IPW Sebut Brigjen Polisi Terlibat LGBT, Neta S. Pane: Polri Harus Segera Buka Kasus di Institusinya

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Polri transparan dalam mengungkap kasus LGBT yang melibatkan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal. Seperti yang dilakukan TNI.

"Berkaitan dengan itu, Polri juga harus segera membuka kasus-kasus LGBT di institusinya. Terutama mengenai Brigjen E yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu," katanya.

Polri harus transparan dalam menjelaskan indikasi LGBT di institusinya. Termasuk kebenaran Brigjen E yang sudah dilakukan penahanan oleh Propam berkaitan kasus LGBT.

Pada awal masa kepemimpinan Kapolri Idham Azis, institusi ini pernah menahan belasan polisi yang diduga LGBT di Propam Polri. "Sayangnya kelanjutan kasusnya menjadi misteri, karena tidak ada kelanjutan yang transparan," katanya.

Demikian pula yang diungkapkan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Dia meminta pimpinan TNI dan Polri tegas terkait kasus LGBT di lingkungannya.

"Kita meminta pimpinan TNI agar bersikap tegas dalam menghadapi masalah ini agar citra TNI tidak rusak dan jatuh di mata rakyat dan bangsa apalagi sapta marga itu bagi seorang prajurit merupakan kehormatan dan nyawa bagi mereka," katanya.

Dilanjutkannya, prajurit yang berorientasi LGBT telah merusak muruah dan nama baik TNI. Karenanya pimpinan harus bertindk tegas.

"Kita meminta pimpinan tertinggi TNI agar turun tangan bagi menjaga muruah dan nama baik TNI karena sepanjang pengetahuan kita selama ini TNI menerapkan sanksi tegas terhadap oknum Prajurit TNI yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum kesusilaan termasuk di antaranya LGBT," tegasnya.

Penyimpangan seperti itu, menurutnya telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga. Terutama poin ketiga yang berbunyi "Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

"Ini artinya sebagai kesatria, prajurit TNI harus menghormati ajaran agama yang mereka anut. Dan seperti kita ketahui bersama tidak ada satu agama pun di negeri ini yang diakui oleh negara yang mentolerir perilaku LGBT," teranganya.

Fenomena LGBT di kalangan TNI ternyata sudah lama terjadi. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.

"Sejak dulu ada isu LGBT khususnya di kalangan TNI sudah ada, walaupun tidak seheboh seperti sekarang ini. Dan fenomena LGBT merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat," ujarnya.

Hasanuddin menilai, isu LGBT di kalangan TNI cukup sensitif dan harus dicarikan solusi yang tepat. Ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pimpinan TNI.

Tugas pokok dan fungsi TNI, memang menuntut kerja sama kelompok, serta dibutuhkan ikatan dan jiwa korsa yang tinggi. Terutama, ketika bertugas di daerah khusus yang membutuhkan homogenitas sifat dan karakter dalam rangka menjaga kohesi dan kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian di kelompok kecil itu muncul LGBT yang dapat mengganggu homogenitas, jadi sesungguhnya LGBT tidak cocok dan terlarang di lingkungan TNI," katanya.

Di beberapa negara seperti Prancis, ada aturan sangat ketat terhadap anggota yang LGBT. Serta, tidak diterima di lingkungan angkatan perangnya. "Setahu saya di TNI pun sama, saat seleksi awal sangat mendapat perhatian serius," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayjen TNI (Purn) Burhan Dahlan sebelumnya menceritakan keresahan Pimpinan TNI Angkatan Darat terkait maraknya perilaku penyimpangan seksual atau LGBT di lingkungan TNI.

Burhan mengungkapkan beberapa hari ke belakang ia diajak berdiskusi dengan Pimpinan TNI Angkatan Darat di Markas Besar Angkatan Darat. Dalam diskusi tersebut, Pimpinan TNI AD menyampaikan kepadanya telah menemukan ada kelompok-kelompok LGBT di lingkungan TNI.

Kelompok tersebut, kata Burhan, bernama Persatuan LGBT TNI-Polri. Berdasarkan diskusi tersebut, Burhan mengatakan kelompok tersebut dipimpin oleh oknum TNI berpangkat Sersan.

Burhan menyampaikan hal itu dalam tayangan bertajuk Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada 4 Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia yang diunggah dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube resmi Mahkamah Agung pada Senin (12/10). (gw/zul/fin)

Baca Juga:

  • Kerap Lontarkan Narasi Tendensius, Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kapok Hina NU.
  • Tak Diajak Bahas UU Ciptaker, Presiden Jokowi Singkirkan NU? Said Aqil Bilang Begini.

Berita Terkait

Berita Terbaru