JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat mengklaim ada Rp11 ribu triliun di kantongnya untuk membayar utang-utang yang semakin menggunung, seharusnya ikut disinggung juga oleh mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).
Demikian diungkapkan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi pernyataan terbaru JK, yang menyebut bahwa calon presiden (capres) 2024 nanti harus siap menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah membayar utang pemerintah yang saat ini sudah tembus Rp7 ribu triliun.
"Pernyataan mantan Wapres Jokowi (2014-2019) itu bisa dimaknai, utang pemerintah semakin menggunung dan bisa jadi utang saat ini bisa bertambah lagi karena kondisi ekonomi tidak sedang membaik," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/4) pagi.
Menurut Muslim, utang yang dilakukan oleh Jokowi bukan saja menjadi beban bagi sosok yang menggantikan Jokowi ke depan, tetapi juga menjadi beban rakyat dan negara.
"Jika tidak hati-hati mengelola soal utang ini, nasib negeri ini (bisa) menyusul seperti Sri Lanka yang default, gagal bayar utang dan mengakibatkan gonjang ganjing politik dan melengserkan Presiden Sri Lanka," kata Muslim.
Muslim pun mengungkit klaim Jokowi soal dana Rp11 ribu triliun yang ada di kantongnya. Jika benar uang itu ada, maka bisa untuk melunasi utang sebelum lengser dari jabatan presiden.
"Lalu pernyataan Jokowi yang klaim di kantongnya ada Rp11 ribu triliun dan masih banyak lagi, Jokowi harus buktikan itu untuk lunasi utang saat ini," terang Muslim.
Karena jika tidak bisa membuktikan, tegas Muslim, maka Jokowi dianggap menyebar hoax. Seperti yang dilakukan oleh menterinya, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data 110 juta yang mendukung pemilu ditunda dan perpanjang jabatan Jokowi.
"Padahal klaim Luhut itu dinilai bohong oleh sejumlah kalangan termasuk Ketua DPD, LaNyala Mattalitti. Jika Jokowi tidak bisa buktikan klaim atas dana Rp 11 ribu triliun itu, Jokowi akan dituduh sebagai tukang bohong dan sebar hoax atau big liar dan akibat itu Jokowi dan Luhut dapat ditangkap, dipenjara, dan diadili seperti Ratna Sarumpaet," tutur Muslim.
Sehingga, Muslim juga meminta agar JK turut mempertanyakan klaim Jokowi soal Rp 11 ribu triliun yang ada di kantongnya untuk bisa melunasi utang pemerintah agar tidak membebani presiden berikutnya.
"Soal Rp 11 ribu triliun yang diklaim Jokowi itu mesti disenggol juga dong, apakah Pak JK itu malu atas omongan Jokowi itu karena pernah jadi wakil, sehingga tidak mau singgung? Ikut suarakan dong pak JK," pungkas Muslim.
Beban APBN ke depan akan lebih berat untuk menopang keuangan negara. Apalagi per Maret lalu, utang asing Indonesia telah menembus Rp7.052 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati masih dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya. Jika pengelolaan Anggaran
Pemerintah kembali mendapatkanpinjaman senilai USD400 juta atau setara Rp5,74 triliun (kurs Rp14.361 per dolar AS) dari Bank Dunia.
Hasilnya menunjukkan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlahnya turun Rp24,24 triliun dibandingkan posisi utang pada akhir bulan sebelumnya yakni Rp6.711,52 triliun.
Pemerintah berencana mencari tambahan utang sebesar Rp515,1 triliun atau 43,8 persen dari rencana UU APBN 2021 pada semester II tahun ini.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno melakukan serangkaian kegiatan di wilayah Kota Tegal,Minggu (3/7) siang.
Pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar dengan aplikasi MyPertamina akan mulai diberlakukan di seluruh Pulau Jawa dimulai 1 September.
Pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui digitalisasi UMKM agar produktivitasnya dapat meningkat.
Bulan ke tujuh setiap tahunnya, selalu menjadi momen istimewa bagi Yamaha dengan berbagai tema menginspirasi. Sebab, pada 1 Juli ini, Yamaha Motor Company (YMC
Kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU mendapat penolakan publik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan kali ini juga disertai tambahan 50 persen tunjangan kinerja