oleh

Jateng Target Entaskan Kemiskinan Hingga 7 Persen

SEMARANG – Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (11/2), benar-benar dimanfaatkan sejumlah kalangan untuk menyuarakan usulannya. Salah satunya berasal dari kalangan disabilitas.

Saat pembukaan Musrenbang di Patra Semarang Hotel & Convention, Didik Sugiyanto, difabel asal Kota Semarang tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia mengawali sesi tanya jawab yang berlangsung singkat.

Dari atas kursi rodanya, Didik menyampaikan keluhannya. Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di muka panggung setia menunggu curhatan Didik.

Didik dari Rumah Difabel Semarang menyampaikan ihwal hak penyandang disabilitas yang menjadi keluhan mereka. Didik mengatakan mewakili para disabilitas se-Jawa Tengah.

“Pendidikan. Bagi penyandang disabilitas, mengenyam pendidikan, ini amat penting sekali. Tapi kesempatan penyandang disabilitas mengenyam pendidikan sangat terbatas sekali,” kata Didik.

Dia menuturkan ada beberapa difabel yang harus antre hampir tiga tahun, agar bisa belajar di sekolah luar biasa (SLB) negeri. Penyebabnya, karena jumlah SLB di tiap kabupaten dan kota terbatas.

“Kami punya harapan besar dengan program sekolah inklusi. Namun saat program sekolah inklusi digulirkan, tidak semua dijalankan,” beber Didik.

Didik menambahkan, pendataan penyandang disabilitas yang belum dilakukan pemerintah. Meski diakuinya jika Ganjar pernah meminta desa dan kabupaten untuk menyerahkan data para penyandang disabilitas.

Dia berharap Pemprov Jateng merevisi Perda Nomor 11/2014. Karena perda itu sudah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Harapannya, masalah difabel akan terselesaikan melalui revisi tersebut.

“Seperti pencegahan bayi lahir dalam kondisi sudah difabel. Kelahiran bayi yang difabel, karena virus. Bahkan ada dua atau tiga desa yang angka bayi kondisi difabelnya amat tinggi,” imbuh dia.

Ganjar mengatakan di musrenbang tahun ini, Pemprov Jateng akan memrioritaskan pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan hingga 7 persen. “Kita mengingatkan faktor kegempaan, akomodasi penyandang disabilitas,” kata Ganjar.

Karenanya di musrenbang kali ini, papar Ganjar, polanya akan diubah. Yang dulu banyak usulan infrastruktur, tahun ini polanya ada dua yakni inovasi dan kreasi untuk menyelesaikan persoalan di Jateng.

Antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan, kegempaan, narkoba, dan membangun nasionalisme.

Tercatat pula masih ada 14 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo, dan Blora.

“Dari 14 kabupaten itu, saya ketok izin ya Bapak Ibu, mereka kami prioritaskan,” jelas Ganjar.

Pembukaan masa musrenbang juga mengundang organisasi wanita, perwakilan penyandang disabilitas dan anak, masyarakat Pejabat Pusat dan Daerah, DPD RI, DPRD Provinsi, akademisi, organisasi profesi, asosiasi dunia usaha, lembaga donor, LSM, partai politik, serta pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. (*/zul)

Komentar

Berita Terbaru