oleh

Setiap Desa Mengelola Rp1,4 Miliar, Belum Termasuk Bantuan Provinsi

SLAWI – Kepala Dispermades Kabupaten Tegal Prastyawan mengungkapkan, untuk tahun ini setiap desa mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp1,4 miliar sampai Rp1,5 miliar.

Jumlah sebesar itu belum termasuk dari pemerintah provinsi dan bantuan lainnya.
Kata Prastyawan, Sabtu (8/2), untuk tahun ini bantuan ADD yang digelontorkan pemerintah pusat mengalami kenaikan.
ADD untuk 271 desa di Kabupaten Tegal sebanyak Rp121 miliar.

Setiap desa mendapatkan ADD antara Rp400 juta dan Rp500 juta. Sedangkan total bantuan DD sebanyak Rp361 miliar.

Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp340 miliar. Setiap desa mendapatkan DD antara Rp800 juta dan Rp1 miliar.

“Jadi setiap desa mengelola sekitar Rp1,4 miliar hingga Rp1,5 miliar. Itu belum termasuk bantuan dari provinsi dan bantuan lainnya,” katanya.

Soal keinginan DPRD Kabupaten Tegal, tambah Prastyawan, untuk mengalihkan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ke PD BPR Bank Tegal Gotong Royong (TGR) terganjal dengan aturan. Pasalnya, bank yang bisa menyalurkan DD dan ADD yakni bank umum yang sudah bisa clearing secara nasional. Bupati cenderung kepada Bank Jateng dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya sebagian saham Bank Jateng milik Pemkab Tegal. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan itu, Rekening Kas Desa (RKD) harus tunggal untuk penerimaan semua pendapatan yang masuk dalam APBDes, termasuk DD dan ADD.

Khusus untuk DD, penyaluran harus melalui bank umum yang sudah bisa clearing secara nasional.

“TGR dan BKK bukan bank umum dan tidak masuk dalam clearing nasional. Pilihannya Bank Jateng dan BRI,” tambahnya.

Kelebihan BRI, lanjut Prastyawan, memiliki unit sampai di tingkat desa. Namun secara likuiditas dan cash flow dinilai kurang, karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jika desa mau menarik uang banyak akan mengalami kesulitan.

Sementara itu, selain ada saham Pemkab Tegal dalam Bank Jateng, likuiditas dan cash flow bank itu dinilai cukup bagus. Bahkan, Bank Jateng telah membuat surat perjanjian dalam melayani penyaluran DD dan ADD.

Sebelumnya penyaluran DD dan ADD dikelola Bank Jateng, BKK Talang dan Bank TGR. Namun dengan adanya aturan baru yang mengharuskan pengelolaan di bank umum yang sudah bisa clearing secara nasional, BKK dan TGR tidak bisa lagi menyalurkan DD dan ADD. (guh/ima)

Komentar

Berita Terbaru