JAKARTA - Transisi pembelian minyak goreng curah pakai PeduliLindungi akan mulai disosialisasikan pemerintah mulai, Senin (27/6) lusa. Upaya ini merupakan koordinasi 4 kementerian untuk menata ulang tata kelola distribusi minyak goreng curah rakyat (MGCR) di pasaran.
Ke-4 kementerian itu yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Perubahan sistem penjualan dan pembelian MGCR dilakukan untuk membuat tata kelola distribusinya menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.
"Sosialisasi akan dimulai Senin lusa dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET)," kata Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (24/6).
Luhut mengatakan pembelian MGCR di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kg untuk satu NIK per harinya dan dijamin bisa diperoleh dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kilogram.
MGCR tersebut bisa diperoleh di penjual atau pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0. Selain itu bisa juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih.
Luhut mengatakan, pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, penggunaan PeduliLindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk merespon sengkarut harga minyak goreng yang terjadi sejak beberapa bulan lalu. Beberapa langkah yang diambil pun mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya harga minyak goreng curah di beberapa daerah.
Meski begitu, Luhut meminta pengawasan terkait distribusi untuk terus dilakukan.
"Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu," tegas Luhut.
Untuk memastikan masa sosialisasi dan transisi berjalan maksimal, Luhut juga telah membentuk Task Force untuk menyebarluaskan informasi terkait transisi sistem baru kepada masyarakat.
Tim itu nantinya akan menyediakan berbagai saluran informasi untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan yang muncul dari masyarakat terkait pembelian MGCR.
Masyarakat nantinya dapat mengakses segala informasi terkait sosialisasi penjualan dan pembelian MGCR melalui kanal media sosial yang akan disiapkan.
Mulai Senin nanti masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait sosialisasi penjualan dan pembelian MGCR melalui kanal resmi media sosial instagram @minyakita.id dan juga website linktr.ee/minyakita.
"Ini merupakan upaya bersama dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengurai masalah terkait minyak goreng. Pada tahap awal tentu akan membutuhkan penyesuaian, tapi saya yakin masyarakat pasti bisa cepat beradaptasi dengan sistem baru ini, karena tujuannya adalah untuk kebaikan bersama," pungkas Luhut. (fin/zul)
Pemerintah seperti yang disebutkan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan memastikan akan meluncurkan minyak goreng dengan harga murah.
Mahalnya harga minyak goreng yang masih terjadi di pasaran menjadi fokus Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dianggap ingkar janji dan memberi harapan palsu alias PHP lagi kepada masyarakat.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie melihat penugasan khusus mengurusi minyak goreng memberi keuntungan pada Jokowi di satu sisi.
Pembelian minyak goreng murah dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil.
Sejumlah kebijakan telah diputuskan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di pasaran. Termasuk melarang ekspor minyak sawit atau CPO.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno melakukan serangkaian kegiatan di wilayah Kota Tegal,Minggu (3/7) siang.
Pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar dengan aplikasi MyPertamina akan mulai diberlakukan di seluruh Pulau Jawa dimulai 1 September.
Pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui digitalisasi UMKM agar produktivitasnya dapat meningkat.
Bulan ke tujuh setiap tahunnya, selalu menjadi momen istimewa bagi Yamaha dengan berbagai tema menginspirasi. Sebab, pada 1 Juli ini, Yamaha Motor Company (YMC
Kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU mendapat penolakan publik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan kali ini juga disertai tambahan 50 persen tunjangan kinerja