Jokowi Perintahkan Semua Bansos Dicairkan saat PPKM darurat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar semua bantuan sosial (bansos) yang ada dalam program perlindungan sosial bisa dicairkan pada pekan ini, di tengah kebihjakan PPKM darurat.

"Perlindungan sosial instruksi Presiden untuk melakukan akselerasi pembayarannya minggu ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat kabinet, Selasa (6/7).

Bansos yang dimaksud, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Alokasi 2021 sebesar Rp28,31 triliun, sementara realisasi baru mencapai Rp13,96 triliun," ujarnya.

Bansos berikutnya yakni, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM dengan nilai Rp200 ribu per bulan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp42,37 triliun.

"Namun hingga Juni baru terealisasi sebesar Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM," imbuhnya.

Selain itu, bansos tunai (BST) yang diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta KPM. Nilai yang diberikan Rp300 ribu per KPM per bulan.

"Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp600.000," terangnya.

Kemudian, lanjut Sri, penyaluran BLT desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan.

"Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos," pungkasnya.

Terkait Bansos tersbut, masyarakat pun bisa mengecek penerima bansos tunai melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Berikut langkah untuk mengecek nama penerima BST kemensos: silakan menuju https://cekbansos.kemensos.go.id. (der/fin/zul)

Baca Juga:

  • Mahfud Sebut Negara Enggan Minta Bantuan Asing, Luhut: Pemerintah Telah Meminta Bantuan Negara Sahabat.
  • Politisi PDI Perjuangan Kritik Keras soal PPKM, Effendi Simbolon: Presiden Tidak Patuh Konstitusi.

Berita Terkait

Berita Terbaru