Internal PBNU Berbeda Pendapat soal POP Kemendikbud

JAKARTA - Selisih dua pendapat terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud (Kemendikbud).

Sikap beda pendapat ini terjadi antara Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, Arifin Junaidi.

Yahya menyatakan, bahwa pihaknya tetap mengikuti POP setelah ada klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Arifin berkukuh LP Ma'arif NU tak akan bergabung sebelum POP direvisi menyeluruh dan ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan.

Yahya menemui langsung Mendikbud Nadiem Makarim, Kamis (6/8). Kedatangannya disebut guna menyampaikan hasil rapat PBNU pada Selasa, 4 Agustus 2020 terkait POP.

Keputusan PBNU itu menimbang dua hal klarifikasi dari Kemendikbud soal POP. Pertama, POP bukan program yang bersifat akar rumput tapi lebih bersifat laboratorial.

"Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan," kata Yahya, di Jakarta, Jumat (7/8)

Klarifikasi kedua, kata Yahya, pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021 yang akan datang. Sehingga, ada waktu yang cukup untuk menuntaskan kendala pelaksanaan program sepanjang tahun.

"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah konkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," ujarnya.

"Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," imbuhnya.

Gus Yahya juga mengeklaim, bahwa sudah mendapat restu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, saat menemui Nadiem.

"Untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut serta dalam POPyang diinisiasi oleh Kemendikbud," ujarnya.

Namun, Arifin menegaskan, bahwa sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap memutuskan tidak bergabung dalam POP, sebelum Nadiem merevisi program tersebut secara komprehensif dan menunda pelaksanannya hingga tahun depan.

"Kami tegaskan lagi, sikap LP Ma'arif sejauh ini masih sama, yakni meminta Kemendikbud mematangkan konsep dan menunda pelaksanaan POP," kata Arifin.

Dapat diketahui, Muhammadiyah, NU dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengumumkan mundur dari POP Kemendikbud. Sebelumnya, ketiga ormas besar tersebut masuk dalam kategori 'Gajah' dalam POP tersebut.

Program Organisasi Penggerak Kemendikbud merupakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan ormas dengan dana hibah dari pemerintah senilai total Rp595 miliar.

Ormas yang lolos seleksi akan diberi dana yang besarnya dibagi kategori. Kategori gajah diberi dana hingga Rp20 miliar, Kategori Macan dengan dana hingga Rp5 miliar, dan Kategori Kijang dengan dana hingga Rp1 miliar. (der/zul/fin)

Baca Juga:

  • Diduga Lakukan Pemerasan dan Rampas Kendaraan, Seorang Kades di Brebes Dilaporkan ke Polisi.
  • Makamkan PDP Covid-19,Dua Pegawai RSUD dr Soeselo Slawi Dimassa Warga dan Harus Dilarikan ke Rumah Sakit.

Berita Terkait

Berita Terbaru