai pemeriksaan, Sahroni menyebut tak tahu-menahu soal perkara suap di Bakamla. Penyidik diketahui meminta keterangan Sahroni dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta yakni pengusaha.

“Enggak, enggak. Enggak pernah tahu gue sama sekali. Ya biasalah, namanya waktu zaman ABG dulu bisnis minta informasi, tapi masalahnya bisnis dengan Bakamla sama sekali gue enggak tahu,” ujar Sahroni di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/2).

Sahroni menyebutkan, kedatangannya saat ini merupakan bentuk dukungan dirinya sebagai warga negara terhadap proses hukum.

“Kesediaan saya menjadi saksi merupakan bentuk dukungan saya sebagai warga negara maupun lembaga DPR khususnya Komisi Hukum tempat saya mengabdi kepada masyarakat dan negara,” ujarnya.

Kepada awak media, Sahroni mengklaim hanya memberikan keterangan seputar perkenalannya dengan salah satu terpidana yang kini telah menjalani vonis atas putusan Pengadilan Tipikor. Ia pun enggan membeberkan materi pemeriksaan kepada publik lantaran dinilainya tak etis.

“Hanya keterangan ketika saya masih berstatus pengusaha yang mengenalnya. Tidak etis saya menyampaikan ke publik mengenai materinya. Lebih baik tanyakan ke penyidiknya saja,” kata Sahroni.

Sahroni pun berharap, kedatangannya ke lembaga antirasuah dapat menjadi contoh kepada seluruh warga negara untuk wajib mendukung kinerja KPK dalam kaitannya dengan kebutuhan proses hukum yang menjadi tugas pokok dan fungsi KPK.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik meminta keterangan Sahroni bagi tersangka PT Merial Esa. Keterangan Sahroni dibutuhkan demi melengkapi berkas penyidikan PT Merial Esa.

“Saksi Ahmad Sahroni swasta diperiksa untuk tersangka PT Merial Esa,” kata Ali Fikri.

KPK resmi menetapkan korporasi PT Merial Esa sebagai tersangka pada 1 Maret 2019 lalu. Perusahaan itu diduga secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI. (riz/gw/zul/fin)

Komentar

Berita Terbaru